Rita Widyasari

DPR Ingatkan Pemerintah, Pemilih Pilkada 2018 Harus 100 Persen Gunakan e-KTP

Politik  RABU, 23 AGUSTUS 2017 , 17:19:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

DPR Ingatkan Pemerintah, Pemilih Pilkada 2018 Harus 100 Persen Gunakan e-KTP

Lukman Edy/Net

RMOL. Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengatakan bahwa rapat itu pada dasarnya membahas dua hal.

"Pertama soal e-KTP. Dalam UU Pilkada pasal 200 A jelas katakan akhir Desember 2018 100 persen sudah harus menggunakan data kependudukan berdasarkan e-KTP. Tidak menerima bentuk surat keterangan kependudukan yang lain. Oleh karena ini Pilkada terakhir, maka Perbawaslu dan PKPU harus mendorong progresnya sampai penerapan 100 persen e-KTP," tegasnya.

Terkait dengan terhentinya perekaman e-KTP, politisi PKB ini mengaku sudah menyampaikan peringatan terhadap Kemendagri.

"Kita tahu ada Yohanes Marliem yang meninggal, ada tagihan pada Indonesia yang tak mungkin dibayar, ada persoalan perekaman itu ada batasnya. Kita khawatir software yang dibuat tutup tak bisa direkam apa antisipasinya. Ini kan menyangkut mungkin jutaan pemilih yang tak bisa kerekam terutama anak-anak pemilih baru yang akan berusia 17 tahun di bulan ini. Itu ga bisa direkam lagi," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya ingin mengetahui bagaimana persiapan pemerintah untuk memberikan jawaban. Dimana akhir bulan nanti bisa saja e-KTP tak bisa direkam.

"Kalau pencetakan kita bisa antisipasi di UU Pilkada dengan keluarkan surat keterangan kependudukan dari Dukcapil, asal bisa direkam. Persoalan tak bisa direkam belum tahu jawabannya seperti apa," tambahnya.

Diakuinya dalam internal Bawaslu memang ada persoalan transisi kelembagaan di Bawaslu. Dimana transisi kelembagaan maksudnya dalam UU Pemilu ada perubahan eksistensi kelembagaan Bawaslu pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, termasuk soal rekruitmen, keanggotaan lembaga Bawaslu di tingkat kabupaten kota di provinsi. Bahkan sampai tingkat TPS dan desa sudah brubah kelembagaannya. Hal itu juga termasuk perubahan kewenangan Bawaslu itu sendiri.

"Nah apakah ada roadmap dari Bawaslu berkenaan dengan masa transisi itu, menggunakan kelembagaan seperti apa dalam Pilkada 2018. Itu 2 hal sorotan, yang lain teknis memperkuat 2 hal itu," pungkasnya. [sam]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Pengungsi Gunung Agung Meningkat

Pengungsi Gunung Agung Meningkat

, 25 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Solidaritas Indonesia Untuk Kuba

Solidaritas Indonesia Untuk Kuba

, 23 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Persiapan HUT TNI

Persiapan HUT TNI

, 23 SEPTEMBER 2017 , 03:40:00

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

, 24 SEPTEMBER 2017 , 02:20:00

Tes Urine Di Kemang

Tes Urine Di Kemang

, 23 SEPTEMBER 2017 , 04:14:00