Verified
PPP Finalisasi Dukungan Ke Ridwan Kamil

PPP Finalisasi Dukungan Ke Ridwan Kamil

PolitikSenin, 23 Oktober 2017 , 22:52:00

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy bertemu dengan Wali Kota Bandung, Ridwa..
Gatot Terus Melambung, Prabowo Makin Limbung

Gatot Terus Melambung, Prabowo Makin Limbung

PolitikSenin, 23 Oktober 2017 , 22:47:00

Penolakan Amerika Serikat terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo masih diselubungi mist..
Menteri Puan: Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Menteri Puan: Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

PolitikSenin, 23 Oktober 2017 , 22:46:00

Secara makro, dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, capaian Kemenko PMK meningkat. Capaian itu m..
Survei INES: Akseptabilitas La Nyalla Kalahkan Syaifullah Yusuf
Indonesia Network Election Survei (INES) kembali menggelar survei untuk mengetahui peluang empat tokoh yang digadang-gadang akan maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018 nanti untuk menggantikan Gubernur Jatim saat ini, Pak De Karwo... Selengkapnya
Keputusan Jokowi Pilih Din Syamsuddin Diacungi Jempol Ketum Golkar
Penunjukan Prof Din Syamsuddin oleh Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden RI bidang Dialog Agama dan Peradaban, diacungi jempol Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto.Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu dirasa tepat lantaran dikenal sebagai.. Selengkapnya
Besok, 5 Ribu Mahasiswa Dan Pemuda Berkumpul Di Cibodas
Sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang tergabung dalam Forum Cipayung Plus bakal akan menggelar Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan di Bumi Perkemahan Mandalawangi Cibodas, Jawa Barat pada 24 sampai 29 Oktober 2017 mendatang. Ketua P.. Selengkapnya
Ryamizard Ryacudu Segera Laporkan Permintaan Maaf Menhan AS
Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu akan melaporkan permintaan maaf Menhan Amerika Serikat (AS), James Mattis kepada Presiden Joko Widodo atas insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk menghadiri undangan Kepala Staf Ga.. Selengkapnya
KPU Tidak Terima Dituduh Diskriminatif

KPU Tidak Terima Dituduh Diskriminatif

Senin, 23 Oktober 2017 , 19:29:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak pernah membedakan perlakukan antara satu parpol dengan parpol lainnya. Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, saat diwawancarai di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Senin (23/10). Dia mengat.. Selengkapnya
Kades Bisa Terintimidasi Jika Polisi Ikut Awasi Dana Desa
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menolak Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tiga kementerian/lembaga yang mengatur kerja sama pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.MoU ini ditandatangan.. Selengkapnya
Tidak Lolos Verifikasi KPU, Partai Idaman Lapor Bawaslu
Pengurus Pusat Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu).Laporan tersebut dilakukan lantaran Partai Idaman dianggap tidak memenuhi kel.. Selengkapnya
PAN Terbiasa Diremehkan Hasil Survei

PAN Terbiasa Diremehkan Hasil Survei

Senin, 23 Oktober 2017 , 18:44:00

Partai Amanat Nasional (PAN) tidak memusingkan berbagai hasil survei elektabilitas partai politik jelang Pemilu 2019. PAN menyadari bahwa survei selalu menempatkan PAN di papan menengah bawah."Dalam survei, memang dalam sejarahnya PAN tidak pernah t.. Selengkapnya
Iwan Sumule: Victor Laiskodat Menghasut Rakyat Untuk Saling Bantai
Akhirnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule, diterima Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dia berkesempatan menjelaskan langsung alasannya mengadukan Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI, Victor Laiskodat, tentang pelanggaran kode etik.Iwan mengad.. Selengkapnya
Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Senin, 23 Oktober 2017 , 18:25:00

Fraksi Partai Nasdem menyatakan persetujuannya untuk mengesahkan Perppu Ormas menjadi undang-undang."RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat untuk menjadi undang-undang m.. Selengkapnya
MPR: Santri Pioner Yang Berkontribusi Bagi Bangsa

MPR: Santri Pioner Yang Berkontribusi Bagi Bangsa

Senin, 23 Oktober 2017 , 18:14:00

Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober memberikan satu tugas besar bagi santri, yaitu mengubah pandangan kehidupan pondok pesantren yang dinilai ekstrim.Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid memandang, penilaian dengan kata ekstrim berbandi.. Selengkapnya
Pemerintah Setuju Merevisi Perppu 2/2017

Pemerintah Setuju Merevisi Perppu 2/2017

Senin, 23 Oktober 2017 , 17:57:00

Pemerintah setuju untuk merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas.Pemerintah mengeluarkan Perppu 2/2017 itu pada 10 Juli lalu untuk merevisi UU 17/2013 tentang Ormas. Dalam perjalanannya, Perppu m.. Selengkapnya
Nusron Wahid: Radikalisme Mewabah Ke PNS, Perppu Ormas Wajib Didukung
Ancaman terhadap ideologi bangsa sudah nyata di depan mata. Negara sudah diambang bahaya karena mereka yang mulai terpolarisasi pandangan radikalisme dan ingin memperjuangkan digantinya Pancasila sebagai ideologi bangsa justru dari kalangan PNS dan .. Selengkapnya
Survei Alvara: 29,6 Persen Kalangan Profesional Mau Perjuangkan Negara Islam
Penetrasi ajaran-ajaran radikal dan intoleransi yang anti pancasila dan NKRI di kalangan profesional masuk melalui kajian-kajian keagamaan yang dilakukan di tempat kerja.Demikian disampaikan CEO Alvara, Hasanuddin Ali, saat memaparkan hasil survei d.. Selengkapnya
Pimpinan MPR: Tidak Cukup Permintaan Maaf Dari Kedubes AS
Pencegahan terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelum masuk ke wilayah Amerika Serikat bukanlah masalah enteng.Panglima TNI ditolak masuk AS oleh U.S. Customs and Border Protection. Lembaga ini bertugas menjaga perbatasan AS, mencega.. Selengkapnya
Tolak Perppu Ormas, PAN Persilakan Jokowi Yang Menilai

Tolak Perppu Ormas, PAN Persilakan Jokowi Yang Menilai

Senin, 23 Oktober 2017 , 16:50:00

Partai Amanat Nasional (PAN) tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Alasannya, Perppu itu menyebutkan Ormas dapat divonis anti-Pancasila dan UUD 1945 tanpa peradilan. Sekretaris Fraksi PAN di DPR R.. Selengkapnya
Gerindra: Pemerintah Sadar Perppu Ormas Perlu Direvisi

Gerindra: Pemerintah Sadar Perppu Ormas Perlu Direvisi

Senin, 23 Oktober 2017 , 16:28:00

Partai Gerindra menganggap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Ormas atau Perppu 2/2017 dilakukan terburu-buru. Akibatnya, pemerintah melanggar UUD 1945."Perppu Ormas ini memang bermasalah dan untuk itu kami menolak." ujar .. Selengkapnya