Hanura

Hanura Minta DPR Konsisten Soal Kewenangan Antar Lembaga

 RABU, 13 SEPTEMBER 2017 , 17:27:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

Hanura Minta DPR Konsisten Soal Kewenangan Antar Lembaga

Net

RMOL. Keputusan pimpinan DPR RI berkirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto dinilai berlebihan. Pimpinan DPR seharusnya konsisten dalam bersikap soal menghormati kewenangan antar lembaga.
"Seperti kita menginginkan KPK menghormati proses politik yang terjadi di DPR, misalnya pansus dan sebagainya. Maka kita harus hormati proses hukum di KPK penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Itu sesuai aturan UU, tidak bisa diintervensi oleh siapapun," jelas Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (13/9).

Pihaknya juga menegaskan, Hanura tidak sepakat kalau ada surat untuk menghentikan pemeriksaan kasus korupsi KTP-el. Karena itu adalah proses hukum yang tidak bisa diintervensi.

"Seandainya meminta penangguhan penahanan, prosedur demikian memang ada. Penangguhan pemeriksaan itu dibolehkan UU dan harusnya disampaikan kuasa hukum," kata Dadang.

Karena itu, dia mengkritik Biro Kesetjenan DPR yang bersedia mengantarkan surat ke KPK. Seandainya surat itu disampaikan oleh kuasa hukum Setya Novanto, menurut Dadang maka tidak jadi masalah.

"Kalau lembaga seakan-akan meminta dan melakukan itu. Itu tidak pada tempatnya," ujarnya.

Pimpinan DPR diketahui mengirimkan surat kepada KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi proyek KTP-el sebelum praperadilan yang diajukannya selesai. Permintaan termuat dalam surat yang diantarkan Kabiro Kesetjenan DPR Hani Tahapsari ke KPK.

Dalam surat, lembaga anti korupsi diminta memberi pertimbangan yang sama saat mengusut Komjen Budi Gunawan dalam salah satu dugaan kepemilikan rekening gendut. Saat itu, semua pihak termasuk KPK dinilai mau menahan diri menunggu putusan pra peradilan sebagai bentuk menghormati proses hukum agar tidak ada yang dirugikan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sudah memastikan lembaganya tidak akan memenuhi permintaan DPR untuk menghentikan sementara proses penyidikan Setya Novanto. Saut mengatakan, penyidikan bisa dihentikan ketika sudah ada keputusan pra peradilan yang memenangkan gugatan Novanto.

Proses persidangan pra peradilan Novanto telah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka korupsi KTP-el. Namun sidang perdana yang mestinya dilakukan Selasa kemarin batal dilaksanakan karena KPK meminta penundaan. [wah]


Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Salat Id Di Lebanon Selatan

Salat Id Di Lebanon Selatan

, 16 JUNI 2018 , 22:13:00

Liburan Di Monas

Liburan Di Monas

, 16 JUNI 2018 , 14:40:00

<i>Open House</i> Ketua Majelis Syuro PKS

Open House Ketua Majelis Syuro PKS

, 16 JUNI 2018 , 16:48:00