DPR Ingatkan Pemerintah, Pemilih Pilkada 2018 Harus 100 Persen Gunakan e-KTP

Politik  RABU, 23 AGUSTUS 2017 , 17:19:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

DPR Ingatkan Pemerintah, Pemilih Pilkada 2018 Harus 100 Persen Gunakan e-KTP

Lukman Edy/Net

RMOL. Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengatakan bahwa rapat itu pada dasarnya membahas dua hal.

"Pertama soal e-KTP. Dalam UU Pilkada pasal 200 A jelas katakan akhir Desember 2018 100 persen sudah harus menggunakan data kependudukan berdasarkan e-KTP. Tidak menerima bentuk surat keterangan kependudukan yang lain. Oleh karena ini Pilkada terakhir, maka Perbawaslu dan PKPU harus mendorong progresnya sampai penerapan 100 persen e-KTP," tegasnya.

Terkait dengan terhentinya perekaman e-KTP, politisi PKB ini mengaku sudah menyampaikan peringatan terhadap Kemendagri.

"Kita tahu ada Yohanes Marliem yang meninggal, ada tagihan pada Indonesia yang tak mungkin dibayar, ada persoalan perekaman itu ada batasnya. Kita khawatir software yang dibuat tutup tak bisa direkam apa antisipasinya. Ini kan menyangkut mungkin jutaan pemilih yang tak bisa kerekam terutama anak-anak pemilih baru yang akan berusia 17 tahun di bulan ini. Itu ga bisa direkam lagi," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya ingin mengetahui bagaimana persiapan pemerintah untuk memberikan jawaban. Dimana akhir bulan nanti bisa saja e-KTP tak bisa direkam.

"Kalau pencetakan kita bisa antisipasi di UU Pilkada dengan keluarkan surat keterangan kependudukan dari Dukcapil, asal bisa direkam. Persoalan tak bisa direkam belum tahu jawabannya seperti apa," tambahnya.

Diakuinya dalam internal Bawaslu memang ada persoalan transisi kelembagaan di Bawaslu. Dimana transisi kelembagaan maksudnya dalam UU Pemilu ada perubahan eksistensi kelembagaan Bawaslu pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, termasuk soal rekruitmen, keanggotaan lembaga Bawaslu di tingkat kabupaten kota di provinsi. Bahkan sampai tingkat TPS dan desa sudah brubah kelembagaannya. Hal itu juga termasuk perubahan kewenangan Bawaslu itu sendiri.

"Nah apakah ada roadmap dari Bawaslu berkenaan dengan masa transisi itu, menggunakan kelembagaan seperti apa dalam Pilkada 2018. Itu 2 hal sorotan, yang lain teknis memperkuat 2 hal itu," pungkasnya. [sam]

Komentar Pembaca
Romo Franz Magnis Suseno - Ibu Theresa (Part 4)
Romo Franz Magnis Suseno - Sri Paus Fransiskus (Part 3)
Nekat Terobos Busway

Nekat Terobos Busway

, 10 DESEMBER 2017 , 00:42:00

Membaca <i>Moeslim Choice</i>

Membaca Moeslim Choice

, 10 DESEMBER 2017 , 11:37:00

Aktivis Komtak Dukung Palestina

Aktivis Komtak Dukung Palestina

, 10 DESEMBER 2017 , 11:15:00