Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

Anies Disalip Jaksa

DP Rumah 0 Persen

Politik  SELASA, 23 MEI 2017 , 08:40:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Anies Disalip Jaksa

Anies Baswedan/Net

RMOL. Jika di Jakarta DP rumah nol persen masih sebatas janji kampanye, tidak demikian di Kabupaten Ketapang, Kalbar. Dimotori kejaksaan, DP rumah nol persen sudah jadi kenyataaan. Duh Anies Baswedan kesalip nih.
"Jika Jakarta masih wacana, Ketapang sudah terlaksana," bangga Kepala Ke-jaksaan Negeri Ketapang Joko Yuho-no, kepada wartawan, di Ketapang, kemarin.

Joko, di daerahnya merupakan penggagas ide DP rumah nol persen. Sasarannya, adalah para pegawai negeri sipil di Ketapang agar dapat memiliki rumah yang harganya kian melambung. Tidak hanya itu, kewajiban DP hingga 30 persen membuat PNS seolah hanya bermimpi memiliki rumah.

Nah, ide ini diakuinya didapat dari proses demokrasi Pilkada Jakarta. Joko, sangat tertarik dengan ide Cagub DKI Anies Baswedan yang berniat memberikan rumah tanpa DP untuk warga Jakarta. Berangkat dari situ, Joko coba merealisasikannya.

Tidak tanggung-tangung, Sang Jaksa ini juga mematok target agar idenya itu terealisasi sebelum Ramadan. Joko bersyukur peluncuran rumah murah ini sesuai dengan targetnya. Hal tersulit, yakni pengembang akhrinya memenuhi janjinya membangun rumah murah tanpa uang muka alias DP 0 rupiah. "Jumat ini insya Allah peletakan batu pertama," katanya.

Joko bercerita, dia menghubungi pengembang dan mengajak pemerintah daerah setempat mewujudkan rumah murah tersebut. Selama dua bulan, ia mematangkan usul ini. "Alhamdulillah, ada pengembang yang mau," ujarnya.

Nah, pengembang yang disasar Joko itu adalah Sukiryanto, pemilik PT Kayung Usaha Properti. Setidaknya perlu waktu dua bulan bagi Joko untuk meyakinkan pria menjabat Ketua Real Estate Indonesia cabang Kalbar itu.

Singkat cerita, pengembang pun setuju membangun rumah tanpa DP. Pengembang, langsung membeli lahan sekitar 10 hektare di pusat Kota Ketapang senilai Rp 7 miliar. Nah, dilahan itulah akan segera berdiri rumah DP nol persen untuk para pegawai negeri.

Rencananya, komplek rumah tanpa DP itu akan dinamai perumahan Kayung Adhyaksa Residence. Nama itu diambil karena ide membangun perumahan ini datang dari Joko sebagai jaksa. "Izin-izin membangun sudah beres, termasuk skema kerja sama dengan Bank Kalbar," kata Sukiryanto.

Nah, begitu urusan dengan pengembang beres, Joko segera mengumpulkan para pejabat se-Kalbar untuk mewujudkan idenya itu. Ia menerjunkan tim untuk mengawal penerbitan izin mendirikan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Sukirno juga menyambut ide ini.

Kemudian, dibentuklah skema dalam pembelian rumah ini dengan mengacu aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016. Dalam skema ini, APBN akan mensubsidi bunga pinjaman bank sebesar 5 persen dari total 13,75 persen. Sehingga pembeli rumah hanya akan mencicil Rp 1,5 juta per bulan selama 15 tahun atau Rp 1,2 juta selama 20 tahun.

Menurut Sukiryanto, Bank Kalsel siap menjadi mitra dalam transaksi tersebut. Karena itu, untuk sementara, ia akan membangun 400 unit rumah untuk pegawai negeri sipil Kalimantan Barat yang berjumlah 8.000 orang.

Berdasarkan aturan subsidi itu, pemerintah menetapkan harga rumah murah setiap provinsi. Untuk wilayah Kalimantan Barat, harganya berkisar Rp 121-140 juta. Sukiryanto akan menjualnya Rp 135 juta untuk rumah tipe 36/120. "Untuk saya, untungnya tak terlalu besar, mungkin hanya Rp 3-5 juta per rumah," ucapnya.

Sukiryanto bercerita, menerima tawaran itu karena mengincar pusat bisnis di depan perumahan. Dari perhitungannya, pusat bisnis untuk toko dan perkantoran itu akan menguntungkan dari segi bisnis. Tawaran itu juga ia terima karena ada jaminan dari Joko dan pemerintah Kalimantan Barat dalam percepatan perizinan dan biaya normal sesuai dengan aturan. ***

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Semua OTT KPK Ilegal

Semua OTT KPK Ilegal

, 23 AGUSTUS 2017 , 23:00:00

Zulhas Jadi Prioritas Capres PAN

Zulhas Jadi Prioritas Capres PAN

, 22 AGUSTUS 2017 , 19:00:00

Reka Adegan Korban Penyiksaan Novel

Reka Adegan Korban Penyiksaan Novel

, 21 AGUSTUS 2017 , 18:21:00

Dikerubungi Wartawan

Dikerubungi Wartawan

, 21 AGUSTUS 2017 , 20:12:00

Rakernas III PAN

Rakernas III PAN

, 21 AGUSTUS 2017 , 18:15:00