Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Demokrasi Pancasila Di Depan Jalan Buntu (2)

Merawat Dwi Tunggal

Politik  JUM'AT, 26 MEI 2017 , 13:46:00 WIB | OLEH: ZAINAL BINTANG

Demokrasi Pancasila Di Depan Jalan Buntu (2)

Zainal Bintang/Net

BARU separuh jalan pemerintahan Jokowi-JK, sudah banyak direcokin gerakan politik identitas. Muncul bersama turunannya; primordialisme; radikalisme dan jebolnya bendungan SARA.
Pancasila nyaris terkoyak!

Sila demi sila Pancasila yang menjadi perekat keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) terserak kehilangan daya tahan. Pancasila sebagai ideologi bangsa; sebagai mahakarya pendiri bangsa dia dirongrong, digugat dan dianggap gagal.

Maha karya pendiri bangsa sebagai perangkat pemersatu keberagaman Indonesia itu, digoyang dan terancam terlucuti oleh semangat politik identitas.

Penggagasnya, kelompok mayoritas yang tidak puas dengan pengamalan Pancasila selama era kemerdekaan.

Mereka berniat mengganti dasar negara dengan ideologi lain sesuai kepentingan kelompok tertentu.

Jurang yang menganga selama puluhan tahun antara yang miskin dan yang kaya menjadi pelabuhan pemberangkatan ketidak puasan.

Kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi parameter kegagalan Pancasila, sebagai ideologi atau batu penjuru perjalanan perahu besar bangsa.

Pemerintahan Jokowi-JK nampaknya tidak siap dengan kebijakan politik early warning yang mencoba mendegradasikan Pancasila.

Politik identitas yang merebak, membuka pintu masuk munculnya dua kekuatan historis dan laten dalam bangsa ini, yaitu umat Islam dan penganut faham komunis.

Bangsa Indonesia sejenak terseret dalam arus, yang membelah masyarakat dalam demarkasi dua kelompok. Yaitu Islam dan non Islam.

Ini adalah ancaman serius. Ancaman terhadap langgengnya perbedaan atau keberagaman, yang selama ini terkelola di tengah pusaran perbedaan.

"Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu
golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!"


Penggalan kalimat sederhana sarat makna disuarakan oleh Bung Karno, presiden pertama Republik Indonesia, sang proklamator.

Bung Karno bersama Wakil Presiden Bung Hatta dikenal sebagai dwi tunggal Indonesia. Mereka lah bersama pendiri bangsa lainnya yang idealismenya tidak diragukan sebagai tokoh-tokoh nasionalis, mencetuskan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang sangat fenomenal dan historis.

Istilah dwi tunggal ini menarik dikemukakan sebagai identifikasi keakraban pasangan Presiden Jokowidodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang kini memimpin pemerintahan.

Kedua tokoh itu adalah pasangan yang terpilih pada Pilpres 2014, yang dipilih langsung oleh rakyat.

Frasa dwi tunggal, di dalamnya mengandung aroma intimitas. Merekatkan dua tokoh pemimpin yang berbeda latar belakang, usia dan pengalaman.

Dwi tunggal mengandung elemen silaturrahim yang mendalam. Sangat kultural. Sangat Indonesia.

Menyiratkan, di dalamnya nuansa damai, tulus, ikhlas dan tanpa pamrih untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Gagasan dwi tunggal sepertinya perlu dihidupkan. Jokowi dan JK sedang menghadapi dinamika politik yang terkadang liar, sebagai imbas dari reformasi yang menghantar keterbukaan sebagai elemen demokrasi.

Akhir-akhir ini, aneka paket tayangan di televisi, mengambil topik tentang disharmoni hubungan Presiden dan Wakilnya. Kemasan itu dibungkus dalam talkshow yang apik.

Kemasan fitnah yang keji tanpa tedeng aling aling menggelinding, melalui rekayasa tehnik dramatisasi. Suatu tehnik kemasan fitnah yang canggih dan menghibur.

Sajian tontonan yang mengandung elemen pembunuhan karater (character assassination) yang berseri, berhasil menggeser daya tarik serial sinteron hiburan di televisi swasta.

Bahkan menggusur berita korupsi jumbo legislatif dan eksekutif yang dilakukan berjamaah dengan angka trilunan.

Ketidakserasian dwi tunggal menjadi jualan hiburan lewat televisi. Lewat teknologi mutakhir yang nir batas.

Hal itu mencemaskan. Karena publikasi disharmoniasasi itu sangat massif. Melebar menjadi kuda tunggangan ketidakpuasan antara pendukung dan penolak keharmonisan dwi tunggal Jokow-JK.

Tokoh dwi tunggal jadi bulan-bulanan postingan anonim di media sosial. Beranak pinak di media online. Pembuatnya berlabel anonim sebagai tanpa nama, meluas menjadi yang tanpa agama.

Karakter medsos yang ultraradikal dan ultraliberal digunakan semaksimal mungkin untuk membentuk pendapat umum.

Medsos yang dikenal dengan pola from many to many itu, sangat lincah membelah pandangan menjadi yang pro dan yang kontra. Menciptakan kubu pendukung dan kubu penolak tanpa rasa bersalah.

Pintu masuk semaraknya disharmoni Jokowi dengan JK adalah Pilkada DKI Jakarta. Jokowi dipersepsikan berada di belakang Ahok alias Basuki Tjahaya Purnama.

