Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

Relawan Minta Jabatan Sekda Diisi Kader PKS, JAMAN DKI: Sungguh Luar Biasa

Politik  RABU, 02 AGUSTUS 2017 , 06:05:00 WIB | LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE

Relawan Minta Jabatan Sekda Diisi Kader PKS, JAMAN DKI: Sungguh Luar Biasa

Relawan Anies-Sandi/net

RMOL. Relawan Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) meminta kepada pasangan terpilih Anis Baswedan dan Sandiaga Uno setelah pelantikan pada Oktober 2017 nanti agar merombak birokrasi Pemerintahan DKI Jakarta.
Relawan Katar merupakan salah satu relawan yang turut serta memenangkan Anis-Sandi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Ketua Relawan Katar Sugiyanto menyatakan, jabatan yang pertama kali harus diganti adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI yang kini dijabat oleh Saifullah. Ia juga menilai bahwa jabatan Sekda seharusnya diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan salah satu partai pengusung Anis-Sandi.

Menanggapi hal itu, Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) DKI Jakarta, Bastian, menilai bahwa tidak sepantasnya relawan maupun partai pengusung meminta kepada pasangan yang diusungnya. Apalagi, jabatan yang diminta adalah Sekda.

Menurutnya, jabatan tersebut merupakan jabatan yang dipegang oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

“Sekda kan harus dijabat oleh PNS, tidak bisa diisi oleh orang partai, apakah PNS bisa berpartai, ini sungguh luar biasa,” tambah Bastian melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (1/8).

Bastian menjabarkan, dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (parpol).

“Mungkinkah PNS yang dimaksud itu masuk jadi anggota parpol secara diam-diam,” sindirnya.

Bastian mengingatkan, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bisa mengangkat Sekda dan jabatan kedinasan lainnya berdasarkan politik transaksional yang membagi-bagikan jabatan birokrasi kepada partai pengusung dan relawan.

“Sekda dan Kepala Dinas tidak sama dengan menteri,” sanggahnya.

Bastian juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo untuk memerhatikan dan bertindak atas kejadian tersebut.

“Kami minta tolong Pak Tjahyo untuk diperhatikan dan dalami masalah ini, sungguh tidak masuk akal,” demikian Bastian.[san]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Semua OTT KPK Ilegal

Semua OTT KPK Ilegal

, 23 AGUSTUS 2017 , 23:00:00

Zulhas Jadi Prioritas Capres PAN

Zulhas Jadi Prioritas Capres PAN

, 22 AGUSTUS 2017 , 19:00:00

Reka Adegan Korban Penyiksaan Novel

Reka Adegan Korban Penyiksaan Novel

, 21 AGUSTUS 2017 , 18:21:00

Dikerubungi Wartawan

Dikerubungi Wartawan

, 21 AGUSTUS 2017 , 20:12:00

Rakernas III PAN

Rakernas III PAN

, 21 AGUSTUS 2017 , 18:15:00