Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Bukan Langkah Solutif Dan Kuras Uang Negara

 KAMIS, 08 JUNI 2017 , 16:51:00 WIB | LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE

Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Bukan Langkah Solutif Dan Kuras Uang Negara

Pilkada/net

RMOL. Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu menyepakati penambahan jumlah komisioner KPU RI dari 7 (tujuh) menjadi 11 (sebelas)  orang dan Bawaslu dari 5 (lima) menjadi 9 (sembilan) orang. Penambahan itu dilakukan karena pemilihan presiden dan pemilihan legislatif digelar serentak tahun 2019.
Wakil Sekjen KIPP Indonesia, Girindra Sandino mengatakan penambahan jumlah anggota KPU tidak ada urgensitasnya.

"Ini malah berbahaya ke depannya, jika ada satu saja perbedaan pendapat jika baik di KPU atau Bawaslu terbelah atau terjadi relasi konfliktual antar anggota, mereka akan saling menyandera dengan cara bergiliran tidak hadir pleno dengan harapan tidak mencapai quorum atau konsesnsus," tegas Girindra kepada redaksi, Kamis (8/6).

Selain itu, kata Girindra penambahan tersebut bisa merembet ke tingkat bawah atau kesekjenan dan kesekretariatan dengan diam-diam memboikot program-program tertentu yang belum atau menunjukkan sinyal tidak disepakati.

"Pemboikotan dari kesekretariatan karena terbelahnya pendapat para anggota KPU sangat berbahaya untuk jalannya tahapan pemilu. Bisa dengan tidak dikerjakannya program tersebut atau dikerjakan namun malas-malasan atau setengah hati," kata Girindra.

Selain itu, KIPP berpendapat jika penambahan jumlah juga dapat atau kerap menimbulkan dualisme dalam hal pekerjaan atau program dan tugas yang diemban. Pasalnya pada akhirnya satu program atau tugas yang sudah ditetapkan time-linenya dikerjakan oleh dua orang anggota KPU maupun Bawaslu.

Hal ini kata Girindra tentu akan menimbulkan dampak pada ketidakefektifan dan tidak profesionalitasnya anggota KPU maupun Bawaslu. Menurut Girindra, jika suatu program mengalami masalah atau mendapat kritik keras dari kalangan pemerhati pemilu, anggota-anggota KPU maupun Bawaslu dipastikan akan saling menyalahkan, yang dapat memecah soliditas secara internal kelembagaan.

Pemilu serentak kata Girindra sangat memerlukan soliditas yang kuat dari anggota. Sehingga menambah anggota yang cenderung akan dapat memecah belah jika terjadi perbedaan pendapat bukan solusi.

"Hal ini tentu mengundang kecurigaan, apakah ada agenda tertentu dalam penambahan anggota KPU dan Bawaslu? Tidak dapat dipungkiri masih ada penyelenggara yang tidak taat asas penyelenggara pemilu," sindir Girindra.

Hal ini tercermin dalam adanya pengaduan kepelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (DKPP), sebanyak 2578 periode 2012-2017. Pengaduan terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara ke DKPP terbanyak saat pemilu legislative dan didominasi di tingkat Kabupaten maupun Pilkada.

Pun pengalaman Pilkada imbuh Girindra seperti di Halmahera Selatan di mana KPU Kabupatennya di bekukan, karena upload perolehan suara KPU RI berbeda dengan hitungan saksi-saksi di sana, yang akhirnya Mahkamah Kontitusi menggelar PSU, dan KPU Provinsi Maluku Utara mengambil alih tugas KPU Kabupaten.

"Bayangkan kotak suara saja bisa dibuang saat itu karena perubahan perolehan suara. Yang paling sering pelanggaran kode etik penyelenggara  misalnya karena penyelenggara pemilu tidak profesional seperti menerima uang dari paslon. Sementara kasus pelanggaran kode etik berat misalnya suap, intimidasi dan kekerasan, serta keberpihakan. Yang paling parah adalah keberpihakan, dimana anggota penyelenggara pasti dipecat," beber Girindra.

KIPP juga menegaskan jika penambahan anggota tentu saja akan menguras keuangan negara, berapa uang yang harus dikeluarkan sebagai dampak dari penambahan anggota KPU dan Bawaslu. Betapa kontestasi demokrasi di RI akan sangat mahal atau High Cost Democracy.

Belum ada jaminan kata Girindra jika penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu dapat memperbaiki kualitas pemilu. Girindra mengaku ada yang janggal jika alasan besaran daerah dan julah penduduk dijadikan alasan penambahan anggota KPU dan Bawaslu dan dianggap suatu yang “biasa” atau “kewajaran”.

"Apa yang menjadi tolak ukur secara ilmiah penambahan anggota KPU-Bawaslu dapat memperbaiki kualitas pemilu. Jangan meramal-ramal dengan melihat kasus luar negeri yang tentu berbeda dengan pemilu di RI," tegas Girindra.

Terakhir, Girindra berpendapat jika langkah solutif dan strategis yang bisa dilakukan adalah menambah jumlah komposisi Tenaga Ahli (TA) dan Tim Asistensi (Tim As) serta penguatan kelembagaan secara internal dengan meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) dari Kesekjenan/Kesekretariatan.

Menurut Girindra, 1 (Satu) komisioner biasanya hanya didampingi 1 (satu) Tenaga Ahli, bisa ditambah menjadi 2 (dua) orang TA, sehingga dapat mempermudah tugas-tugas komisioner, atau disposisi jika komisiner sangat sibuk. Kemudian tugas komisoner akan dibantu oleh Tim Asistensi, yang biasanya di bawah kesekjenan atau Kabiro untuk membantu komisioner, yang tadinya Tim Asistensi seorang komisioner memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) Tim Asistensi bisa ditambah menjadi 7 (tujuh) orang.

"Sehingga akan lebih fokus dan terorganisir secara internal kelembagaan dalam mengerjakan tugas-tugas kepemiluan," demikian Girindra.[san]

Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

, 19 JANUARI 2018 , 21:00:00

Sri Mulyani Bikin Indonesia Rugi Ratusan Triliun
Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

, 18 JANUARI 2018 , 16:05:00

Desak Bamsoet Mundur

Desak Bamsoet Mundur

, 18 JANUARI 2018 , 21:29:00

Pelantikan KSAU Baru

Pelantikan KSAU Baru

, 18 JANUARI 2018 , 01:04:00