Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

Jalan Di Tempat, Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Menhan Dan Panglima

Politik  SELASA, 02 MEI 2017 , 21:56:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

RMOL. Kebijakan pertahanan yang dikeluarkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kerap tidak sejalan dengan agenda reformasi pertahanan dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, agenda Reformasi di bidang pertahanan menhan dan panglima TNI cenderung jalan ditempat.
Menurut Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf, agenda-agenda pertahanan dalam 2,5 tahun belakangan ini hanya jalan ditempat. Tak hanya itu beberapa isu kebijakan yang dikeluarkan menhan dan panglima TNI justru mundur.

"Ada agenda-agenda reformasi pertahanan yang harusnya didorong malah macet dalam dua setengah tahun kepemimpinan Menhan Ryamizard dan Gatot. Karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh. Tidak ada salahnya Jokowi melakukan regenerasi," jelasnya dalam diskusi 'Evaluasi Bidang Pertahanan dan Menimbang Pergantian Panglima TNI dan Menhan' di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Selasa (2/5).

Al Araf menjelaskan, setidaknya ada tujuh tolak ukur dalam menilai kinerja Menhan dan Panglima dalam agenda reformasi di bidang pertahanan. Pertama, bidang legislasi. Kedua, kebijakan. Ketiga, implementqasi kebijakan. Keempat, profesionalisme aktor. Kelima, efektivitas pengawasan. Keenam, pengelolaan angaran. Terakhir, perspektif HAM.

Dalam sektor legislasi, Kemenhan dan TNI justru tidak memasukkan perubahan UU 31/97 tentang Peradilan Militer dan RUU Perbantuan Militer dalam Program Legislasi Nasional. Kemenhan dan TNI justru memasukkan draf RUU Keamanan Nasional.

"Draft RUU keamanan nasional ini yang mengancam kehidupan berdemokrasi dan HAM," ujar Al Araf.

Selanjutnya, dalam kebijakan bidang pertahanan, TNI banyak dilibatkan dalam operasi non perang yang tidak sesuai dengan UU TNI. Di mana, TNI acap kali membangun 30 nota kesepahamanan dalam berbagai persoalan di wilayah sipil

"Sebagaimana diatur dalam UU, kebijakan operasi TNI selain perang itu harus sesuai dengan kebijakan politik negeri," kata Al Araf.

Di kesempatan yang sama, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri menambahkan, ada upaya TNI untuk kembali ke ranah sipil dengan menandatangani nota kesepahaman bersama sedikitnya 30 institusi dan lembaga. Dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut, prajurit-prajurit TNI diperbantukan untuk tugas-tugas sipil yang bukan keahlian mereka.

"Sekarang sudah sekitar 30 MoU. Output-nya apa? Ini juga perlu dievaluasi. Seharusnya ada keputusan politik kalau TNI itu diperbantukan di ranah sipil," ujarnya. [wah] 

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Kesalahan Fatal Upacara Kenegaraan

Kesalahan Fatal Upacara Kenegaraan

, 23 AGUSTUS 2017 , 09:00:00

Semua OTT KPK Ilegal

Semua OTT KPK Ilegal

, 22 AGUSTUS 2017 , 23:00:00

Reka Adegan Korban Penyiksaan Novel

Reka Adegan Korban Penyiksaan Novel

, 21 AGUSTUS 2017 , 18:21:00

Rakernas III PAN

Rakernas III PAN

, 21 AGUSTUS 2017 , 18:15:00

Dikerubungi Wartawan

Dikerubungi Wartawan

, 21 AGUSTUS 2017 , 20:12:00