Berita Politik

IndiHome Digital Home Experience

Memahami Sidang Dugaan Penistaan Agama Islam Oleh Ahok

Politik  SABTU, 01 APRIL 2017 , 13:55:00 WIB | OLEH: HENDRA J KEDE

<i>Memahami Sidang Dugaan Penistaan Agama Islam Oleh Ahok</i>

Ahok/Net

SIDANG kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, calon gubernur DKI Jakarta patahana, sudah selesai mendengarkan dan memeriksa keterangan saksi dan ahli, baik yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pengacara. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan bukti-bukti, pembacaan tuntutan, sampai putusan yang direncanakan Majelis Hakim selesai pada Mei nanti.
Sebuah pertanyaan menggelitik dan menantang disampaikan seorang teman kepada penulis. Apakah sidang ini untuk membuktikan Ahok benar adanya telah menistakan atau tidak benar adanya Ahok telah menistakan agama Islam? Menggelitik dan menantang karena pertanyaan tersebut erat hubungannya dengan arah persidangan. Apakah persidangan sekedar untuk terpenuhinya kepastian hukum saja atau persidangan akan sampai pada penggalian rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya masyarakat muslim Indonesia. Apakah persidangan sekedar untuk mencari dan membuktikan keterpenuhan unsur penistaan agama sesuai Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau untuk memberikan rasa keadilan kepada jutaan ummat muslim yang merasakan agamanya telah dinistakan Ahok.

Pertanyaan itu lebih menggelitik dan menantang karena secara formal JPU memang tidak pernah menghadirkan saksi korban penistaan. Maksud penulis adalah saksi sebagai rempresentasi umat muslim yang merasa agamanya telah dinistakan tidak pernah dihadirkan JPU. Bahkan Habib Rizieq pemimpin Aksi 411 dan 212 dihadirkan di persidangan sebagai Ahli Agama Islam. Tidak ada satupun pemimpin Aksi Bela Islam 411, Aksi Bela Islam 212, dan pemimpin ormas Islam yang dihadirkan di persidangan untuk didengarkan dan diperiksa kesaksiannya apakah penistaan agama Islam itu benar adanya dirasakan oleh anggota ormas dan atau kelompok Islam tersebut. Itu perlu dilakukan Majelis Hakim untuk menggali lebih jauh rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat muslim Indonesia terkait kasus ini.

Jawaban penulis atas pertanyaan menggelitik dan menantang tersebut tentu saja, TIDAK. Kenapa TIDAK? Karena sidang itu memang bukan untuk membuktikan apakah Ahok telah menistakan atau telah tidak menistakan agama Islam.

Mari renungkan dua fakta berikut. Fakta pertama, jutaan umat Islam merasa ternistakan agamanya oleh Ahok dan menyatakannya secara terbuka dalam aksi yang sangat fenomenal, Aksi Bela Islam 411, Aksi Bela Islam 212 dan aksi lainnya. Fakta bahwa jutaan ummat Islam telah merasakan agamanya ternistakan tidak akan berubah, apapun keputusan pengadilan, termasuk jika pengadilan menyatakan Ahok tidak terbukti melakukan penistaan agama Islam sekalipun.

Fakta kedua, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga resmi negara dan merupakan representasi ulama Indonesia telah mengeluarkan keputusan resmi berupa Pendapat Keagamaan (statusnya diatas Fatwa MUI) bahwa Ahok telah menistakan agama Islam dan ulama. Fakta ini juga tidak akan berubah, apapun keputusan pengadilan. Putusan pengadilan tidak punya implikasi yuridis apapun terhadap Pendapat Keagamaan MUI tersebut. Jika sekalipun pengadilan memutuskan Ahok tidak terbukti melakukan penistaan agama Islam, Pendapat Keagamaan MUI tidak otomatis dinyatakan salah dan tidak berlaku. Pendapat Keagamaan MUI tetap pada posisi semula yaitu Ahok telah menistakan agama Islam dan ulama, tidak akan berubah kecuali MUI mengeluarkan Pendapat Keagamaan baru yang menganulir Pendapat Keagamaan yang menyatakan Ahok telah menistakan agama Islam dan ulama tersebut. Penulis memiliki keyakinan MUI tidak akan mengeluarkan Pendapat Keagamaan baru untuk tujuan itu.

