Hanura

SMI Macam Menteri VOC

 RABU, 12 JULI 2017 , 05:20:00 WIB

SMI Macam Menteri VOC

Net

ALASAN Sri Mulyani Indrawati (SMI) selaku menteri keuangan Presiden Jokowi dalam membenarkan mengutip PPN para petani tebu adalah untuk kebaikan petani tebu omong kosong. Di sisi lain, mereka sadar PPN akan membuat pendapatan petani turun. Dengan dikenai PPN, ke depan petani harus meningkatkan produktivitas, artinya petani dipaksa agar lebih efisien. Makin tersesat aja cara pikir SMI.
Kalau niatnya baik dan mau membuat petani meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mestinya diberi berbagai insentif dan bantuan, misalnya, memberi kredit produksi dengan bunga nol persen, membantu penyediaan bibit kualitas unggul, memberi kesempatan petani membeli pupuk dengan harga subsidi bukan malah dipajakin, sungguh  tidak masuk akal, di tengah kian merosotnya kesejahteraan petani dan juga tidak terkecuali petani tebu.

PPN untuk tebu kian menyengsarakan rakyat dan petani, kenapa tidak sekalian pajaki tumbuhan yang ditanam masyarakat di pekarangan rumahnya, seperti jaman kolonial ketika Nusantara dikuasai VOC. Keputusan tersebut adalah cerminan begitu paniknya pemerintah dalam upaya menambal bobolnya APBN yang kian melebar. Ironisnya, ini bukanlah kali pertama SMI ngawur, karena pernah berencana mengejar simpanan masyarakat dengan saldo Rp 200 juta, namun urung dijalankan setelah dapat reaksi dan protes keras dari banyak pihak dan angkanya dirubah dinaikkan jadi Rp 1 miliar.

Kegagalan SMI berikutnya adalah tax amnesty yang jauh di bawah target. Inilah yang menyebabkan SMI gemetaran panik, apalagi data Kemenkeu menunjukkan realisasi penerimaan pajak trend-nya turun terus. Pada 2016, penerimaan pajak non migas hanya Rp 997,9 triliun, turun dibandingkan dengan realisasi penerimaan 2015 yang Rp 1.061 triliun. Angka kekurangan makin mengerikan jika merujuk pada target yang dipatok yaitu yang sebesar Rp 1.355 triliun, berarti dia hanya mampu meraih 81,5 persen dari target.

Langkah gagal dan ngawur tim ekonomi Jokowi di bawah komando SMI dan Darmin Nasution tidak aneh, karena bagi penganut dan antek neoliberal seperti mereka rumus generiknya dari jaman Orde Baru sampai saat ini masih sama. Yaitu bila menghadapi masalah anggaran caranya hanya mutar-mutar pada tiga hal, yakni pemangkasan budget/austerity, memalak rakyat lewat pajak, dan menambah utang.

Sebenarnya masih ada cara ke empat, yaitu menjual aset negara dan BUMN. Waspadalah!!. [***]

Satyo Purwanto
Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi

Komentar Pembaca
Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

, 19 JUNI 2018 , 11:00:00

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

, 18 JUNI 2018 , 09:00:00

Foto Skuad Cendana

Foto Skuad Cendana

, 15 JUNI 2018 , 18:53:00

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

, 15 JUNI 2018 , 13:04:00

Jokowi Tanpa Pin Presiden

Jokowi Tanpa Pin Presiden

, 13 JUNI 2018 , 17:39:00