DPD Dan DPC Versi Ambhara Diultimatum Insyaf

DPD Dan DPC Versi Ambhara Diultimatum Insyaf

PolitikSabtu, 20 Januari 2018 , 16:28:00

Pengurus DPD dan DPC Partai Hanura kubu Ambhara yang dimotori Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo da..
KIPP: Tidak Perlu Alergi, Putusan MK Bentuk Konspirasi Politik

KIPP: Tidak Perlu Alergi, Putusan MK Bentuk Konspirasi Politik

PolitikSabtu, 20 Januari 2018 , 16:11:00

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi UU 7/2017 tentang Pemilu adalah bentuk desain kon..
Presidium Alumni 212: Pak Jokowi Harus Turun Tangan Hentikan Kriminalisasi Ulama
Perintahan Jokowi-JK diingatkan untuk memuliakan para ulama dan tokoh masyarakat dengan tidak lagi ..
Gerindra: Jokowi Lebih Andalkan Golkar Ketimbang PDIP

Gerindra: Jokowi Lebih Andalkan Golkar Ketimbang PDIP

Sabtu, 20 Januari 2018 , 15:18:00

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempertahankan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian dan mengangkat Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial mengindikasikan Jokowi akan meng.. Selengkapnya
Coklit Pilkada 2018 Pecahkan Rekor MURI

Coklit Pilkada 2018 Pecahkan Rekor MURI

Sabtu, 20 Januari 2018 , 14:45:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini (Sabtu, 20/1) memulai kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pilkada Serentak 2018.Pelaksanaan Coklit Pilkada 2018 memecahkan rekor baru dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).Piagam penghar.. Selengkapnya
Nasdem Sudah Sejak Lama Siap Jalani Verifikasi Faktual

Nasdem Sudah Sejak Lama Siap Jalani Verifikasi Faktual

Sabtu, 20 Januari 2018 , 14:17:00

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal verifikasi selayaknya harus dilaksanakan oleh KPU RI dan seluruh parpol peserta Pemilu 2019.Demikian diungkapkan Ketua Badan Hukum (Bahu) DPP Partai Nasdem, Taufik Basari dalam diskusi 'Pro Kontra Verifikasi F.. Selengkapnya
Inilah Kekhawatiran Mantan Komisioner KPU Soal Penyederhanaan Verifikasi Faktual
Komisioner KPU RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay menilai revisi Peraturan KPU (PKPU) berbeda dengan verifikasi faktual yang selama ini diatur dan dijalankan, sehingga verifikasi faktual yang dilakukan dalam waktu singkat dapat menghasilkan pes.. Selengkapnya
Ke Depan, Perlu Dipikirkan Mekanisme TNI-Polri Ikut Pilkada
Kekhawatiran banyaknya purnawirawan TNI-Polri ikut ajang pemilihan seperti saat ini Pilkada 2018 dapat dimaklumi, karena justru partai politik sebagai pusat kaderisasi politik yang malah memberikan kesempatan kepada TNI-Polri.Demikian disampaikan Ke.. Selengkapnya
MK Lakukan Akrobat Hukum Dan KPU Turunkan Kualitas Demokrasi
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU soal verifikasi faktual kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019 akan membuat penyelenggara kewalahan.Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengat.. Selengkapnya
MK Terkesan Ulur Waktu Soal Putusan Verifikasi Faktual

MK Terkesan Ulur Waktu Soal Putusan Verifikasi Faktual

Sabtu, 20 Januari 2018 , 11:50:00

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memverifikasi faktual seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019, termasuk partai lama yang sudah menjadi peserta Pemilu 2014 dikritisi.Pengamat h.. Selengkapnya
Keterbatasan Waktu, Ini Solusi Verifikasi Faktual Parpol Agar Efektif Dan Efisien
Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan keputusan yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memverifikasi secara faktual seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019, termasuk partai lama yang sudah menjadi peserta Pemilu 2014.Tapi, banyak.. Selengkapnya
Hadar Gumay Ngaku KPU Pernah Diancam Parpol, Arteria Dahlan Marah Besar
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, mengkritik keputusan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dan pemerintah.Pemerintah dan DPR mendesak KPU menghapus ketentuan verifikasi faktual untuk menyaring partai peserta.. Selengkapnya
DK PWI Akan Umumkan Daftar Wartawan Yang Terlibat Timses Paslon
Meski menilai perikehidupan pers di Indonesia pada 2017 menunjukkan kondisi sedikit lebih baik, namun Dewan Pers menyimpulkan kehidupan pers di Indonesia secara umum masih menyisakan kekhawatiran. Disebutkan bahwa makin marak praktik bisnis media ya.. Selengkapnya
Sedang Dilanda Khawatir, Jokowi Butuh Pengawalan Berlebih
Keputusan Joko Widodo menarik dua jenderal purnawirawan TNI masuk ke dalam lingkaran terdekatnya mencerminkan kekhawatiran sang presiden akan pertarungan Pilpres 2019.Pendapat itu disampaikan petinggi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali.. Selengkapnya
Dewan Pers: Silakan Pemilik Berpolitik, Tapi <i>Newsroom</i> Dijaga Independensinya
Dewan Pers Indonesia mengingatkan agar media tetap menjaga independensi dalam tahapan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Presiden 2019.Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Adi Prasetyo menjelaskan independensi media sangat penting, selain memberikan infor.. Selengkapnya
Terancam Digusur, Warga Kapuk Poglar Ngadu Ke DPR

Terancam Digusur, Warga Kapuk Poglar Ngadu Ke DPR

Sabtu, 20 Januari 2018 , 01:14:00

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto dan Masinton Pasaribu menerima sejumlah warga Kapuk Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat di Fraksi PDI Perjuangan, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1).Kepada Banteng Senayan ini, Warga RT 07 RW 04 .. Selengkapnya
Suka Gaya Kepemimpinan OSO, Alasan Sri Wahyuni Gabung Hanura
Bupati Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyuni menghadiri acara ikrar kesetiaan 17 DPD Hanura.Kehadiran dia ke acara tersebut untuk menyampaikan niatnya bergabung dengan Partai Hanura di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO). Sri yang k.. Selengkapnya
Aceng Fikri: Nalar Politik Kubu Seberang Tidak Normal

Aceng Fikri: Nalar Politik Kubu Seberang Tidak Normal

Jum'at, 19 Januari 2018 , 23:52:00

Tak hanya ikrar kesetiaan kepada Oesman Sapta  Odang sebagai Ketua Umum Hanura, sebanyak 17 Ketua DPD  juga melontarkan serangan balik kepada kubu Sarifuddin Sudding.Kubu yang memecat OSO dari jabatan ketua umum lewat Munaslub Bambu Apus d.. Selengkapnya
Hanura OSO Tidak Salahkan Yasonna

Hanura OSO Tidak Salahkan Yasonna

Jum'at, 19 Januari 2018 , 23:08:00

DPP Partai Hanura bisa memahami posisi Menkumham Yasonna Laoly yang mendaftarkan kepengurusan baru  Partai Hanura hasil Munaslub Bambu Apus."Kami tidak mempersoalkan sikap Pak Yasonna yang menerima kubu seberang saat mendaftarkan ke Menkumham,".. Selengkapnya
Sesuai Pesan Zainal Bintang, Idrus Marham Terbang Ke Asmat
Baru dilantik pada Rabu lalu (17/1), Menteri Sosial, Idrus Marham, langsung bergerak ke lokasi kasus gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, malam ini.Menurut informasi yang diperoleh dari politikus Golkar, Zainal Bintang, Idrus terbang ke Asmat bersa.. Selengkapnya