Rita Widyasari

KUHPU, Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal

Politik  RABU, 18 JANUARI 2017 , 07:54:00 WIB | OLEH: HENDRA J KEDE

<i>KUHPU, Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal</i>

Foto/Net

SECARA garis besar Pemilu Legislatif (Pileg) di era reformasi sudah empat kali dilaksanakan (1999, 2004, 2009, 2014), Pilpres tiga kali (2004, 2009, 2014), ratusan Pilkada dengan waktu menyebar semenjak juni 2005 sampai sebelum 2015, dan Pilkada serentak gelombang pertama 2015 menuju Pilkada serentak nasional 2027. Bagaimana ke depan?
Penyelenggara Pemilu

Keseluruhan pemilu tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri termasuk penyelenggara pemilu juga diatur secara tersendiri juga dalam setiap UU pemilu terkait. UU Pileg mengatur sendiri penyelenggara Pileg, UU Pilpres mengatur sendiri penyelenggara Pilpres, dan begitu juga dengan UU Pilkada. Pada setiap UU terkadang termuat ketentuan yang berbeda terkait penyelenggara pemilu. UU 15/2005 tentang Pilkada mengatur seolah-olah KPU Pusat tidak ada peran dan seolah-olah KPU Daerah berdiri sendiri dan tidak hirarkis dengan KPU di atasnya. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam UU Pilpres dan UU Pileg dimana KPU sangat hirarkis. Baru tahun 2011, setelah lahirnya UU 15/2011, Penyelenggara Pemilu terkonsolidasi dalam satu UU untuk semua jenis Pemilu (Pileg, Pilpres, dan Pilkada).

Pemilu Legislatif

UU tidak menggunakan istilah Pemilu Legislatif tetapi menggunakan istilah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini tidak lepas dari status DPRD yang bukan legislatif walaupun pemilihannya diatur dalam satu UU dengan pemilihan DPR dan DPD.

DPR dan DPD adalah lembaga tinggi negara yang independen terhadap lembaga negara manapun yang menjalankan fungsi legislatif (pengawasan, legislasi, dan anggaran). Sementara DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah yang merupakan bagian dari pemerintah pusat dan berada dalam pembinaan Mendagri. Dari tiga cabang kekuasaan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif), DPRD berada dalam cabang kekuasaan eksekutif bersama-sama dengan unsur pemerintahan daerah yang lain.

Memang hal yang aneh dan tidak selayaknya jika salah satu cabang kekuasaan eksekutif diatur dalam satu UU pemilihan dengan cabang kekuasaan legislatif dan diperlakukan sama seolah-olah DPRD adalah cabang kekuasaan legislatif, sementara bagian cabang kekuasaan eksekutif yang lain dipilih dibawah UU tersendiri (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota). Ditambah lagi bahwa legitimasi pencalonan Calon Anggota DPRD sama dengan legitimasi pencalonan Anggota DPR yaitu Badan Hukum secara nasional dan status peserta pemilu secara nasional Parpol yang mencalonkan.

Pemilu Presiden dan Wapres

Semenjak Pilpres langsung pertama tahun 2004, Pilpres dilaksanakan di bawah UU tersendiri dan merupakan pemilihan umum untuk memilih cabang kekuasaan eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada calon selain calon yang dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, terlepas memiliki atau tidak memiliki wakil di parlemen.

Legitimasi pencalonan Capres dan Cawapres adalah pemilu legislatif untuk memilih Anggota DPR periode yang akan datang, periode sama dengan Presides dan Wakil Presiden nantinya. Hanya parpol atau gabungan parpol peserta pemilu legislatif itu saja yang bisa mencalonkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dengan persyaratan angka treshold tertentu.

Pemilu Umum Kepala Daerah

Saat ini Pilkada disebut sebagai Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihannya merujuk pada UU Pilkada dan merupakan pemilihan untuk memilih cabang kekuasaan eksekutif.

Mirip dengan Pilpres, legitimasi pencalonan kandidat merujuk pada hasil pemilu DPRD yang sedang berjalan dengan angka treshold tertentu dan dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu terdekat.

