Verified

HARGA BBM

Cukup Bukti, Pemerintahan Jokowi Seenaknya Melanggar Konstitusi

Politik  SABTU, 28 MARET 2015 , 09:20:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Cukup Bukti, Pemerintahan Jokowi Seenaknya Melanggar Konstitusi

lamen hendra/net

RMOL. Hari ini bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar kembali dinaikkan pemerintah. Ini adalah bukti bahwa pemerintah sudah benar-benar 100 persen melepaskan harga BBM ke dalam mekanisme pasar.
Seperti diketahui, Pemerintah dan Pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar. Untuk jenis Premium di Jawa, Madura, dan Bali naik menjadi Rp 7.400 per liter dan Solar Rp 6.900 per liter. Sedangkan di luar Jawa, Madura, dan Bali, harga Premium menjadi Rp 7.300 per liter, dan Solar Rp 6.900 per liter.

"Kami memandang bahwa ini adalah bukti bahwa pemerintah sudah benar-benar 100 persen melepaskan harga BBM ke dalam mekanisme pasar. Pemerintah bisa kapan saja menaikkan dan menurunkan harga BBM. Jangankan per hari, setiap jam pun pemerintah bisa melakukan perubahan tarif harga BBM," kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, kepada wartawan, Sabtu (28/3).

Menurutnya, tak perlu menunggu pemerintah setiap hari menaikkan harga BBM untuk mengkategorikan pelanggaran konstitusi, karena sekarang pun praktek pelanggaran tersebut sudah dilakukan.

Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah dalam APBN 2015 sudah mematok harga asumsi belanja minyak mentah sebesar 60 dolar per barel, sedangkan harga minyak dunia pada pekan ini dalam level tertinggi pada 59,1 dolar per barel. Dengan posisi harga minyak dunia itu, masih di bawah harga patokan asumsi belanja, pemerintah belum perlu menaikkan harga BBM per 28 Maret 2015.

"Sebenarnya, ada apa dengan tim ekonomi Jokowi-JK? Beberapa media mengabarkan para pedagang minyak di region Asia saja masih belum takut akan terganggunya suplai dan permintaan sebagai dampak dari serangan Arab Saudi dan sekutunya yang menggelar operasi militer di Sanaa, Ibu Kota Yaman," terang Lamen.

Ditegaskan Lamen, sampai hari ini berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nyaris tidak ada yang  berpihak kepada rakyat. Pendidikan semakin mahal, kesehatan gratis hanya menjadi mimpi orang miskin, petani dan nelayan perlahan dihabisi karena tidak mampu bersaing di pasar, para sarjana muda menambah daftar pengangguran terdidik, keadilan jadi barang yang mahal.

"Apakah ini bentuk kehadiran negara seperti yang tertulis dalam Nawa Cita Jokowi-JK?" gugatnya. [ald]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Kang TB: Penjelasan Dubes AS Terlalu Datar
Hikmahnya, Panglima Gatot Cukup Diperhitungkan Sebagai Tokoh
Anies Tak Berjalan Manis

Anies Tak Berjalan Manis

SENIN, 23 OKTOBER 2017

Hari Santri Ternodai Iklan Kondom

Hari Santri Ternodai Iklan Kondom

SENIN, 23 OKTOBER 2017

Gatot Manggung Lagi

Gatot Manggung Lagi

SENIN, 23 OKTOBER 2017

Penolakan Imigrasi AS Mempermalukan Panglima Gatot
Oentoek Padoeka Jang Moelja

Oentoek Padoeka Jang Moelja

, 22 OKTOBER 2017 , 09:00:00

Kodam XVII/Cenderawasih Terima Piagam MURI

Kodam XVII/Cenderawasih Terima Piagam MURI

, 21 OKTOBER 2017 , 09:00:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00

Tumpeng Ulang Tahun

Tumpeng Ulang Tahun

, 21 OKTOBER 2017 , 02:25:00