Gagal Sepakat, RUU Pemilu Akan Diputus Melalui Voting Paripurna

Politik  KAMIS, 13 JULI 2017 , 22:51:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Gagal Sepakat, RUU Pemilu Akan Diputus Melalui Voting Paripurna

Foto: RM

RMOL. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) menyelenggarakan rapat kerja (Raker) dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy yang membahas soal isu krusia itu berlangsung alot karena adanya perdebatan. Perdebatan terjadi tidak hanya antara anggota Pansus dengan pemerintah, tapi juga antar anggota yang mewakili fraksinya masing-masing.

Setelah sekian jam rapat, dan diselingi dengan lobi-lobi, Pembahasan RUU Pemilu masih menemui jalan buntu, Pansus kemudian mengakiri rapat dan memutuskan beberapa kesimpulan.

"Hasil kesepakatan lobi, ada 3 kesepakatan," kata Lukman membacakan kesimpulan rapat.

Pertama, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, seluruh fraksi bersama pemerintah menyepakati 5 paket opsi isu krusial dibawa ke dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan.

Kedua, tambah Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, upaya-upaya untuk mencapai musyawarah mufakat tetap dilakukan sampai dengan rapat paripurna tanggal 20 Juli 2017 diselenggarakan.

"Ketiga, dalam hal keputusan paripurna terkait opsi tertentu memiliki konsekuensi terhadap lampiran Undang-undang, maka pansus dan pemerintah diberi kesempatan dalam waktu 3 kali 24 jam untuk menyelesaikan dan menyepakatinya," pungkas Lukman.

Adapun lima paket isu krusial dalam RUU Pemilu yang telah disepakati oleh Pansus adalah: Paket A; Presidential Threshold 20/25 persen, Parlementary Threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-10, metode konvensi suara saint lague murni.

Paket B; Presidential Threshold 0 persen, Parlementary Threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-10, metode konvensi suara kuota hare.

Paket C; Presidential Threshold 10-15 persen, Parlementary Threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-10, metode konvensi suara kuota hare.

Paket D: Presidential Threshold 10/15 persen, Parlementary Threshold 5 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-8, metode konvensi suara saint lague murni.

Paket E; Presidential Threshold 20/25 persen, Parlementary Threshold 3,5 persen, sistem pemilu terbuka, kursi per dapil 3-10, metode konvensi suara kuota hare. [sam]

Komentar Pembaca
Darmin Nasution Ngeles Terus!

Darmin Nasution Ngeles Terus!

, 12 DESEMBER 2017 , 19:00:00

Istri Panglima Hadi Bukan Tionghoa

Istri Panglima Hadi Bukan Tionghoa

, 12 DESEMBER 2017 , 15:00:00

AHY Jadi Saksi Pernikahan Putra Bendahara SMSI
Titiek Bersama Sesepuh Golkar

Titiek Bersama Sesepuh Golkar

, 09 DESEMBER 2017 , 19:33:00

Nekat Terobos Busway

Nekat Terobos Busway

, 10 DESEMBER 2017 , 00:42:00