Kebijakan Pemerintah Memiskinkan Nelayan

 SABTU, 13 MEI 2017 , 17:16:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

Kebijakan Pemerintah Memiskinkan Nelayan

RMOL

RMOL. Nelayan Indonesia sedang dirundung pilu, tidak hanya karena perubahan iklim yang mempengaruhi hasil tangkapan ikan tapi juga adanya peraturan pemerintah yang tidak memberi jalan ke luar dan justru menambah beban baru.
"Proses perizinan kapal nelayan sangat memakan waktu bahkan biaya. Itu yang membikin nelayan geram," ungkap anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh usai berdiskusi dengan nelayan di Pelabuhan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (13/5).

Dia menjelaskan, para nelayan menceritakan bahwa surat izin operasi kapal yang sebelumnya bisa diurus dalam waktu tiga pekan sekarang bisa mencapai sembilan bulan bahkan lebih. Begitu surat terbit langsung harus membayar pajak satu tahun tetapi izin hanya tinggal dua bulan karena sepuluh bulan waktu pengurusan, di mana kapal yang tidak beroperasi dianggap sudah jalan.

"Saya meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi kembali implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah harus memotong birokrasi yang rumit dan memakan waktu, sehingga nelayan tidak menunggu waktu lama untuk mencari makan," ujar Nihayah.

Dalam kunjungannya ke lapangan, dia juga menerima banyak keluhan nelayan terkait pengurusan asuransi yang sangat birokratis dan tidak efektif.

"Jika pemerintah punya itikad baik bagi nelayan saatnya pro aktif dan jemput bola, datang langsung ke tempat-tempat nelayan, pangkas birokrasi. Jika perlu urus di tempat untuk pembuatan kartu nelayan dan kartu asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan," jelas Nihayah menanggapi nelayan yang kesulitan mengurus kartu nelayan sebagai syarat mendapatkan bantuan maupun asuransi.

Dari banyaknya keluhan disampaikan para nelayan, dia memastikan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkomitmen untuk terus membela kepentingan nelayan. Menurutnya, saat ini waktu yang tepat mengevaluasi kinerja pemerintah, termasuk dalam pembuatan dan implementasi peraturan-peraturan yang dibuat. Di mana, PKB tidak bersikap reaksioner, PKB mengkritik berdasarkan temuan lapangan setelah peraturan diterapkan.

"Sebaik apapun peraturan kalau tidak dibarengi dengan sensitifitas kemanusiaan maka ia akan sia-sia," tegas Nihayah yang juga tim advokasi DPP PKB. [wah]


Komentar Pembaca
Penembakan Kader Prabowo, Bukan Soal Politik!
Supir Angkot: Hak Kami Direbut Anies!

Supir Angkot: Hak Kami Direbut Anies!

, 22 JANUARI 2018 , 17:00:00

Pesawat Hercules TNI Angkut Bantuan Kemanusiaan Untuk Warga Asmat
Kang Emil Angkat Koper

Kang Emil Angkat Koper

, 20 JANUARI 2018 , 20:57:00

Pengerukan Kali Ciliwung

Pengerukan Kali Ciliwung

, 20 JANUARI 2018 , 17:31:00