Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Revisi UU Pemilu Terancam Deadlock, Pansus Salahkan Pemerintah

Politik  SABTU, 17 JUNI 2017 , 03:12:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

Revisi UU Pemilu Terancam Deadlock, Pansus Salahkan Pemerintah

Tjahjo Kumolo/Net

RMOL. Revisi UU Pemilu terancam deadlock karena fraksi-fraksi di DPR tak kunjung sepakat dengan lima isu krusial yang sedang dibahas. Meski begitu, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu tak mau disalahkan dan justru menyalahkan pemerintah karena mengancam akan mundur dari pembahasan revisi tersebut.
Lima isu krusial yang dimaksud adalah parliamentary threshold (ambang batas paspol masuk DPR), presidential threshold (batas suara minimun untuk mengajukan capres), sistem Pemilu, metode konversi suara, dan alokasi kursi per daerah pemilihan.

Lima isu krusial ini sudah dibahas berkali-kali dalam Pansus RUU Pemilu. Namun, fraksi-fraksi di Pansus tak kunjung menemukan kata sepakat. Contohnya, ada yang ingin presidential threshold tetap di angkat 20-25 persen, ada yang keukeuh minta dibuat 0 persen. Masing-masing tak mau kompromi. Akibat sikap fraksi-fraksi yang tak kunjung sepakat, pemerintah pun mengancam akan mundur dari pembahasan, dan sebagai gantinya akan penerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Sikap pemerintah ini membuat Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria jengkel. Kata politisi Gerindra ini, sikap pemerintah tersebut justru bisa menghambat pengesahan revisi UU Pemilu. Padahal, revisi itu harus diselesaikan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin besok.

"Pasal-pasal krusial ini kan baru dibahas kemarin (Rabu lalu) bersama pemerintah. Dalam pembahasan tersebut juga tidak ada masalah. Kok tiba-tiba pemerintah mau mundur. Saya kira pemerintah tidak perlu begitu," ucapnya.

Kata Riza, dalam rapat Pansus yang dihadari Mendagri Tjahjo Kumolo pada Rabu lalu, telah disetujui pembahasan lima isu krusial tadi akan dilakukan lagi Senin besok. Dalam rapat itu disepakati bahwa pasal-pasal yang tak dapat menemukan kata sepakat akan diputuskan melalui mekanisme voting. Karena itu, dia merasa aneh jika Mendagri tiba-tiba ingin menarik diri dalam pembahasan RUU Pemilu.

"Kenapa pemerintah menarik diri? Saya kira tidak perlu menarik diri," pintanya.

Menurut, dari lima isu krusial yang ada, lebih banyak urusan partai. Jadi, agak aneh jika pemerintah mau memaksakan diri dengan kehendaknya kemudian mengancam diri akan menarik diri dari pembahasan.

"Soal presidential threshold, parliamentary threshold, itu kan semua domain DPR. Yang mencalonkan presiden itu kan pemerintah, tapi partai. Parliamentary threshold juga tidak ada hubungan pemerintah,” cetusnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa sikap pemerintah menarik diri dari pembahasan sebuah UU merupakan suatu langkah yang kontraproduktif.

"(Tarik diri) justru akan menampilkan posisi pemerintah yang tidak bagus di masyarakat yang menginginkan RUU Pemilu segera diselesaikan," katanya.

Selama ini, lanjut dia, DPR kerap dituduh menghambat sebuah pembuatan UU. Padahal tidak selalu begitu. Saat Pemerintah menarik, maka yang pantas disebut menghambat adalah Pemerintah.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, jika Senin ini fraksi-fraksi di DPR belum menemukan kesepatan mengenai lima isu krusial dalam RUU Pemilu, Pemerintah akan memilih mundur dari pembahasan. Jika Pemerintah mundur, revisi tersebut pun tidak bisa disahkan.

"Kalau hari Senin tidak ada kesepakatan di lima isu krusial, ya dengan sangat terpaksa Pemerintah menolak melanjutkan pembahasannya," ucap menteri PDIP ini.

Kata Tjahjo, pemerintah hanya menginginkan agar presidential threshold disepakati 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional, seperti yang diberlakukan dalam UU Pemilu lama. Dia pun mengaku sudah banyak mengalah dengan fraksi-fraksi di DPR dalam pembahasan revisi UU Pemilu itu. Makanya, untuk presidential threshold, Pemerintah tidak akan mengalah lagi.

"Boleh dong kalau pemerintah punya opsi. Kami sudah ngalah semua, tolong satu opsi ini. Kalau satu opsi ini ditolak, ya sudah kita kembali ke Undang-Undang yang lama," ancamnya. [ian]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
100%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Polisi Temui Novel

Polisi Temui Novel

, 29 JUNI 2017 , 09:00:00

Bela HT, Ketua HMI Disemprot Kader

Bela HT, Ketua HMI Disemprot Kader

, 28 JUNI 2017 , 15:00:00

Luruskan Hasil Pertemuan Dengan Jokowi
Liburan di Monas

Liburan di Monas

, 27 JUNI 2017 , 19:32:00

Bermain Arum Jeram

Bermain Arum Jeram

, 27 JUNI 2017 , 18:30:00