Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

Kebijakan Menteri Muhadjir Ditata Ulang, Jokowi Siapkan Perpres

Politik  SENIN, 19 JUNI 2017 , 15:54:00 WIB | LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE

Kebijakan Menteri Muhadjir Ditata Ulang, Jokowi Siapkan Perpres

Muhadjir-Ma'ruf Amin/net

RMOL. Presiden Joko Widodo resmi mengkaji ulang kebijakan full day school (FDS) atau program pendidikan penguatan karakter (PPK) yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Keputusan tersebut diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6).

Menurut Ma'ruf keputusan yang diambil Jokowi itu berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam.

"Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu," kata Ma'ruf saat jumpa pers.

Ma'ruf mengatakan, kebijakan full day school yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 akan diganti dengan peraturan presiden (Perpres). Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu. Termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah.

Melalui Perpres itu kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, Jokowi juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah.

"Jadi masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu," tegas Ma'ruf.

Kebijakan full day school yang mengubah waktu sekolah menjadi 5 hari dan 8 jam per hari mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan. Salah satu yang getol menolak adalah ormas PBNU.

Muhajir mengaku PPK tak akan membebani murid. PPK kata Muhajir hanya mengalihkan beban kerja guru saja. Sehingga nanti pekerjaan guru selain mengajar di luar itu ada 5 tugas pokok itu nanti bisa diakui menjadi beban kerja yang bersangkutan layaknya Aparatur Sipil Negara (ASN).

Muhajir menambahkan berlakunya kebijakan ini berhubungan erat dengan adanya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 tentang revisi beban kerja guru.

Salah satu yang pihaknya benahi melalui aturan itu yakni menyangkut beban mengajar guru 24 jam tatap muka. Dimana menurutnya masalah tersebut sesungguhnya sejak 10 tahun yang lalu. Guru selama ini katanya hanya dihargai kerjanya 24 jam masuk kelas. Diluar itu bukan dianggap jam kerja. Akibatnya banyak guru yang tak 24 jam tatap muka tidak mendapatkan tunjangan.[san]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Aksi 171717, Ide Brilian Panglima TNI

Aksi 171717, Ide Brilian Panglima TNI

, 17 AGUSTUS 2017 , 23:00:00

Jokowi Optimis Meski Utang Bertambah

Jokowi Optimis Meski Utang Bertambah

, 17 AGUSTUS 2017 , 21:00:00

<i>Nyemplung</i> Di Kolam Bundaran HI

Nyemplung Di Kolam Bundaran HI

, 16 AGUSTUS 2017 , 04:39:00

Pamerkan Alutsista

Pamerkan Alutsista

, 16 AGUSTUS 2017 , 03:51:00

Diundang Ke Kairo

Diundang Ke Kairo

, 16 AGUSTUS 2017 , 02:45:00

Inilah Jabatan Deddy Mizwar Di Partai Gerindra
Nyawa Ahok Dibandrol 1 M

Nyawa Ahok Dibandrol 1 M

Politik16 Agustus 2017 09:01

Mega: Saya Dianggap Alien

Mega: Saya Dianggap Alien

Politik16 Agustus 2017 08:53

Abaikan Putusan Kasasi MA, Menteri Yasonna Mestinya Dijatuhi Sanksi
PDIP Merasa Terganggu Dengan Doa Tifatul Sembiring