Verified

HTI Dibubarkan, JK: Kalau Tidak Setuju Ya Gugat

Politik  RABU, 19 JULI 2017 , 12:59:00 WIB | LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE

HTI Dibubarkan, JK: Kalau Tidak Setuju Ya Gugat

JK/net

RMOL. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan lewat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Berdasarkan Perpu itu (pemerintah) punya kewenangan," kata JK kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/7).

Menurut JK pemerintah punya kewenangan melalui lembaga yang ditetapkan untuk membubarkan ormas yang tidak sesuai ketentuan termasuk HTI. Atas dasar itu, jika tidak terima untuk dibubarkan, JK mengatakan HTI bisa menggugat ke pegadilan.

"Karena berdasarkan Perppu itu, punya kewenangan seperti itu, terbuka untuk diperiksa kemudian oleh pengadilan apabila diajukan ke pengadilan. Kalau tidak setuju ya gugat," tegas JK.

Jika HTI mengajukan gugatan ke pengadilan nanti maka pemerintah akan menyiapkan tim hukum untuk mengadapi gugatan tersebut.

Hari ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencabut status badan hukum ormas HTI mulai tanggal 19 Juli 2017. Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas). Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017.[san]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Tumpeng Ulang Tahun

Tumpeng Ulang Tahun

, 21 OKTOBER 2017 , 02:25:00