Jadi, lanjutan pertanyaan teman tadi, kalau demikian bukti apa lagi yang yang diperlukan pengadilan jika MUI sebagai lembaga resmi negara dan juga jutaan umat Islam telah merasakan bahwa agama Islam telah dinistakan? Bukankah dua hal itu bukti sangat kuat bahwa Ahok nyata-nyata telah menistakan agama Islam dan ulama? Bukankah dua hal tersebut merupakan bukti kuat bahwa ada rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat muslim Indonesia terkait ucapan Ahok di Kepulauan Seribu terkait surat Al-Maidah tersebut?

Jawabannya sederhana saja, sidang penistaan agama di pengadilan tidak lebih hanya sekedar untuk mengkonfirmasi apakah penistaan agama Islam dan ulama oleh Ahok yang telah dinyatakan melalui Pendapat Keagamaan MUI dan dirasakan jutaan umat Islam itu juga memiliki implikasi hukum sesuai hukum positif Indonesia. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang.

Sekali lagi, apapun keputusan pengadilan tidak akan bisa mengubah keadaan bahwa jutaan ummat Islam telah merasa agamanya dinistakan oleh Ahok. Apapun keputusan pengadilan tidak akan bisa mengubah keadaan bahwa MUI telah memutuskan Ahok telah menistakan agama Islam dan ulama melalui Pendapat Keagamaan MUI. Putusan pengadilan tidak akan memiliki implikasi yuridis sedikitpun kepada Pendapat Keagamaan MUI dan implikasi pada apa yang dirasakan ummat Islam, bahwa agama Islam dan ulama telah dinistakan oleh Ahok.

Pengadilan menyidangkan Ahok sebagai terdakwa penistaan agama Islam untuk membuktikan apakah unsur penistaan agama sesuai Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi atau tidak, terbukti atau tidak. Jika unsur terpenuhi dan terbukti maka Ahok terkonfirmasi telah menistakan agama Islam menurut KUHP dan harus mempertanggungjawabkannya sesuai aturan KUHP, dan sebaliknya jika unsur-unsur tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Ahok terkonfirmasi telah tidak menistakan agama Islam menurut KUHP dan terbebas dari pidana kurungan badan.

Pertanyaan lanjutannya adalah apakah benar hanya demikian fungsi peradilan. Apakah benar Majelis Hakim hanya sekedar untuk membuktikan keterpenuhan atau ketidakterpenuhan unsur penistaan agama oleh Ahok sesuai KUHP?

Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat

Kemerdekaan hakim tidak boleh diintervensi sedikitpun. Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Hakim hanya bertanggung jawab pada Tuhan. Bahkan keyakinan hakim adalah alat bukti. Hakim yang bersungguh-sungguh dalam memeriksa dan memutus suatu perkara walaupun salah dalam putusannya tetap akan diganjar dengan satu pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kalau benar, akan diganjar dengan pahala double yaitu pahala kesungguhan menyidangkan dan pahala ketepatan dalam memutuskan.

Namun hakim juga bebas untuk tidak tunduk sekedar untuk membuktikan keterpenuhan unsur dalam pasal-pasal KUHP. Hakim juga memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk menggali rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat selama proses persidangan dan membuat putusan berdasarkan rasa keadilan yang tumbuh hidup dan berkembang ditengah masyarakat tersebut. Bahkan hakim memiliki kemerdekaan untuk memutus berdasar rasa keadilan tersebut walaupun bertentangan dengan norma pasal-pasal dalam Undang-Undang.

Begitu juga dengan hakim yang menyidangkan kasus penistaan agama Islam dengan terdakwa Ahok. Apakah hakim dalam persidangan hanya sekedar untuk memeriksa dan membuktikan apakah unsur pasal-pasal yang disangkakan kepada Ahok terpenuhi dan terbukti atau tidak terpenuhi dan tidak terbukti sehingga ada kepastian hukum. Atau hakim akan menggali lebih jauh sampai pada rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat terkait kasus ini dan memberikan keadilan berdasarkan penggalian Majelis Hakim tersebut.

Mari kita simak setidaknya dua putusan pengadilan yang menunjukan hal demikian. Putusan dimana hakim memutus berdasar rasa keadilan dan bahkan putusan itu terkesan bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang.

Pertama kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008 di Mahkamah Konstitusi.

Makkamah Konstitusi (MK) dengan suara bulat menilai bahwa telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif di Pilgub Jawa Timur 2008, dan karenanya dinyatakan telah menciderai Pilkada yang demokratis sesuai dengan nilai yang terdapat konstitusi.

