Rita Widyasari

PDIP Ngarep Revisi MD3 Cepat Diketok

Politik  SELASA, 18 JULI 2017 , 03:13:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

RMOL. DPR saat ini sedang dihadapkan pada polemik RUU Pemilu yang terancam deadlock alias buntu akibat tidak adanya kata sepakat mengenai pasal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Di tengah-tengah polemik ini, PDIP masih mengharap agar revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) bisa segera disahkan.
Revisi MD3 ini memang penting bagi PDIP. Sebab, hasil revisi ini nanti akan menjadi payung hukum bagi PDIP untuk ikut menikmati empuknya kursi pimpinan DPR dan MPR yang diidamkan sejak memenangkan Pemilu 2014. Revisi ini sudah dimulai sejak Desember lalu. Makanya, meski sedang ribut-ribut soal pembahasan RUU Pemilu, PDIP ingin revisi tersebut cepat rampung.

"Kami optimisitis revisi MD3 akan rampung dalam waktu dekat. Sebab, saat ini, DPR cuma menunggu sikap akhir Pemerintah tentang penambahan jumlah kursi pimpinan MPR dan DPR dalam revisi tersebut,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, Senin (17/7).

Menurut dia, revisi ini harusnya selesai sejak jauh-jauh hari. Namun, pihaknya juga tidak mau mendesak-desak. Pihaknya memilih realistis. Sebab, saat ini, energi DPR banyak tersita oleh sejumlah pekerjaan bidang pengawasan dan legislasi lain.

Untuk saat ini, PDIP mendorong Badan Legislasi (Baleg) DPR bisa fokus pada penyelesaian revisi UU tersebut. Terlebih, revisi tersebut sudah menjadi komitmen semua fraksi. Pihaknya juga tidak ingin penundaan realisasi komitmen dan pekerjaan akan membuat energi DPR terbuang percuma.

"Kami menyayangkan pengesahan UU MD3 tersendat karena DPR gagal fokus. Harusnya, apa yang sudah jelas arahnya, digarap tuntas. Jangan zig-zag," tegas anggota Komisi XI DPR ini.

Hendrawan menuding, salah satu penyebab molornya pembasahan revisi UU MD3 adalah deal-deal lain yang terus melebar. Namun, ia yakin, DPR dan Pemerintah akan segera mendapat titik temu terkait pembahasan tersebut, sehingga bisa segera disahkan.

"Prinsipnya, makin cepat Undang-Undang ini selesai, ya makin baik. Kalau mengurus ke dalam saja (urusan internal DPR) kedodoran, bagaimana mau mengurus masalah-masalag lain yang penting dan strategis," tandasnya.

Jalannya revisi MD3 memang tersendat-sendat. Awalnya, revisi ini akan disahkan pada Januari lalu, namun kemudian ditunda berkali-kali sampai sekarang. Penyebabnya, fraksi lain ikut-ikutan ingin mendapat jatah kursi pimpinan DPR dan MPR.

Saking banyaknya yang meminta, sempat ada usulan agar pimpinan MPR dibuat menjadi 11 orang. Usulan-usalan seperti ini kemudian menimbulkan banyak perdebatan sehingga pengesahan revisi MD3 terus tertunda. [sam]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

, 20 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

, 20 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

, 19 SEPTEMBER 2017 , 02:25:00

Pengungsi Kebakaran

Pengungsi Kebakaran

, 19 SEPTEMBER 2017 , 03:31:00

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

, 19 SEPTEMBER 2017 , 05:02:00

Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Politik19 September 2017 09:24

<i>Pemerintah Pasang Perseneling Satu, Iwan Fals Pun Terkekeh</i>
Misbakhun Aktor Di Balik Penggembosan KPK dan Setya Novanto
Ini Temuan Dokter KPK di Tempat Novanto Dirawat
Film G30S/PKI Tidak Akurat, Gatot: Emang Gue Pikirin?
Surat Terbuka Penuh Kasih Jilid Dua Untuk Pak Menhub Budi Karya Sumadi
Kampung Dao Belakang Alexis

Kampung Dao Belakang Alexis

Nusantara21 September 2017 00:20

Pansus: KPK Tidak Bersih, Termasuk Pimpinannya
Gaduh Politik, KNPI Beri Catatan Untuk Para Elite
Pansus Tetap Tunggu Pimpinan KPK

Pansus Tetap Tunggu Pimpinan KPK

Politik20 September 2017 22:41