Rita Widyasari

Presiden Tak Perlu Mengatur Program Full Day School

Politik  SABTU, 12 AGUSTUS 2017 , 13:37:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Presiden Tak Perlu Mengatur Program <i>Full Day School</i>

Ilustrasi/Net

RMOL. Presiden Jokowi diminta agar tidak memasukkan program full day school di dalam Peraturan Presiden tentang Penguatan Karakter.
Menurut Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni, full day school atau FDS itu akan menggusur sekolah-sekolah Madrasah Diniyah. Karena itu, rencana Presiden mengeluarkan Pepres tentang Penguatan Karakter untuk menggantikan Permendikbud yang mengatur tentang full day school tidak perlu.
 
"Tidak perlu ada Perpres mengatur full day school. Bukan karena semata-mata akan menggusur Madrasah Diniyah, biarlah ini menjadi hak paten NU. Tetapi ada sejumlah pertimbangan lainnya,” ujar Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni, Sabtu (12/8).
 
Pertimbangannya, lanjut dia, pertama, FDS itu cocok untuk kelas menengah ke atas dimana kedua orang tuanya sibuk kerja.
 
"Akhirnya memasukkan anak ke sekolah FDS. Hitung-hitung sebagai penitipan anak. Bagi orang menengah ke bawah yang orang tuaya punya waktu luang, tentu akan menjadikan keluarga sebagai sarana utama pendidikan anak,” ujar Sya’roni.
 
Kedua, FDS akan menyusahkan orang-orang yang kurang mampu, karena harus menyiapkan ongkos yang banyak dan bekal makan yang cukup, tentu dengan lauk yang tidak malu-maluin.
 
"Kalau di rumah bisa lauk apa saja. Bagi orang kaya ini tidak masalah karena anaknya dikawal sopir dan pembantu yang siap melayani kebutuhan anak. Lah, anaknya orang tidak mampu bagaimana? Apakah ongkos dua ribu rupiah cukup untuk seharian? Sementara anak orang kaya ongkosnya 20 ribu rupiah,” ujarnya.
 
Ketiga, FDS juga akan merenggut hak anak untuk bermain. Padahal, masa anak-anak adalah masa terindah untuk bermain. Pendidikan informal di lingkungan sekitar tentu akan lebih bermanfaat dibandingkan pendidikan formal yang terlalu kepanjangan.
 
"Keceriaan dan kebahagiaan anak di atas segala-galanya. Pemerintah jangan merenggutnya melalui kebijakan FDS. Ingat ya dulu waktu masih anak-anak bisa bermain apa saja, sekarang kasih kesempatan ke anak-anak juga, emang bapak/ibunya doang yang pingin main?” ujarnya. [sam]

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
50%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
50%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

, 20 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

, 20 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

, 19 SEPTEMBER 2017 , 02:25:00

Pengungsi Kebakaran

Pengungsi Kebakaran

, 19 SEPTEMBER 2017 , 03:31:00

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

, 19 SEPTEMBER 2017 , 05:02:00

Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Politik19 September 2017 09:24

<i>Pemerintah Pasang Perseneling Satu, Iwan Fals Pun Terkekeh</i>
Misbakhun Aktor Di Balik Penggembosan KPK dan Setya Novanto
Ini Temuan Dokter KPK di Tempat Novanto Dirawat
Film G30S/PKI Tidak Akurat, Gatot: Emang Gue Pikirin?
Surat Terbuka Penuh Kasih Jilid Dua Untuk Pak Menhub Budi Karya Sumadi
Kampung Dao Belakang Alexis

Kampung Dao Belakang Alexis

Nusantara21 September 2017 00:20

Pansus: KPK Tidak Bersih, Termasuk Pimpinannya
Gaduh Politik, KNPI Beri Catatan Untuk Para Elite
Pansus Tetap Tunggu Pimpinan KPK

Pansus Tetap Tunggu Pimpinan KPK

Politik20 September 2017 22:41