Bedanya dengan Pilpres adalah dibukanya peluang Calon Independen dengan jumlah dukungan tertentu dari masyarakat.

Walaupun dinaungi oleh UU yang sama namun waktu penyelenggaraan Pilkada berbeda-beda untuk setiap daerah, berbeda dengan pemilihan Anggota DPRD yang diselenggarakan serentak secara nasional. Walaupun keduanya adalah Cabang kekuasaan yang sama dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu cabang kekuasaan eksekutif dengan fungsi berbeda.

Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

Jika didalami lebih jauh maka akan ditemukan banyak ketentuan yang tumpang tindih, duplilasi aturan, dan logika kepemiluan yang membingungkan dalam UU yang mengatur ketiga pemilu diatas plus UU Penyelenggara Pemilu. Namu hal tersebut tidak akan dikupas disini.

Saat ini DPR dan Pemerintah sedang membahas bagaimana menyatukan kesemua UU kepemiliuan tersebut dalam satu naskah UU. Sekaligus mendesig sebuah penyelenggaraan pemilu yang, penulis harapkan, berorientasi pada konsolidasi demokrasi, konsolidasi politik kenegaraan, dan memperjelas status setiap pemilu. Paling telat April 2017 KUHPU tersebut ditargetkan sudah bisa diundangkan.

Untuk sementara penulis menamankannya sebagai Kitab Undang Undang Hukum Pemilihan Umum (KUHPU). KUHPU tersebut tidak saja memuat keseluruhan UU terkait pemilu dalam satu naskah UU namun juga sekaligus mendesign secara permanen bagaimana dan kapan keseluruhan pemilu Indonesia ke depan akan dilaksanakan.

KUHPU tersebut diharapkan mengatur hanya ada dua pemilu yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal yang masing-masing akan dilaksanakan secara serentak.

Pemilu Nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD pada waktu bersamaan. Dan Pemilu Lokal untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kaupaten kota Kota juga dalam waktu bersamaan namun dengan waktu berbeda dengan Pemilu Nasional.

Catatan Penutup

Salah satu poin catatan penutup tulisan ini yang perlu dipikirkan pembuat KUHPU adalah soal legitimasi parpol pengusung Capres dan Cawapres dan Calon Kepala Daerah. Terutama jika presidential treshold masih diberlakun.

Apakah pemilu lima tahun lalu masih memiliki sumber legitimasi untuk pencalonan Capres dan Cawapres dan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk jabatan lima tahun ke depan? Apa argumentasinya? Bukankah legitimasinya akan berakhir beberapa bulan ke depan?

Bagaimana jika parpol yang mengusung Capres dan Cawapres dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan legitimasi pemilu lima tahun lalu itu ternyata tersingkir dalam pemilu yang akan dilaksanakan? Bukankah legitimasi pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan pencalonan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah akan ikut dipertanyakan dan jadi beban legitimasi mereka selama lima tahun ke depan?

Semoga KUHPU yang sedang dirancang DPR dan Pemerintah benar-benar bisa memayungi seluruh penyelenggaraan pemilu yang merupakan bagian dari konsolidasi kepemiluan yang berujung pada konsolidasi demokrasi dan politik dan konsolidasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, guna melahirkan negeri yang baldatun toibatun warobbun ghofur, gemah ripah loh jinawi, Allahumma Amien. [***]

Penulis adalah wartawan senior
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Kesehatan Setnov Belum Stabil

Kesehatan Setnov Belum Stabil

, 22 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

, 21 SEPTEMBER 2017 , 21:00:00

HUT TNI 72

HUT TNI 72

, 22 SEPTEMBER 2017 , 05:10:00

Dukung Kemajuan Ekonomi Digital

Dukung Kemajuan Ekonomi Digital

, 22 SEPTEMBER 2017 , 00:35:00

Kunjungi Booth BCA Di Banking Expo

Kunjungi Booth BCA Di Banking Expo

, 22 SEPTEMBER 2017 , 01:23:00