Hanura
Usulan Pansus TKA Tinggal Menunggu Momen Tepat

Usulan Pansus TKA Tinggal Menunggu Momen Tepat

PolitikRabu, 23 Mei 2018 , 17:24:00

Panitia khusus Perpres 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing (Pansus TKA) sudah memenuhi sy..
Jokowi Tak Mampu Urus Menteri, Jangan Dipaksa Lagi<i>!</i>

Jokowi Tak Mampu Urus Menteri, Jangan Dipaksa Lagi!

PolitikRabu, 23 Mei 2018 , 17:18:00

Presiden Joko Widodo dianggap gagal membina anggota kabinetnya. Terutama terhadap Menteri Keuangan,..
HMI Tuntut Jokowi Copot Kapolri

HMI Tuntut Jokowi Copot Kapolri

PolitikRabu, 23 Mei 2018 , 16:48:00

Puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jakarta Pusat-Utara dan..
HMI Kembali Bakar Ban Depan Istana Negara

HMI Kembali Bakar Ban Depan Istana Negara

Rabu, 23 Mei 2018 , 16:38:00

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali berdemonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) sore.Mereka membakar tiga ban mobil bekas, sebagai simbol memperingati teman mereka yang menjadi korban pemukul.. Selengkapnya
HMI Kembali Unjuk Rasa Di Depan Istana Negara

HMI Kembali Unjuk Rasa Di Depan Istana Negara

Rabu, 23 Mei 2018 , 16:27:00

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jakarta Pusat-Utara dan Jakarta Timur kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/5) sore.Massa aksi dimulai dengan berjalan dari Tam.. Selengkapnya
Taufik Kurniawan Dukung Usulan Polri Ada Lapas Khusus Napi Teroris
Langkah Kapolri Jenderal Titio Karnavian untuk membangun lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) khusus narapidana teroris (napiter) dengan pengamanan maksimal menuai dukungan dari pimpinan DPR.Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menga.. Selengkapnya
Aktivis Tionghoa: Kamsia Jokowi, #2014AkuYangMemulai #2019AkuMengakhiri
Para aktivis Tionghoa berkumpul dan menyatakan diri mereka sudah tak ingin sosok Jokowi menjadi presiden RI. Mereka bertekad tidak akan memilih Jokowi di Pemilihan Presiden 2019 nanti. Ada beberapa tokoh etnis Tionghoa yang hadir. Salah satunya yakn.. Selengkapnya
Mendagri, Jujurlah Yang Mau Ubah Ideologi Pancasila Siapa?
Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Brigjen Pol (Purn) Anton Tabah Digdoyo meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak membuat polemik baru.Demikian disampaikan Anton Tabah menanggapi pernyataan Mendagri yang me.. Selengkapnya
Elit Demokrat Benarkan Hitler Dianiaya Karena <i>Meme</i> Amien Dan Rizieq
Kader Partai Demokrat di DPRD Karawang Hitler Nababan dikeroyok sekelompok orang akibat mengunggah meme bergambar mirip Amien Rais dan Rizieq Shihab.Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Agus Hermato ketika.. Selengkapnya
KPU Tak Gentar Larangan Eks Napi Koruptor Nyaleg Digugat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak gentar meskipun sikap independen lembaganya dalam mempertahankan larangan mantan narapidan korupsi, maju sebagai calon legislatif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dapat berdampak gugatan dari beberapa pi.. Selengkapnya
Alasan DPR Tolak Larangan Eks Napi Nyaleg

Alasan DPR Tolak Larangan Eks Napi Nyaleg

Rabu, 23 Mei 2018 , 14:31:00

Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali menjelaskan alasan penolakan terhadap pencantuman larangan mantan narapidana korupsi, untuk maju sebagai calon legislatif bukan karena DPR tidak antikorupsi."Semua kita antikorupsi, tetapi kita tidak mau melangga.. Selengkapnya
Proses Hukum Teroris Tetap Di Polri, TNI Sebatas Pengejaran
Pernyataan Polri yang seolah sangat khawatir ruang geraknya akan berkurang dengan peribatan TNI dalam RUU Terorisme cukup disayangkan.Sebab secara umum penanganan teroris tetap berada di wilayah Polri. Sementara pelibatan TNI terbatas.Begitu kata an.. Selengkapnya
Pemerintah: Jangan Sampai UU Terorisme Sia-Sia Hanya Karena Definisi
Pemerintah tidak ingin hasil revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Antiterorisme menjadi tidak efektif hanya karena tidak tepat dalam memberikan definisi.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Enny Nurbanings.. Selengkapnya
Komisi II: KPU Sendirian Jika Larangan Eks Napi Korupsi <i>Nyaleg</i> Digugat
DPR akan lepas tanggung jawab jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikukuh memasukkan larangan napi korupsi jadi calon legislatif (caleg) dalam PKPU. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan melarang KPU memaksakan dir.. Selengkapnya
KPU Dan Pemerintah Beda Sikap Soal SK Pemberhentian Dari Jabatan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan, SK Pemberhentian Dari Jabatan harus diterbitkan sebelum dikeluarkannya penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)."KPU sudah minta supaya SK ini (SK Pemberhentian) diterbitkan atau sudah terbit ma.. Selengkapnya
Dolar Tembus Rp 14.000, Jokowi Bisa Lengser Seperti Soeharto
Masalah ekonomi bisa membawa seorang pemimpin digulingkan dari singgasananya. Di Indonesia, fenomena ini pernah terjadi pada tahun 1998. Saat itu kesulitan ekonomi telah memicu konflik sosial yang berujung pada pelengseran Presiden Soeharto oleh mah.. Selengkapnya
KPU Berharap Draf PKPU Kelar Hari Ini

KPU Berharap Draf PKPU Kelar Hari Ini

Rabu, 23 Mei 2018 , 13:26:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharapkan rapat konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait tentang draf Peraturan KPU bisa dirampungkan pada hari ini (Rabu, 23/5). Terutama, menyangkut larangan napi tindak pidana korupsi dilarang mencalonkan diri di P.. Selengkapnya
Meski Ditolak DPR, KPU Bersikukuh Larang Mantan Koruptor Nyaleg
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap keras kepala akan melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg) di Pileg 2019 mendatang. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memasukkan larangan itu ke dalam PKPU, mesk.. Selengkapnya
Ketua Pansus Ngotot Batasan Penetapan Teroris

Ketua Pansus Ngotot Batasan Penetapan Teroris

Rabu, 23 Mei 2018 , 12:38:00

Rapat Tim Perumus Pansus revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan atau Antiterorisme masih berlangsung cukup sengit.Rapat yang berlangsung sejak pukul 10.15 WIB itu masih memperdebatkan tentang frasa motif ideologi, politik dan ancaman negara dalam d.. Selengkapnya
Inisiator: Gerakan #2019GantiPresiden Akan Terus Membesar
Indo Barometer baru-baru ini mengeluarkan rilis survei terbaru bahwa 54,5 persen responden sudah mengetahui gerakan #2019GantiPresiden. Dan dari 54,5 persen itu 34,1 persen menyetujuinya.Politisi PKS yang merupakan inisiator gerakan #2019GantiPresid.. Selengkapnya