Dua Dari Tiga Cabang Kekuasaan Dikuasai Pengusaha, Keadilan Sosial Meradang?

Politik  JUM'AT, 21 APRIL 2017 , 14:11:00 WIB | OLEH: HENDRA J KEDE

Dua Dari Tiga Cabang Kekuasaan Dikuasai Pengusaha, Keadilan Sosial Meradang?

Hendra J Kede/Net

CABANG kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif di Indonesia disapu bersih pengusaha semua. Cabang kekuasaan kehakiman tentu saja sangat sulit dikuasai pengusaha.
Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan pemimpin cabang kekuasaan eksekutif dijabat oleh pengusaha. Presiden, Joko Widodo, berlatar belakang pengusaha, dan Wakil Presiden pun, Jusuf Kalla, berlatar belakang pengusaha. Walau tak menjabat lagi di perusahaannya, benarkan mereka benar-benar sudah lepas kepentingan?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan cabang kekuasaan legislatif dipimpin pengusaha juga. Ketua DPR, Setya Novanto, berlatar belakang pengusaha, dan Ketua DPD pun, Oesman Sapta Odang, berlatar belakang pengusaha. Walau tak menjabat lagi di perusahaannya, benarkan mereka benar-benar sudah lepas kepentingan?

Dan entah berapa banyak pengusaha di jajaran kabinet. Entah berapa banyak pengusaha yang jadi anggota DPR dan DPD. Walau tak menjabat lagi di perusahaannya, benarkan mereka benar-benar sudah lepas kepentingan?

Belum ada penelitian yang penulis temukan bagaimana korelasi dua cabang kekuasaan yang dipimpin pengusaha ini dengan keberpihakan produk UU yang dihasilkan. Apakah produk UU yang dihasilkannya lebih banyak berpihak pada kepetingan pengusaha atau lebih banyak berpihak pada kepentingan buruh. Apakah lebih banyak berpihak pada kepentingan kelas menengah ke atas atau lebih banyak berpihak pada kelas menengah kebawah. Sederhananya, apakah lebih banyak berpihak pada kepentingan pengusaha atau lebih banyak berpihak pada kepentingan non-pengusaha.

Berlindung di balik "HAK KONSTITUSIONAL" dan di balik jargon "PROFESIONAL", para pengusaha mendominasi panggung politik Indonesia. Tapi itulah paradok dari politik kontestasi pemilu yang berbiaya mahal. Paradoks yang akhirnya berujung pada pertanyaan, disisi mana kesesuaiannya dengan nilai Pancasila dan Pembukaan UUS 1945.

Namun demikian, bukankah seharusnya politisi adalah orang yang netral terhadap kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh? Namun demikian, bukankah seharusnya politisi adalah orang yang netral terhadap kepentingan kelas menengah atas dan kepentingan kelas menengah bawah? Namun demikian, bukankah seharusnya politisi adalah orang yang netral terhadap kepentingan pengusaha dan kepentingan non-pengusaha? Bukankah idealnya politisi adalah orang yang mampu menyeimbangkan dan memberi keadilan kepada semua pihak yang berkepentingan tersebut?

Politik adalah pekerjaan yang (seharusnya) sangat mulia karena politisilah yang seharusnya mampu mengatur keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui regulasi-regulasi, agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan dalam konteks Indonesia, agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Politisi yang mampu mengatur keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui regulasi-regulasi agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat, itulah yang disebut sebagai Politisi Negarawan.

Semoga ke depan lebih banyak Politisi Negarawan yang memimpin lembaga-lembaga negara di semua lini agar segera bisa terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. [***]

Penulis adalah Redaktur Khusus Kantor Berita Politik RMOL dan Sekjen Community for Press and Democracy Empowerment (PressCode)

Komentar Pembaca
Romo Franz Magnis Suseno - Ibu Theresa (Part 4)
Romo Franz Magnis Suseno - Sri Paus Fransiskus (Part 3)
Nekat Terobos Busway

Nekat Terobos Busway

, 10 DESEMBER 2017 , 00:42:00

Membaca <i>Moeslim Choice</i>

Membaca Moeslim Choice

, 10 DESEMBER 2017 , 11:37:00

Aktivis Komtak Dukung Palestina

Aktivis Komtak Dukung Palestina

, 10 DESEMBER 2017 , 11:15:00