Berita Politik

IndiHome Digital Home Experience

Dewan Pakar ICMI: Rezim Apapun Akan Bermasalah Jika Bersikap Otoriter

Politik  SENIN, 08 MEI 2017 , 18:12:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dewan Pakar ICMI: Rezim Apapun Akan Bermasalah Jika Bersikap Otoriter

aksi Hizbut Tahrir Indonesia/net

RMOL. Pemerintah diingatkan bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak mudah. Prosesnya cukup panjang dan keputusan akhirnya ada di pengadilan.
"Bubarkan ormas itu tidak mudah, harus ada tahapan-tahapan dan ending-nya melalui pengadilan," ujar anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Anton Digdoyo, menanggapi rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI, Senin (8/5).

Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini mengingatkan Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, agar taat hukum dan aturan, tidak terjerumus ke gaya otoriter. Rezim siapapun dan apapun akan bermasalah jika bersikap otoriter.

"Implementasi undang-undang harus dengan kosiderans batang tubuh pasal-pasal dan penjelasannya. Membubarkan ormas juga telah diatur dalam undang-undang 17 tahun 2013 tentang Ormas," kata Anton.

Ia menjelaskan soal sanksi administratif, misalnya berupa peringatan tertulis maksimal 3 kali, penghentian bantuan dana dan melarang kegiatan selama enam bulan. Pembubaran ormas skala nasional juga harus dengan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Jika ormas tersebut tetap bandel, maka pemerintah bisa mencabut badan hukumnya dan melalui putusan pengadilan.

"Lalu Kemenkumham melayangkan gugatan ke pengadilan untuk membubarkan ormas yang dimaksud dengan melampirkan prosedur pemberhentian berupa sanksi administratif. Jadi pengadilan lah yang memutuskan ormas tersebut dibubarkan atau tidak," jelasnya.

UU tentang Ormas juga telah menjelaskan bahwa ormas yang dapat dibubarkan antara lain ormas yang menyebarkan paham bertentangan dengan Pancasila (pasal 59 ayat 2). Dan di bagian penjelasan, yang bertentangan dengan Pancasila adalah paham atau ideologi komunisme-leninisme-marxisme.

"Pertanyaannya adalah apakah pembubaran HTI telah sesuai dengan undang-undang tersebut? Kalau belum, pembubaran ormas yang hanya dengan pengumuman Menko Polhukam tersebut harus dipenuhi dulu sesuai undang-undang," terang Anton. [ald]

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
100%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
KPK Menumpuk Korupsi

KPK Menumpuk Korupsi

, 22 MEI 2017 , 23:00:00

Demokrat Tuntut Antasari Minta Maaf

Demokrat Tuntut Antasari Minta Maaf

, 22 MEI 2017 , 17:00:00

Calon Taruna Akmil

Calon Taruna Akmil

, 20 MEI 2017 , 05:12:00

Miryam Diperiksa

Miryam Diperiksa

, 20 MEI 2017 , 01:50:00

Sepakbola Di Tepi Ciliwung

Sepakbola Di Tepi Ciliwung

, 20 MEI 2017 , 03:35:00