Sementara JK secara terbuka terpublikasi sebagai aktor di belakang Anies Baswedan.

Bola panas Pilkada DKI itulah yang bergulir menjadi penampung segala ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang dianggap lamban mengelola kebijakan kesejateraan.

Yang dilempar ke tengah masyarakat adalah persoalan Islam dan komunis. Masyarakat terbelah. Politik identitas mendadak tumbuh subur menjadi banjir menggenangi jiwa dan fikrian masyarakat akar rumput.

Masyarakat menjadi bola mainan akrobatik politik politisi penumpang gelap bermantel Pancasilais. Isu bangkitnya komunis dengan mudah menyulut konsolidasi umat Islam.

Panggung politik dipenuhi intrik, fitnah, dan hoax (berita bohong). Budaya musyawarah mufakat yang menjadi kekuatan kultural yang mendasar bangsa ini, terpinggirkan  oleh semangat menang-menangan alias zero sum game.

Zero sum game merebakkan sikap yang anti dialog. Masyarakat terperangkap ke dalam situasi tidak menguntungkan. Berperilaku ekstrim menolak  menyelesaikan permasalahan dengan damai lebih dominan.

Meremang bulu kuduk masyarakat membaca pesan-pesan destruktif, ujaran kebencian, fitnah dan sumpah serapah yang diumbar untuk  menyerang pribadi (bahkan kehormatan) dwi tunggal.

Penumpang gelap politik atau pemancing di air keruh melempar bola liar. Gerakan lari berputar mereka mainkan sangat sistematis. Rakyat dijebak dalam politik atraktif: tidak jelas siapa mengejar siapa.

Indonesia yang damai. Indonesia yang tata tenteram kerta rahardja, oleng diterpa angin puting beliung kebencian. Rakyat gamang seperti kehilangan kepala negara. Negara terombang ambing seakan tidak punya dwi tunggal.

Sepanjang sejarah Republik Indonesia ini berdiri, belum pernah ada suatu situasi dan kondisi yang demikian kolosalnya berlangsung di ruang publik.

Bahkan mengganggu ritme pembangunan, yakni: hujan fitnah dan tudingan keji kepada dua pemimpin bangsa sekaligus.

Tsunami fitnah dan olok-olok itu boleh dikata berlangsung siang dan malam. Semenjak mereka dilantik di penghujung 2014. Tepatnya di bulan Oktober.

Tinggal empat bulan lagi, pasangan Jokowi-JK akan genap tiga tahun berkuasa. Berarti bangsa ini telah membuang waktu percuma selama tiga puluh enam bulan. Masa bakti keduanya tinggal dua tahun.

Pertanyaan mencemaskan: Akankah pasangan Jokowi-JK dapat bertahan hingga akhir masa jabatan pada 2019?

Jika, angin puting beliung destruktif pembunuhan karakter tidak dapat dihentikan, nasib bangsa Indonesia ke depan mengenaskan.

Apapun itu, efek negatif dari pemakzulan (impeachment) pasti akan menciptakan luka menganga di dalam tubuh bangsa.

Penyembuhannya memerlukan waktu yang panjang. Karena bangunan Pancasila turut berantakan.

Solusi mendesak: adalah aktualisasikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) secara sistematis dan berkesinambungan.

Jalan lurus keberagaman sebagai kekuatan historis bangsa Indonesia perlu dibingkai lebih ketat tapi lebih akomodatif.

"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri", kata Bung Karno.

Parpol sebagai organisasi penghimpun dan penyalur suara rakyat  akar rumput, bertanggung jawab menciptakan amosfir yang kondusif bagi langgengnya pembangunan; dalam hal ini termasuk harmonisnya hubungan Presiden dan Wakil Presiden.

Parpol adalah instrumen demokratisasi. Oleh karenanya elitenya dituntut jeli membaca gejala yang berkembang di masyarakat. Baik itu gejala konstruktif maupun yang destruktif.

Yang terkesan di mata rakyat, elite parpol lebih sibuk mengurus tawar menawar kekuasaan diantara mereka dengan pihak eksekutif yang berujung pada korupsi uang milik rakyat yang diwakilinya.

Kinerja parpol belum maksimal sesuai dengan cita-cita kelahirannya. Kehadiran parpol terasa lebih bersifat ad-hoc. Menyapa rakyat hanya jika menjelang Pilkada atau Pemilu.

"Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Boven Digul, dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah diantara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka"?.
 
Ini perkataan Bung Hatta yang sangat menyentuh dan mengharukan.

Merawat dwi tunggal tiba di akhir pelabuhan pelayarannya adalah fardhu sifatnya.

Menyelamatkan proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai sejarah kehormatan bangsa yang bebas dari penjajahan panjang dua kali fardhu mestinya. [***]

Penulis adalah wartawan senior dan anggota Dewan Pakar Partai Golkar.

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Polisi Temui Novel

Polisi Temui Novel

, 29 JUNI 2017 , 09:00:00

Bela HT, Ketua HMI Disemprot Kader

Bela HT, Ketua HMI Disemprot Kader

, 28 JUNI 2017 , 15:00:00

Luruskan Hasil Pertemuan Dengan Jokowi
Liburan di Monas

Liburan di Monas

, 27 JUNI 2017 , 19:32:00

Bermain Arum Jeram

Bermain Arum Jeram

, 27 JUNI 2017 , 18:30:00