Verified

Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Harus Dihormati, Cina Tidak Berhak Intervensi

 SENIN, 17 JULI 2017 , 17:31:00 WIB | LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE

Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Harus Dihormati, Cina Tidak Berhak Intervensi

Meutya Hafid/net

RMOL. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta Pemerintah China untuk menghormati kedaulatan wilayah laut Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentunya Indonesia berhak untuk menamai wilayah lautnya sendiri.
"Kami meminta pemerintah China untuk menghormati kedaulatan wilayah laut Indonesia. Saya yakin pemerintah Indonesia tidak melakukan pelanggaran dalam melakukan perubahan nama tersebut, karena telah sesuai dengan hukum internasional,” kata Meutya melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Senin (17/7).

Menurut mantan wartawan ini, protes China terhadap penamaan Laut Natuna Utara tidaklah beralasan. Meutya mengatajan protes yang sama pernah dilayangkan China kepada Filipina, ketika Filipina mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Filipina Barat. Namun Mahkamah Internasional saat itu pada akhirnya memutuskan jika China tidak berwenang mengintervensi keputusan Filipina dalam penyebutan nama wilayah maritim tersebut.

"Hal yang sama terjadi pada penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia. China tidak berhak mengintervensi pemerintah Indonesia," tambah Meutya.

Menurut Meutya protes ini bermula sejak wilayah 9-line dash yang diklaim oleh China beberapa waktu lalu. Perkembangan terakhir menunjukkan jika Indonesia tidak menyetujui klaim China tersebut.

"Saya harap pemerintah Indonesia bersama negara-negara ASEAN bersatu dan mengedepankan pendekatan dialog untuk menyelesaikan permasalahan batas laut di Laut China Selatan,” kata Ketua Bidang Luar Negeri DPP Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diperbarui, di Jakarta, Jumat (14/7). Indonesia mengubah penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Perubahan nama itu mengundang protes dari Cina. Dikutip CGTN, jaringan televisi China, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap penggantian penyebutan nama itu tak masuk akal. Ia mengatakan penggantian nama tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional. Geng Shuang mengatakan agar seluruh negara yang berada di sekitar Laut China Selatan berkolaborasi mewujudkan tujuan bersama terutama terkait dengan situasi keamanan dan pertahanan di sekitar Laut China Selatan.[san]

Komentar Pembaca
Anti Kritik, Berhenti Saja Jadi Pejabat!

Anti Kritik, Berhenti Saja Jadi Pejabat!

, 16 FEBRUARI 2018 , 17:00:00

Gerindra Pastikan Anies Tidak Nyapres

Gerindra Pastikan Anies Tidak Nyapres

, 16 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Merpati Putih Raih Rekor MURI

Merpati Putih Raih Rekor MURI

, 11 FEBRUARI 2018 , 02:59:00

Panglima TNI Tinjau Lokasi Longsor

Panglima TNI Tinjau Lokasi Longsor

, 11 FEBRUARI 2018 , 05:10:00

Selfie Bareng Disabilitas

Selfie Bareng Disabilitas

, 11 FEBRUARI 2018 , 03:48:00

Prabowo Didorong Calonkan Gatot Dan TGB

Prabowo Didorong Calonkan Gatot Dan TGB

Politik15 Februari 2018 08:48

Penyerangan Tokoh Agama Merusak Simpul Kebhinnekaan
Rizal Ramli Kepret Sri Mulyani Dapat Penghargaan Menteri Terbaik Dunia
Ahok Ajukan PK Ke MA

Ahok Ajukan PK Ke MA

Hukum16 Februari 2018 09:58

Antasari Azhar: Saya Didatangi Untuk Konsultasi Hukum, Meski Saya Bukan Lawyer