MK saat itu tidak hanya berpedoman kepada pasal-pasal UU yang mengatur bahwa sengketa hanya terkait perhitungan suara. MK dalam menyidangkan PHPU menyatakan tidak dapat hanya berpedoman pada pasal-pasal UU. MK menyatakan tidak boleh hanya menilai pelaksanaan Pilkada dari  perhitungan suara yang dibuat oleh KPU Jatim, sesuai ketentuan UU, karena jika hal demikian maka kebenaran materiil tidak akan ditemukan dan keadilan substantif tidak bisa ditegakan.

Semenjak MK melakukan terobosan  hukum demi tegaknya keadilan substantif di Pilgub Jatim 2008 tersebut maka pelanggaran yang beraifat sistematis, terstruktur, dan masif menjadi acuan MK dalam menyidangkan dan memutus PHPU di MK, sampai saat ini.

Dan kedua, kasus praperadilan terkait penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan calon Kapolri yang telah diusulkan Presiden ke DPR, ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK. Komjen Pol Budi Gunawan menggugat penetapannya sebagai Tersangka tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) melalui mekanisme praperadilan.

Saat itu, sah atau tidaknya penyidikan atau sah atau tidaknya penetapan tersangka, bukanlah merupakan objek praperadilan sesuai Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun Hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam putusannya (16/2/2015) tetap menyatakan bahwa PN Jaksel berwenang menyidangkan praperadilan tersebut dan memutuskan bahwa penyidikan dan penetapan terdangka Budi Gunawan tidak sah dan dibatalkan.

Hakim Sarpin Rizaldi dalam putusannya mempertimbangkan bahwa hakim bisa saja membuat putusan diluar yang ditulis dalam UU demi keadilan substantif. Dan penetapan tersangka oleh penegak hukum juga memiliki celah dan potensi disalah gunakan oleh penegak hukum sehingga oleh karenanya merupakan objek praperadilan.

Terobosan hukum yang dibuat oleh Hakim Sarpin Rizaldi menuai kontroversi dan kritik yang luar biasa luas saat itu. Namun akhirnya terbukti kebenarannya dikemudian hari dengan adanya penetapan MK bahwa sah tidaknya penetapan tersangka merupakan objek praperadilan dan konstitusional.

Semenjak itu, sangat sering didengar adanya sidang dan putusan praperadilan terkait penetapan seseorang sebagai tersangka oleh penegak hukum.

Kembali ke persidangan penistaan agama Islam dengan terdakwa Ahok. Majelis Hakim memiliki kemerdekaan untuk memeriksa dan memutus kasus tersebut hanya sekedar untuk membuktikan keterpenuhan unsur penistaan agama sesuai pasal-pasal dalam KUHP, terlepas itu memberikan atau tidak memberikan rasa keadilan kepada mayarakat. Namun Majelis Hakim juga memiliki kemerdekaan untuk memeriksa dan memutus berdasarkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat yang merasa agamanya telah dinistakan Ahok, terlepas terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur yang tertulis dalam KUHP.

Tentu yang paling ideal adalah unsur dalam KUHP terpenuhi dan rasa keadilan masyarakat juga terpenuhi. Jika harus memilih, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dampak putusannya jika tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang ditengah masyarakat.

Jika lembaga peradilan Indonesia sudah seiring sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan masyarakat luas bisa merasakan bahwa keadilan itu hidup di setiap peradilan Indonesia, tidak menutup peluang suatu saat Indonesia adalah kiblat dan sumber inspirasi penegakan hukum dan keadilan di dunia, sebagaimana sudah ditekadkan ribuan Pemuda Politisi Anggota Parlemen Seluruh Indonesia di hadapan Kepala Negara tanggal 4 Novemver 2010 silam sebagai "Tekad Suci Untuk Indonesia". Semoga segera terwujud, Allahumma Amien. [***]

Hendra J Kede
Penulis adalah Redaktur Khusus Kantor Berita Politik RMOL, Sekjen Community for Press and Democracy Empowerment (PressCode), Ketua Panpel Deklarasi "Tekad Suci Untuk Indonesia"
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Sumber Kegaduhan Di Indonesia

Sumber Kegaduhan Di Indonesia

, 23 MEI 2017 , 17:00:00

BNN Harus Segera Periksa Ahok

BNN Harus Segera Periksa Ahok

, 23 MEI 2017 , 15:00:00

Jual Senjata Ke Arab

Jual Senjata Ke Arab

, 21 MEI 2017 , 17:06:00

Rapimas II Partai Golkar

Rapimas II Partai Golkar

, 22 MEI 2017 , 03:55:00

Konsolidasi Nasional KNRP

Konsolidasi Nasional KNRP

, 21 MEI 2017 , 15:04:00