Verified

UU Pilkada Masih Legalkan Kecurangan

Politik  SABTU, 25 FEBRUARI 2017 , 02:57:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD IQBAL

UU Pilkada Masih Legalkan Kecurangan

Yusril/Net

RMOL. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai UU Pilkada masih banyak melegalkan kecurangan pemilu.
Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mencontohkan lemahnya polisi dalam menindak temuan. Menurutnya, dalam UU tersebut polisi tidak bisa bertindak meskipun menemukan langsung adanya kecurangan.

"Misal penyelidikan ada menemukan money politik. Lebih dulu harus dibawa ke panwas, kalau panwas tidak melimpah kan ke polisi, polisi tidak bisa menindak meskipun tahu," kata Yusril saat ditemui usai acara "Dari Sahabat untuk Dahlan Iskan" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).

Tidak hanya itu, peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus sengketa pilkada juga masih lemah. Tidak ada lagi pemeriksaan yurisprudensi terstruktur masif dan sistematik terhadap pelanggaran pilkada. MK dalam UU Pilkada hanya mengurusi masalah perbedaan penghitungan suara.

"Ada penggugat mereka mengatakan ada pelanggaran money politik. MK mengatakan money politik, itu urusan polisi. Jadi murni di MK itu perbedaan penghitungan suara saja," kata dia.

Pernyataan Yusril ini menganggapi banyaknya temuan pelanggaran dalam Pilkada 2017 yang digelar serentak di 101 daerah pada 15 Februari lalu. [ian]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Tumpeng Ulang Tahun

Tumpeng Ulang Tahun

, 21 OKTOBER 2017 , 02:25:00