Rita Widyasari

DPR Minta Kasus Haji Ilegal Segera Diatasi

Politik  MINGGU, 13 AGUSTUS 2017 , 14:10:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

DPR Minta Kasus Haji Ilegal Segera Diatasi

Net

RMOL. Komisi VIII DPR RI menilai, terulangnya kasus pemberangkatan jamaah haji ilegal merupakan dampak keterbatasan kuota dan waktu tunggu yang terlalu lama.
"Selama ini waktu tunggu jamaah haji di Indonesia memang sangat lama, sedangkan animo untuk berhaji besar sekali. Berdasarkan data Kementerian Agama, di Provinsi Sumatera Utara saja memiliki waktu tunggu hingga 17 tahun," kata Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis kepada wartawan, Minggu (13/8).

Menurutnya, Kemenag harus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terus terulangnya kasus tersebut. Salah satunya dengan mengurangi waktu tunggu yang terlalu lama.

"Untuk di dalam negeri Kementerian Agama harus bisa mempertegas pembatasan jamaah haji Indonesia yang sudah pernah menunaikan ibadah haji," ujar Iskan.

Dia berpendapat bahwa keterbatasan kuota dan lamanya waktu tunggu juga bisa dikurangi dengan pemerintah aktif melakukan lobi atau diplomasi kepada Kerajaan Arab Saudi. Bahkan kepada negara-negara tetangga yang kerap tersisa kuota hajinya tiap tahun.

"Pemerintah juga harus lakukan diplomasi haji meminta penambahan kuota ke Kerajaan Saudi dan juga meminta sisa kuota tersisa dari negara tetangga. Jika waktu tunggu amat lama, kasus serupa akan terulang terus nantinya," beber Iskan.

Untuk mengantisipasi waktu antrian yang lama, ke depan, perencanaan keberangkatan haji perlu dirancang jauh-jauh hari. Antara lain dengan merevisi UU Haji. Sehingga tidak lagi menggunakan sistem setoran haji tetapi semacam tabungan haji dengan return atau keuntungan yang kompetitif.

"Kita bisa menggunakan sistem account virtual dengan beberapa manfaat, seperti keberangkatan haji bisa direncanakan jauh-jauh hari, likuiditas BPKH lebih baik, mengurangi jumlah jamaah lansia ke depannya karena diberikan jatah khusus, dan menghilangkan trauma antrian karena sudah direncanakan," papar Iskan.

Pada Kamis lalu (10/8), sebanyak 40 calon jamaah haji dari Sulawesi Selatan batal diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebab, mereka tidak mengantongi dokumen lengkap dan resmi, sehingga harus dipulangkan ke kota masing-masing. Modus para jamaah akan melakukan ziarah ke Mekah tetapi dengan tujuan menunaiakan ibadah haji. Para jamaah memiliki dokumen visa untuk ziarah, bukan perjalanan haji yang distempel Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Rute yang akan dilalui yaitu Makassar-Singapura-Srilanka-Riyadh-Arab Saudi. Dari Riyadh, para calon haji tersebut bertolak ke Mekah dan Madinah melalui jalur darat. [wah]

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

, 20 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

, 20 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

, 19 SEPTEMBER 2017 , 02:25:00

Pengungsi Kebakaran

Pengungsi Kebakaran

, 19 SEPTEMBER 2017 , 03:31:00

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

, 19 SEPTEMBER 2017 , 05:02:00

Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Politik19 September 2017 09:24

<i>Pemerintah Pasang Perseneling Satu, Iwan Fals Pun Terkekeh</i>
Misbakhun Aktor Di Balik Penggembosan KPK dan Setya Novanto
Ini Temuan Dokter KPK di Tempat Novanto Dirawat
Film G30S/PKI Tidak Akurat, Gatot: Emang Gue Pikirin?
Surat Terbuka Penuh Kasih Jilid Dua Untuk Pak Menhub Budi Karya Sumadi
Kampung Dao Belakang Alexis

Kampung Dao Belakang Alexis

Nusantara21 September 2017 00:20

Pansus: KPK Tidak Bersih, Termasuk Pimpinannya
Gaduh Politik, KNPI Beri Catatan Untuk Para Elite
Pansus Tetap Tunggu Pimpinan KPK

Pansus Tetap Tunggu Pimpinan KPK

Politik20 September 2017 22:41