Hanura

Komisi II DPR RI Tidak Peka dan Kerjanya Tidak Becus!

 RABU, 22 MARET 2017 , 20:58:00 WIB | LAPORAN:

Komisi II DPR RI Tidak Peka dan Kerjanya Tidak Becus!

DPR/net

RMOL. Pernyataan Pimpinan Komisi II DPR RI tentang perpanjangan masa jabatan penyelenggraa Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menunjukkan bahwa komisi II DPR RI tidak fokus menjalankan tugasnya.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta melalui siaran pers kepada redaksi, Rabu (22/3)

"Ini tandanya Komisi II tidak fokus pada dua tugasnya sebagai pembuat paket Undang-undang politik, seperti Undang-undang Parpol dan Undang undang Pemilu dan Pilkada,"kata Kaka

Menurut Kaka, Kinerja DPR khususnya komisi II DPR perlu dipertanyakan,selain soal kontroversi soal studi banding ke Eropa yang justru kontra produktif dengan melakukan komparasi yang tidak setara.

"komisi II DPR ini kerjanya kontra produktif karena membandingkan sistem dan pelaksanaan pemilu tanpa memperhatikan sejarah dan pelaksanaan pemilu di Indonesia,"kritik Kaka

Kaka menambahkan pembahasan paket Undang-undang Pemilu yang sangat terlambat dan terkesan bertele-tela mencerminkan ketidakseriusan Komisi II DPR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Belum lagi kata Kaka catatan tentang buruknya rapat-rapat pembahasan Undang-ndnag duimaksud baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Wacana pengisian Penyelenggara Pemilu oleh Partai politik juga selain tidak produktif dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik menurut pihaknya juga akan menguras energi, karena telah dilakukan sebelumnya namun ditolak oleh pendapat masyatakat umum.

"Komisi II ini tidak peka. keterlibatan parpol jelas sudah ditolak. Seperti soal Evoting juga yang tidak memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilu,"tambah Kaka

Menurut Kaka, ini menandakan bahwa tidak tersosialisasinya pembahasan-pembahasan pada rapat-rapat pembahasan Undang-undang Politik, termasuk rendahnya pelibatan masyarakat sipil.

"Kinerja Komisi II DPR yang buruk potensial menimbulkan permasalahan kelangsungan demokrasi melalui hambatan dan kerawanan dalam pelaksanaan Pemili di Indonesia,"tegas Kaka

Untuk itu, KIPP meminta agar Komisi II DPR fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Komisi II DPR juga diminta segera menindaklanjuti proses seleksi KPU dan Bawaslu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan serta tidak melemparkan pernyataan yang kontraproduktif dan meresahkan publik.

Adapaun tentang wacana perpanjangan masa jabatan KPU dan Bawaslu perlu segera dihentikan karena tidak memiliki dasar hukum bahkan potensial melanggar hukum.

"wacana itu juga akan menimbulkan kerasahan  di masyarakat dan ketidak pastian hukum dan akan menhambat proses demokratisasi di Indonesia,"kata Kaka

KIPP meminta masyarakat sipil dan media untuk tetap memantau proses pembahasan undang-undang Politik dan seleksi Penyelenggara Pemilu di Komisi II DPR, mengingat potensi yang kontra produktif dari rendahnya kinerja Komisi II DPR tersebut.[san]

Komentar Pembaca
Nursyahbani Katjasungkana - Derita Rakyat Tergusur (Bag.4)
Nursyahbani Katjasungkana - LGBT (Bag.3)
RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00

JK Jadi Saksi

JK Jadi Saksi

, 12 JULI 2018 , 00:26:00