Verified

PKS Masih Jengkel, Desak MKD Jatuhi Sanksi Ke Fahri Hamzah

Politik  JUM'AT, 19 MEI 2017 , 10:13:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

PKS Masih Jengkel, Desak MKD Jatuhi Sanksi Ke Fahri Hamzah

Fahri Hamzah/Net

RMOL. Fraksi PKS terlihat masih jengkel dengan sikap Fahri Hamzah yang mengesahkan usulan Hak Angket KPK pada Sidang Paripurna DPR, 28 April lalu. Dalam Sidang Paripurna pem­bukaan masa sidang kemarin, Wakil Ketua Fraksi PKS Anshari Siregar menyampaikan inter­upsi dan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera menyidang Fahri.
Kata Anshari, Fahri salahi tata cara Sidang Paripurna DPR saat mengetok palu pengesahan usulan Hak Angket KPK. "Keputusan itu tergesa-gesa dan sepihak. Tidak mempertimbangkan pan­dangan seluruh fraksi," ucapnya, lantang.

Bagi PKS, tindakan Fahri itu bertentangan dengan Pasal 171 Ayat 2, Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib. Karena itu, PKS meminta MKD segera bertindak untuk menyi­dang Fahri.

"Fraksi PKS mendesak ke­pada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memproses dug­aan pelanggaran Saudara Fahri Hamzah sebagai Pimpinan Sidang Paripurna 28 April 2017," kata Anshari.

Kata Anshari, MKD dapat melakukan proses dugaaan pe­langgaran etik Fahri Hamzah tanpa pengaduan sesuai Pasal 4, Peraturan DPR RI Nomor 2/2015 tentang Tata Beracara MKD. Dengan begitu, MKD tidak perlu menunggu pen­gaduan dari pihak lain untuk melakukan proses itu.

Dia pun memastikan, keputu­san Fahri tidak merepresentasi­kan sikap PKS. Kata dia, PKS tidak pernah memerintahkan para anggotanya untuk mendu­kung Hak Angket KPK. Semua perbuatan yang dilakukan Fahri merupakan tanggung jawab prib­adinya sendiri. "Bukan untuk dan atas nama Fraksi PKS," cetusnya.

Mendengar hal ini, Fahri langsung melawan. Kata dia, sebenarnya, saat wacana Hak Angket KPK muncul, para ang­gota Fraksi PKS di Komisi III DPR, ikut menyetujui. "Fraksi PKS di Komisi III sesungguhnya sejak awal mengikuti dan me­mahami dinamika sidang yang menghendaki adanya usulan untuk menggunakan Hak Angket kepada KPK terkait pelaksanaan Undang-Undang dan penggu­naan anggaran," katanya melalui keterangan tertulis yang disebar ke media.

Kata Fahri, sejak peristiwa penangkapan eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam kasus impor daging di tahun 2013, kader dan pimpinan PKS telah memahami perlunya upaya evaluasi terhadap kinerja KPK. Dia pun menuding, sikap PKS yang lembek saat ini, karena ada beberapa petingginya tersandera oleh kasus.

"Dengan pergantian pimpi­nan PKS tahun 2015, nampak ada semacam sandera akibat banyaknya pimpinan PKS yang masuk dalam jajaran pimpi­nan teras sekarang memiliki persoalan hukum, baik seba­gai mantan menteri, pejabat Pemda, maupun anggota DPR," cetusnya. Namun, Fahri tidak menjelaskan satu per satu nama kader PKS yang dimaksudnya.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding menyatakan, pihaknya menunggu laporan resmi. "Kalau ada laporan masuk, kami kaji," katanya. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00