Verified

PAN Takut Bantuan Pangan Non-Tunai Terkendala Koordinasi

Politik  SELASA, 12 SEPTEMBER 2017 , 23:42:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

PAN Takut Bantuan Pangan Non-Tunai Terkendala Koordinasi

Khofifah/net

RMOL. Anggota Komisi VIII DPR Kuswianto merasa heran dengan banyaknya kementerian/lembaga yang terlibat dalam program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang menjadi prioritas Kementerian Sosial (Kemensos). Dia khawatir, kondisi ini bisa membuat koordinasi semakin rumit dan akhir-akhirnya menjadikan penyaluran program itu terkendala.
Politisi PAN ini mencatat, setidaknya ada empat kementerian/lembaga yang terlibat dalam program ini. Mulai dari Kemeko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemensos.

“Kok yang terlibat banyak sekali,” herannya, saat Rapat Kerja bersama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/9).

BPNT ini adalah bantuan pangan dari Pemerintah untuk keluarga penerima manfaat yang setiap bulannya diberikan melalui mekanisme akun elektronik. Bantuan tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli pangan di koperasi e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank HIMBARA.

Politisi PAN senang anggaran untuk BPNT ini naik sampai dua kali lipat, dari Rp 17 triliun di tahun lalu menjadi Rp 33 triliun di tahun ini. Dengan penambahan itu, diharapkan semakin banyak keluarga miskin yang tertolong.

Namun, dia baru tahu bahwa program BPNT ini sampai lintas kementerian. Makanya, dia mewanti-wanti agar pelaksanaan program itu tidak sampai bermasalah, apalagi cuma gara-gara koordinasi.

“Ini ada apa, kok yang terlibat banyak sekali. Kemudian, pola hubungannya bagaimana kalau banyak begini. Lalu bagamana membedakan yang dapat BPNT dan PKH (program keluarga harapan). Apa sama atau beda? Semua itu harus jelas. Kalau sama, mohon maaf, karena di banyak daerah ini masih ada yang rasakan ini belum tepat sasaran,” cetusnya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII dari Fraksi, M Iqbal Romsy menginginkan agar program BPNT mendapat pengawasan ketat, sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat yang berhak.

“Verifikasi data dan validasinya sangat penting kita lakukan. Karena ini kan menyangkut kehidupan seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Jangan sampai ada yang tercecer padahal dia berhak. Jadi, data ini penting sehingga tahu betul efektivitas program ini dalam atasi kemiskinan,” ujarnya.

Dia mengapesiasi serapan anggaran bansos di Kemensos telah mencapai 77 persen. Menurutnya, kerja keras Mensos dan jajarannya menunjukkan bahwa negara betul-betul hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Adanya peningkatan anggaran harus mampu memenuhi target yang hendak dicapai. Jadi, mohon disikapi, sehingga bantuan sosial ini dirasakan betul manfaatnya. Bukan sebatas nendang saja, tapi harus gol. Capek juga kaki ini kalau nendang tapi tidak gol,” tuturnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa verifikasi dan validasi data itu penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Karenanya, Kemensos tengah mempercepat verifikasi itu.

“Target proses verifikasi dan validasi data terpadu ini selesai akhir Oktober 2017," demikian Khofifah.[san]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Panglima TNI Dipermalukan!

Panglima TNI Dipermalukan!

, 23 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea
Bahas Wacana Densus Tipikor

Bahas Wacana Densus Tipikor

, 22 OKTOBER 2017 , 00:25:00

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

, 22 OKTOBER 2017 , 01:33:00

Rider Photo Challenge

Rider Photo Challenge

, 22 OKTOBER 2017 , 21:09:00