Hanura

Prodem: Jenderal Senior Min Aung Hlaing Selayaknya Ditangkap Dan Diadili!

 RABU, 13 SEPTEMBER 2017 , 15:15:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Prodem: Jenderal Senior Min Aung Hlaing Selayaknya Ditangkap Dan Diadili<i>!</i>

Ilustrasi/Net

RMOL. Konflik di Rakhine State Myanmar yang melibatkan etnis Rohingya terasa sangat menggugah rasa kemanusiaan di banyak negara.
Tiap hari tak henti-hentinya pemberitaan mengenai konflik ini selalu muncul di berbagai media baik cetak, daring, maupun elektronik.

Namun terlepas dari perspektif publik mengenai akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik ini, Jaringan Aktifis Pro Demokrasi (ProDEM) mengajak segenap bangsa Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila untuk sama-sama menyatakan sikap bahwa konflik etnis di Myanmar tersebut adalah sebuah bentuk pelanggaran HAM yang berujung pada tragedi terhadap kemanusiaan.

"Sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa konflik etnis di Myanmar tidak hanya terjadi di Rakhine State saja, melainkan konflik antar etnis tersebut juga kerap terjadi di beberapa negara bagian di Myanmar," ujar Wasekjend Hukum Dan HAM Prodem,
Marthen Y. Siwabessy kepada redaksi, Rabu (13/9).

Oleh karenanya, lanjut Marthen, konflik etnis berkepanjangan ini bukanlah sebuah konflik antar umat beragama, tetapi lebih kepada kepentingan politik antar etnis yang ada di Myanmar juga terhadap pemerintah yang ikut terlibat di dalamnya. Hal ini terbukti dari para pengungsi Myanmar yang ternyata bukan etnis Rohingya saja dan tidak semua pengungsi beragama Islam.

Etnis rohingya adalah etnis yang mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah negara Myanmar. Bagaimana tidak, etnis rohingya dibiarkan hidup dalam kemiskinan serta tidak dapat menikmati berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas sosial lainnya, Mereka tidak diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar.

Bahkan, masih kata Marthen, pemerintah Myanmar juga tidak memperlakukan etnis rohingya sebagai kelompok manusia merdeka yang dapat mempergunakan hak politiknya secara bebas.

"Dengan kata lain, tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab bagi etnis rohingya di Rakhine State," terangnya.

Maka demi atas nama kemanusiaan dan keadilan bagi etnis rohingya yang saat ini terusir dari tanah leluhurnya dan kini tengah berjuang mencari keselamatan ke berbagai Negara termasuk Indonesia, Prodem mengutuk keras segala bentuk tindakan tanpa prikemanusiaan yang dilakukan militer, kepolisian Myanmar dan milisi bentukan Militer Myanmar terhadap etnis rohingya di Rakhine State.

"Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar harus bertanggung jawab atas setiap kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi, dan sudah selayaknya ditangkap serta diadili di Mahkamah Internasional sehubungan dengan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar yang berada di bawah komandonya,' tegasnya.

Prodem juga menyerukan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN untuk segera membekukan keanggotaan Myanmar sebagai anggota ASEAN. Langkah konkrit dari PBB juga penting guna mempercepat penyelesaian konflik etnis di Myanmar yang sudah berlangsung lama.

"Kami meminta dengan segala hormat kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang, tidak bersikap reaksioner, dan tetap melakukan upaya terbaik serta mendoakan yang terbaik bagi saudara-saudara kita di Rakhine State Myanmar,' demikian Marthen.[wid]

Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00