Presiden Tak Perlu Mengatur Program Full Day School

Politik  SABTU, 12 AGUSTUS 2017 , 13:37:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Presiden Tak Perlu Mengatur Program <i>Full Day School</i>

Ilustrasi/Net

RMOL. Presiden Jokowi diminta agar tidak memasukkan program full day school di dalam Peraturan Presiden tentang Penguatan Karakter.
Menurut Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni, full day school atau FDS itu akan menggusur sekolah-sekolah Madrasah Diniyah. Karena itu, rencana Presiden mengeluarkan Pepres tentang Penguatan Karakter untuk menggantikan Permendikbud yang mengatur tentang full day school tidak perlu.
 
"Tidak perlu ada Perpres mengatur full day school. Bukan karena semata-mata akan menggusur Madrasah Diniyah, biarlah ini menjadi hak paten NU. Tetapi ada sejumlah pertimbangan lainnya,” ujar Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni, Sabtu (12/8).
 
Pertimbangannya, lanjut dia, pertama, FDS itu cocok untuk kelas menengah ke atas dimana kedua orang tuanya sibuk kerja.
 
"Akhirnya memasukkan anak ke sekolah FDS. Hitung-hitung sebagai penitipan anak. Bagi orang menengah ke bawah yang orang tuaya punya waktu luang, tentu akan menjadikan keluarga sebagai sarana utama pendidikan anak,” ujar Sya’roni.
 
Kedua, FDS akan menyusahkan orang-orang yang kurang mampu, karena harus menyiapkan ongkos yang banyak dan bekal makan yang cukup, tentu dengan lauk yang tidak malu-maluin.
 
"Kalau di rumah bisa lauk apa saja. Bagi orang kaya ini tidak masalah karena anaknya dikawal sopir dan pembantu yang siap melayani kebutuhan anak. Lah, anaknya orang tidak mampu bagaimana? Apakah ongkos dua ribu rupiah cukup untuk seharian? Sementara anak orang kaya ongkosnya 20 ribu rupiah,” ujarnya.
 
Ketiga, FDS juga akan merenggut hak anak untuk bermain. Padahal, masa anak-anak adalah masa terindah untuk bermain. Pendidikan informal di lingkungan sekitar tentu akan lebih bermanfaat dibandingkan pendidikan formal yang terlalu kepanjangan.
 
"Keceriaan dan kebahagiaan anak di atas segala-galanya. Pemerintah jangan merenggutnya melalui kebijakan FDS. Ingat ya dulu waktu masih anak-anak bisa bermain apa saja, sekarang kasih kesempatan ke anak-anak juga, emang bapak/ibunya doang yang pingin main?” ujarnya. [sam]


Komentar Pembaca
Jokowi Didesak Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Protes Trump, Presiden Indonesia Dan PM Malaysia Beda Gaya
AHY Jadi Saksi Pernikahan Putra Bendahara SMSI
Titiek Bersama Sesepuh Golkar

Titiek Bersama Sesepuh Golkar

, 09 DESEMBER 2017 , 19:33:00

Jabat Tangan Panglima

Jabat Tangan Panglima

, 08 DESEMBER 2017 , 21:12:00