Verified

Nama Novanto Hilang

2 Terdakwa E-KTP Divonis 7 Tahun & 5 Tahun

Politik  JUM'AT, 21 JULI 2017 , 09:31:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Nama Novanto Hilang

Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, Setya Novanto, Yasonna Laoly, Marzuki Alie/Net

RMOL. Dua terdakwa korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto sudah divonis 7 dan 5 tahun penjara. Sementara itu nama Setya Novanto hilang, tak sekalipun disebut hakim ikut menikmati uang korupsi tersebut.
Sidang dibuka Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-Butar pukul 10 pagi. Pembacaan vonis tak sampai dua jam. Beberapa menit sebelum adzan dzuhur, putusan sudah dibacakan.

Majelis hakim menganggap Irman dan Sugiharto sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi proyek dengan nilai kontrak Rp 5,9 triliun.

Irman, divonis 7 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara Sugiharto divonis 5 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Vonis majelis hakim sesuai tuntutan jaksa penuntut umum KPK sebelumnya, yang beda cuma dendanya.

Mengenai pidana tambahan, majelis hakim pun sependapat dengan tuntutan jaksa yang mewajibkan keduanya mengganti kerugian negara.

Irman diwajibkan membayar USD 273.700, Rp 2 miliar, dan SGD 6.000, apabila jumlah uang yang ditentukan tidak mampu dibayar satu bulan setelah status hukum berkekuatan tetap maka aset miliknya akan disita sesuai dengan jumlah yang diwajibkan. Jika aset miliknya tidak terpenuhi dari jumlah uang yang diwajibkan, eks Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri itu diharuskan jalani pidana penjara selama dua tahun.

Sementara Sugiharto, diwajibkan membayar pidana tambahan Rp 500 juta. Sama halnya dengan Irman, aset eks pejabat pembuat komitmen itu akan disita jika tidak mampu membayar uang uang sudah ditentukan. Jika aset tidak mencukupi, maka Sugiharto diwajibkan jalani pidana penjara 1 tahun.

Hal yang memberatkan terdakwa adalah dampak perbuatan keduanya masih dirasakan hingga saat ini dengan masih banyak masyarakat Indonesia belum memiliki e-KTP.

"Bertentangan dengan upaya pemerintah pada pemberantasan korupsi, merugikan negara dan masyarakat pada umumnya e-KTP program penting dan strategis, perbuatan masif, dan merugikan keuangan negara," tutur Hakim John.

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa adalah belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, dan telah mengembalikan uang korupsi yang sempat dinikmatinya.

Majelis Hakim juga menerima pengajuan justice collaborator keduanya. Sikap majelis hakim ini senada dengan jaksa penuntut umum KPK sebelumnya yang menerima pengajuan justice collaborator Irman dan Sugiharto, pada sidang tuntutan.

Namun, dari 38 nama yang diduga menerima duit e-KTP di tuntutan jaksa, tersisa 19 nama yang masih disebut hakim dalam vonis. Sebagian besar nama yang menghilang merupakan anggota DPR aktif, ataupun eks anggota DPR.

Nama-nama seperti Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, Marzuki Alie, tak masuk dalam daftar penerima duit korupsi proyek e-KTP itu.

Nama anggota DPR yang masih masuk dalam vonis hakim diduga menerima duit e-KTP adalah dua politisi Golkar yakni Ade Komarudin dan Markus Nari, serta Miryam S Haryani. Dua nama yang disebut terakhir sudah berstatus tersangka di KPK.

Novanto juga lolos dari pasal penyertaan. Majelis hakim tidak menyertakannya. Padahal, dalam sidang tuntutan Irman dan Sugiharto, Jaksa Penuntut Umum KPK meyakini, Novanto aktif pada proses pengadaan e-KTP.

Nama Setya Novanto sendiri berulang kali disebut dalam sidang vonis itu. Sedikitnya, sebanyak tujuh kali dalam putusan yang dibacakan secara bergiliran oleh hakim. Dalam pertimbangan hakim, kedua terdakwa bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong pernah menemui Novanto di Hotel Gran Melia.

"Dalam pertemuan di Hotel Gran Melia dihadiri Diah Anggraini, terdakwa II (Sugiharto) dan Andi, dalam pertemuan tersebut Setyo Novanto menyampaikan dukungan terhadap proyek e-KTP," kata hakim anggota, Emilia Djaja Subagia.

Emilia melanjutkan, setelah pertemuan tersebut, Andi bersama Irma kembali menemui Novanto di Gedung DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Novanto mengatakan akan melakukan koordinasi dengan fraksi lain terkait anggaran e-KTP.

Dalam pertemuan tersebut Andi menanyakan kepastian anggaran e-KTP agar terdakwa I melakukan persiapan pelaksanannya. Atas penyampaian tersebut, Setya Novanto menyatakan, ‘ini sedang kita koordinasikan.

Menanggapi "lolosnya" Novanto, JPU KPK Irene Putrie tidak banyak komentar.

Irene Putrie juga tak mau berspekulasi, hilangnya nama Novanto karena Miryam S Haryani mencabut BAP-nya di pengadilan. Hakim memutuskan hanya menggunakan keterangan di persidangan karena itu lah yang menjadi alat bukti.

"Hakim hanya menyampaikan bahwa hakim kemudian menetapkan bahwa keterangan yang di pengadilan lah yang jadi pertimbangan. Itu hakim yang bisa jawab. Itu nanti kita sampaikan ke pimpinan laporan untuk kita," tegasnya.

Sementara Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan, komisi antirasuah itu akan mempelajari lebih lanjut putusan Irman dan Sugiharto.

Febri meyakini, sebenarnya banyak pihak yang diduga mendapatkan aliran dana.

"Tentu kita akan telusuri lebih lanjut. Prinsipnya KPK akan mengejar pihak-pihak yang mendapatkan aliran dana dalam kasus e-KTP. Karena itu salah satu cara untuk mengembalikan uang kerugian negara," ujarnya di Gedung KPK, kemarin. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Tumpeng Ulang Tahun

Tumpeng Ulang Tahun

, 21 OKTOBER 2017 , 02:25:00