Verified

Disebut Saldi Isra Tidak Serius Gugat Pasal Makar, Ini Bantahan Habiburokhman

Politik  SELASA, 30 MEI 2017 , 18:40:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Disebut Saldi Isra Tidak Serius Gugat Pasal Makar, Ini Bantahan Habiburokhman

MK/net

RMOL. Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman angkat bicara terkait keputusan Mahkamah Konstiusi yang membatalkan permohonan uji materi Pasal 87 dan Pasal 110 Ayat 1 KUHP tentang perbuatan atau niat permufakatan jahat, mengacu pada makar yang diajukan pihaknya.
Menurut Habiburokhman ketidakhadiran ACTA memang untuk mencabut permohonan uji materi tersebut. Meski demikian pihaknya bakal mengajukan kembali uji materi tersebut dalam satu minggu kedepan. Hal ini, sambung Habiburokhman sebagai wujud keseriusan pihaknya dalam mengajukan uji materi kedua pasal tersebut.

Selain itu, alasan lain pihaknya mangabaikan panggilan sidang dikarenakan adanya jumlah pemohon yang ingin ikut bergabung dalam mengajukan uji materi dua pasal tersebut. Sebab, sambung Habiburokhman, jika ingin menambah jumlah pemohon, permohonan sebelumnya harus dicabut terlebih dahulu.

"Permohonan Judicial Review tersebut memang hendak saya cabut untuk didaftar ulang karena banyak sekali pihak yang mau bergabung sebagai Pemohon prinsipal. Karena di MK tidak ada mekanisme penambahan Pemohon prinsipal, maka harus lebih dahulu dicabut," ujarnya saat dihubungi, Selasa (30/5).

MK membatalkan permohonan uji materi Pasal 87 dan Pasal 110 Ayat 1 KUHP tentang perbuatan atau niat permufakatan jahat, mengacu pada makar yang diajukan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Pembatalan tersebut lantaran hakim menilai ACTA tidak menunjukkan kesungguhan dalam melayangkan permohonan gugatan karena tidak pernah hadir dengan alasan yang sah. Padahal MK telah memanggil ACTA secara sah melalui surat panitera perihal pemanggilan sidang.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan alasan pihaknya membatalkan permohonan yang diajukan ACTA dikarenakan permohon tidak hadir tanpa keterangan yang jelas meski MK telah melayangkan surat panggilan sidang. Bahkan, sambung Saldi, panitera telah menghubungi pihak pemohon namun tidak pernah diangkat.

Disamping itu, lanjut Saldi, Pasal 32 ayat 1 dan 2 UU MK, disebutkan, sebelum memulai pokok perkara, hakim konstitusi mesti memeriksa kelengkapan berkas perkara karena hal tersebut menjadi penting bagi pemohon untuk hadir dalam persidangan.

"Aturan ini semestinya ditaati. Ini menunjukkan bahwa pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonn," ujar Saldi dikantornya jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).[san]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00