Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Implementasi UU Tax Amnesty Dinilai Semakin Menyimpang

Politik  SENIN, 05 SEPTEMBER 2016 , 16:55:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

Implementasi UU Tax Amnesty Dinilai Semakin Menyimpang

Foto: Net

RMOL. UU Tax Amnesty yang dijalankan pemerintahan Jokowi-JK dinilai telah melenceng dari tujuannya semula.
UU yang seharusnya menyasar aset-aset warga negara Indonesia di luar negeri justru tidak tersentuh.

"UU ini kan tujuannya untuk mengembalikan aset-aset orang Indonesia yang ada di luar negeri, sehingga negara bisa mendapatkan manfaat dari kembalinya aset tersebut ke Indonesia dan juga tambahan dana dari denda yang ditetapkan. Tapi hal itu tidak tercapai dan kini sasarannya adalah aset-aset orang Indonesia di dalam negeri," kata pakar hukum tata negara dari Unversitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf.

Menurut dia, sasaran untuk mengembalikan aset orang  Indonesia di luar negeri sebenarnya sudah sangat tepat, karena sumber aset tersebut bisa saja dari tindak pidana tipikor atau TPPU.

"Aset atau dana yang diparkir di luar negeri itu kan yang menikmatinya adalah   pemilik aset itu saja. Bisa saja mereka menikmati  bunga dari dana yang mereka simpah di bank di luar negeri," katanya.

Sementara negara tempat aset dan dana itu ditempatkan, masih kata Asep, mendapatkan manfaat misalnya dari penggunaan dana di bank di negara mereka yang bisa menggerakkan perekonomian. Selain itu juga karena pembayaran pajak atas pendapatan dari aset atau dana yang mereka tempatkan di sana.

Sementara Indonesia yang menjadi negara tempat para pemilik aset dan dana tersebut tidak bisa mendapatkan haknya berupa pajak dan lainnya.

"Jadi wajar kalau pemerintah pun menawarkan tax amnesty kepada mereka, agar negara juga bisa  mendapatkan haknya dari kewajiban warga negara membayar pajak," terangnya.

"Masak warga negara Indonesia membayar pajak dan memberikan manfaat ke negara lain, sementara Indonesia sendiri tidak mendapatkan apa-apa," imbuhnya.

Hal ini menurutnya berbeda dengan status aset ataupun dana warga negara yang ada di Indonesia. Mereka tentunya sudah melakukan kewajibannya dengan membayar pajak sehingga tidak perlu dikejar-kejar lagi.

Warga negara Indonesia yang memiliki aset seperti rumah, apartemen, mobil, motor  atau memiliki dana yang diletakkan dalam berbagai instrumen keuangan seperti deposito, ORI, saham dan lainnya terdaftar semua, sehingga setiap tahun dan setiap kali ada transaksi atas aset dan dana tersebut, warga negara yang memilikinya membayar pajaknya atas namanya,” kata Asep.[wid]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
SBY-Prabowo Mengancam Petahana

SBY-Prabowo Mengancam Petahana

, 27 JULI 2017 , 19:00:00

Pimpinan KPK Terbukti Lalai

Pimpinan KPK Terbukti Lalai

, 27 JULI 2017 , 15:00:00

Konpres Sesudah Bertemu Habibie

Konpres Sesudah Bertemu Habibie

, 25 JULI 2017 , 00:52:00

Mengajar Anak Papua

Mengajar Anak Papua

, 26 JULI 2017 , 02:11:00

Tukaran Topi

Tukaran Topi

, 26 JULI 2017 , 00:18:00