Menteri Rudi Minta Telegram Siapkan Tim Teknis

Politik  SELASA, 18 JULI 2017 , 06:59:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. CEO Telegram Pavel Durov telah menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah RI pada Minggu (16/7). Ia juga mengakui telah menerima email teguran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Menanggapi hal itu Menkominfo Rudiantara mengatakan bahwa pihaknya telah menerima permintaan maaf Pavel Durov. Ia juga meminta komitmen Durov untuk bisa membuka jalur komunikasi dengan Kementerian Kominfo.

"Saya sudah menerima email mengenai permintaan maaf dari Pavel Durov, CEO Telegram, rupanya dia tidak menyadari adanya beberapa kali permintaan dari Kementerian Kominfo sejak 2016. Durov telah menindaklanjuti yang diminta oleh Kementerian Kominfo dan mengusulkan komunikasi khusus untuk proses penanganan content negatif khususnya radikalisme/terorisme," ujarnya, Senin (17/7).

Saat ini, Tim Kemenkominfo tengah meminta pihak Telegram untuk menyiapkan tim teknis dan administrasi guna mendukung proses komunikasi dan koordinasi secara lebih intens.

"Kementerian Kominfo sangat menghargai tanggapan, niat, dan keinginan Telegram untuk membangun kerja sama dengan pemerintah Indonesia," tegasnya.

Adapun standar operasional prosedur (SOP) teknis yang harus disiapkan Telegram untuk bisa beroperasi di Indonesia lagi antara lain membuat Government Channel agar komunikasi dengan Kementerian Kominfo lebih cepat dan efisien.

Kedua, Kementerian Kominfo meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram. Kementerian Kominfo juga akan meminta Telegram membuka perwakilan di Indonesia.

Semerntara untuk proses tata kelola penapisan content, Kementerian Kominfo terus melakukan perbaikan baik proses, pengorganisasian, teknis, maupun SDM.

Melalui SOP ini, diharapkan konten berbau radikalisme dan terorisme di Telegram bisa diminimalisir dan dideteksi sebelum beroperasi kembali di tanah air.

"Isu keamanan negara menjadi perhatian presiden secara khusus dan presiden mendukung untuk melakukan penindakan terhadap konten yang bisa mengancam keamanan negara," tutupnya seperti dikutip laman Setkab. [ian]

Komentar Pembaca
AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

, 14 DESEMBER 2017 , 13:00:00

Romo Franz Magnis Suseno - Ibu Theresa (Part 4)
Prabowo Diapit Anies Dan Sudirman

Prabowo Diapit Anies Dan Sudirman

, 13 DESEMBER 2017 , 17:25:00

Mengantar Sang Bintang Rock

Mengantar Sang Bintang Rock

, 11 DESEMBER 2017 , 07:46:00

Mukernas Kosgoro

Mukernas Kosgoro

, 12 DESEMBER 2017 , 18:29:00

Penanganan Banjir Era Anies Lebih Keren Dari Era Ahok
Pencalonan Titiek Soeharto Mentok di Jokowi

Pencalonan Titiek Soeharto Mentok di Jokowi

Politik11 Desember 2017 04:03

Indonesia “Terjebak” Dalam Lilitan “Benang Kusut” OKI
Mbak Sri Sudahlah Stop Utang<i>!</i>

Mbak Sri Sudahlah Stop Utang!

Suara Publik13 Desember 2017 12:56

Emil Disarankan Mundur Daripada Dipecat

Emil Disarankan Mundur Daripada Dipecat

Politik12 Desember 2017 11:03