Saat ini, pihak Direktorat Polisi Perairan (Dit Polair) Polda Metro Jaya (PMJ) masih mendalami siapa saja yang terlibat dalam kasus KM Zahro tersebut.

"Semua masih kami dalami dahulu. Siapa yang terlibat. Kalau setelah analisa memang ada yang memenuhi unsur (pidana), akan kami tersangkakan," ujar Direktur Dit Polair Komisaris Besar Hero Hendrianto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (4/1).

Hero menjelaskan bahwa Polisi masih menelusuri keberadaan pemilik KM Zahro yang masih buron. Dit Polair bahkan melibatkan Ditreskrimum PMJ untuk menelusuri keberadaan pemilik KM Zahro dan mencocokan keterangan dari Nahkoda kapal yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Ali.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Ali diduga sengaja melebihkan manifes kapal hingga 119 penumpang. Padahal, total maksimal manifes kapal tersebut, hanya berkapasitas 100 penumpang.

Polisi menilai, seorang nakhoda kapal berkewenangan untuk mengijinkan atau membatalkan pelayaran. Sehingga, seharusnya Ali tidak perlu memaksakan untuk berlayar dengan manifes melebihi kapasitas.

"Atas kewenangan dan jabatannya, nahkoda berhak membatalkan pelayaran apabila ada hal yang dirasa kurang ketat. Salah satunya, manifes yang tidak sesuai dengan fisik penumpang," paparnya.

Akibat insiden tersebut, puluhan korban terpaksa meregang nyawa saat kapal terbakar di tengah laut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ali dijerat pasal 302 UU Pelayaran dengan ancaman kurungan pidana maksimal 3 tahun dan denda Rp 400 juta. [ian]