Verified

Relawan Minta Jabatan Sekda Diisi Kader PKS, JAMAN DKI: Sungguh Luar Biasa

Politik  RABU, 02 AGUSTUS 2017 , 06:05:00 WIB | LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE

Relawan Minta Jabatan Sekda Diisi Kader PKS, JAMAN DKI: Sungguh Luar Biasa

Relawan Anies-Sandi/net

RMOL. Relawan Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) meminta kepada pasangan terpilih Anis Baswedan dan Sandiaga Uno setelah pelantikan pada Oktober 2017 nanti agar merombak birokrasi Pemerintahan DKI Jakarta.
Relawan Katar merupakan salah satu relawan yang turut serta memenangkan Anis-Sandi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Ketua Relawan Katar Sugiyanto menyatakan, jabatan yang pertama kali harus diganti adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI yang kini dijabat oleh Saifullah. Ia juga menilai bahwa jabatan Sekda seharusnya diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan salah satu partai pengusung Anis-Sandi.

Menanggapi hal itu, Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) DKI Jakarta, Bastian, menilai bahwa tidak sepantasnya relawan maupun partai pengusung meminta kepada pasangan yang diusungnya. Apalagi, jabatan yang diminta adalah Sekda.

Menurutnya, jabatan tersebut merupakan jabatan yang dipegang oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

“Sekda kan harus dijabat oleh PNS, tidak bisa diisi oleh orang partai, apakah PNS bisa berpartai, ini sungguh luar biasa,” tambah Bastian melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (1/8).

Bastian menjabarkan, dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (parpol).

“Mungkinkah PNS yang dimaksud itu masuk jadi anggota parpol secara diam-diam,” sindirnya.

Bastian mengingatkan, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bisa mengangkat Sekda dan jabatan kedinasan lainnya berdasarkan politik transaksional yang membagi-bagikan jabatan birokrasi kepada partai pengusung dan relawan.

“Sekda dan Kepala Dinas tidak sama dengan menteri,” sanggahnya.

Bastian juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo untuk memerhatikan dan bertindak atas kejadian tersebut.

“Kami minta tolong Pak Tjahyo untuk diperhatikan dan dalami masalah ini, sungguh tidak masuk akal,” demikian Bastian.[san]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
100%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Kang TB: Penjelasan Dubes AS Terlalu Datar
Hikmahnya, Panglima Gatot Cukup Diperhitungkan Sebagai Tokoh
Anies Tak Berjalan Manis

Anies Tak Berjalan Manis

SENIN, 23 OKTOBER 2017

Hari Santri Ternodai Iklan Kondom

Hari Santri Ternodai Iklan Kondom

SENIN, 23 OKTOBER 2017

Gatot Manggung Lagi

Gatot Manggung Lagi

SENIN, 23 OKTOBER 2017

Penolakan Imigrasi AS Mempermalukan Panglima Gatot
Oentoek Padoeka Jang Moelja

Oentoek Padoeka Jang Moelja

, 22 OKTOBER 2017 , 09:00:00

Kodam XVII/Cenderawasih Terima Piagam MURI

Kodam XVII/Cenderawasih Terima Piagam MURI

, 21 OKTOBER 2017 , 09:00:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00

Tumpeng Ulang Tahun

Tumpeng Ulang Tahun

, 21 OKTOBER 2017 , 02:25:00