Rita Widyasari

Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Harus Dihormati, Cina Tidak Berhak Intervensi

Politik  SENIN, 17 JULI 2017 , 17:31:00 WIB | LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE

Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Harus Dihormati, Cina Tidak Berhak Intervensi

Meutya Hafid/net

RMOL. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta Pemerintah China untuk menghormati kedaulatan wilayah laut Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentunya Indonesia berhak untuk menamai wilayah lautnya sendiri.
"Kami meminta pemerintah China untuk menghormati kedaulatan wilayah laut Indonesia. Saya yakin pemerintah Indonesia tidak melakukan pelanggaran dalam melakukan perubahan nama tersebut, karena telah sesuai dengan hukum internasional,” kata Meutya melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Senin (17/7).

Menurut mantan wartawan ini, protes China terhadap penamaan Laut Natuna Utara tidaklah beralasan. Meutya mengatajan protes yang sama pernah dilayangkan China kepada Filipina, ketika Filipina mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Filipina Barat. Namun Mahkamah Internasional saat itu pada akhirnya memutuskan jika China tidak berwenang mengintervensi keputusan Filipina dalam penyebutan nama wilayah maritim tersebut.

"Hal yang sama terjadi pada penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia. China tidak berhak mengintervensi pemerintah Indonesia," tambah Meutya.

Menurut Meutya protes ini bermula sejak wilayah 9-line dash yang diklaim oleh China beberapa waktu lalu. Perkembangan terakhir menunjukkan jika Indonesia tidak menyetujui klaim China tersebut.

"Saya harap pemerintah Indonesia bersama negara-negara ASEAN bersatu dan mengedepankan pendekatan dialog untuk menyelesaikan permasalahan batas laut di Laut China Selatan,” kata Ketua Bidang Luar Negeri DPP Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diperbarui, di Jakarta, Jumat (14/7). Indonesia mengubah penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Perubahan nama itu mengundang protes dari Cina. Dikutip CGTN, jaringan televisi China, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap penggantian penyebutan nama itu tak masuk akal. Ia mengatakan penggantian nama tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional. Geng Shuang mengatakan agar seluruh negara yang berada di sekitar Laut China Selatan berkolaborasi mewujudkan tujuan bersama terutama terkait dengan situasi keamanan dan pertahanan di sekitar Laut China Selatan.[san]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

, 20 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

, 20 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

, 19 SEPTEMBER 2017 , 02:25:00

Pengungsi Kebakaran

Pengungsi Kebakaran

, 19 SEPTEMBER 2017 , 03:31:00

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

, 19 SEPTEMBER 2017 , 05:02:00

Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Politik19 September 2017 09:24

<i>Pemerintah Pasang Perseneling Satu, Iwan Fals Pun Terkekeh</i>
Misbakhun Aktor Di Balik Penggembosan KPK dan Setya Novanto
Ini Temuan Dokter KPK di Tempat Novanto Dirawat
Film G30S/PKI Tidak Akurat, Gatot: Emang Gue Pikirin?
Surat Terbuka Penuh Kasih Jilid Dua Untuk Pak Menhub Budi Karya Sumadi
Kampung Dao Belakang Alexis

Kampung Dao Belakang Alexis

Nusantara21 September 2017 00:20

Pansus: KPK Tidak Bersih, Termasuk Pimpinannya
Gaduh Politik, KNPI Beri Catatan Untuk Para Elite
Pansus Tetap Tunggu Pimpinan KPK

Pansus Tetap Tunggu Pimpinan KPK

Politik20 September 2017 22:41