Verified

Jokowi Persilakan Alumni 212 Gugat Perppu Ormas

Politik  JUM'AT, 28 JULI 2017 , 08:47:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jokowi Persilakan Alumni 212 Gugat Perppu Ormas

Presiden Joko Widodo/Net

RMOL. Presiden Joko Widodo (Jokowi) persilakan alumni 212 memprotes Perppu Organisasi masyarakat. Presidium Alumni 212 berencana menggelar demonstrasi menolak Perppu Ormas. Unjuk rasa yang dinamakan Aksi 287 bakal dilakukan hari ini, Jumat (27/7) siang di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
 Jokowi mempersilakan ak­si unjuk rasa itu dilakukan. Namun, daripada melalui jalur demonstrasi, Jokowi lebih me­nyarankan sikap tidak setuju itu dilakukan melalui jalur hukum.

"Kalau ada yang tidak setuju silakan jalur hukum, mekanisme hukum yang ada. Kan, negara ini juga negara hukum," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin.

Kata Jokowi, penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 demi menjamim dan menjaga keamanan sebagai bagian dari kebutuhan negara.

"Ini negara hukum, saya kira dipersilakan. Perppu ini masih dibahas di DPR. Ini juga proses-proses demokrasi," tukasnya.

Sementara Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengi­syaratkan, Perppu Ormas men­gatur kewenangan Kementerian Hukum dan HAM secara lang­sung mencabut izin Ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Dalam Perppu ada azas con­trario actus, maka lembaga yang memberikan izin dan mengesah­kan Ormas (Kemenkumham), diberikan kewenangan mencabut izin itu manakala Ormas ter­tentu sudah melanggar ketentuan izin," ujar Wiranto.

Wiranto menekankan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Ormas. Perppu dikeluarkan lantaran UU Ormas tidak lagi memadai dalam mencegah munculnya Ormas yang bertentangan den­gan Pancasila dan UUD 1945.

"Lembaga yang memberi izin Ormas harusnya yang punya wewenang mencabut dan mem­batalkan izin itu, dan hal ini yang tidak masuk dalam Undang-Undang 17 itu. Kemudian dalam undang-undang lama, ajaran ber­tentangan dengan Pancasila ter­batas pada Atheisme, Marxisme Leninisme. Padahal, ada aja­ran lain yang diarahkan untuk mengganti ideologi Pancasila dan UUD 1945 dan mengganti eksistensi NKRI," ujar dia.

Wiranto menegaskan, Perppu tidak bermaksud membatasi ke­bebasan Ormas, bukan juga mer­upakan tindakan kesewenangan pemerintah atau upaya mendis­kreditkan Ormas Islam. Perppu semata-mata untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa, dan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia.

Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta umat Islam tidak ikut dalam aksi unjuk rasa menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, pada Jumat (28/7) ini.

"MUI menganggap tidak perlu ada demo. MUI juga meminta umat enggak usah terprovokasi, enggak usah ikut," ujar Ma'ruf, di Istana Kepresidenan. MUI mendukung diterbitkannya Perppu 2/2017.

Ia mengatakan, Ormas anti-Pancasila memang sudah sehar­usnya dibubarkan. Ia menilai, pemerintah memiliki wewenang untuk menjaga dasar negara dari ancaman. Apalagi, penerbitan Perppu tersebut telah sesuai dengan peraturan dan perundangan. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Kang TB: Penjelasan Dubes AS Terlalu Datar
Hikmahnya, Panglima Gatot Cukup Diperhitungkan Sebagai Tokoh
Anies Tak Berjalan Manis

Anies Tak Berjalan Manis

SENIN, 23 OKTOBER 2017

Hari Santri Ternodai Iklan Kondom

Hari Santri Ternodai Iklan Kondom

SENIN, 23 OKTOBER 2017

Gatot Manggung Lagi

Gatot Manggung Lagi

SENIN, 23 OKTOBER 2017

Penolakan Imigrasi AS Mempermalukan Panglima Gatot
Oentoek Padoeka Jang Moelja

Oentoek Padoeka Jang Moelja

, 22 OKTOBER 2017 , 09:00:00

Kodam XVII/Cenderawasih Terima Piagam MURI

Kodam XVII/Cenderawasih Terima Piagam MURI

, 21 OKTOBER 2017 , 09:00:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00

Tumpeng Ulang Tahun

Tumpeng Ulang Tahun

, 21 OKTOBER 2017 , 02:25:00