Rita Widyasari

Menkes Lukai Hati Rakyat

RS Mitra Keluarga Cuma Kena Peringatan Tertulis

Politik  KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 , 10:24:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menkes Lukai Hati Rakyat

Nila F Moeloek/Net

RMOL. Keputusan Menkes Nila F Moeloek yang hanya memberi sanksi tertulis kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres karena diduga menelantarkan bayi Tiara Debora hingga meninggal membuat kecewa warganet. Keputusan itu dianggap melukai hati rakyat.
Menkes memang memerintahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi. Namun, baru sanksi administrasi berupa teguran tertulis terhadap manajemen RS Mitra Keluarga Kalideres. Keputusan ini berdasarkan hasil investigasi Kemenkes yang telah dilaporkan ke Komisi IX DPR, kemarin. Sanksi ini masih tahap awal.

"Sehubungan dengan hal tersebut, maka Menteri Kesehatan memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi administrasi sesuai dengan kewenangan berupa teguran tertulis. Sedangkan sanksi lain akan ditentukan setelah dilaksanakan audit medik," tulis Nila, seperti dalam dokumen yang dikirim ke DPR bernomor UM.01.05/ Menkes/395/2017 bertanggal 13 September 2017 yang diitandatangani langsung oleh olehnya.

Ada lima kesimpulan yang diperoleh dari hasil investigasi. Pertama, layanan medik sudah diberikan oleh rumah sakit, namun untuk menilai kesesuaian dengan standar akan ditindaklanjuti dengan audit medik. Kedua, terdapat kesalahan pada layanan administrasi dan keuangan yang diberikan oleh rumah sakit terhadap status pasien. Ketiga, pasien tetap membayarkan biaya perawatan dan pihak rumah sakit tetap menerima.

Keempat, kebijakan internal rumah sakit belum berjalan dengan baik dan adanya kebijakan uang muka yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, bahwa kebijakan rumah sakiy belum secara utuh diketahui oleh petugas yang berada di layanan informasi. "Memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk mengkoordinir pelaksanaan audit medik," tandasnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemenkes, Oscar Primadi mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada Dinkes DKI Jakarta untuk kemudian mengeksekusi keputusan ini. "Ada kesalahan layanan administrasi dan keuangan, meminta pembayaran padahal tahu dan paham bahwa pasien adalah peserta BPJS. Ini melanggar kewajiban sosial Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009. Tapi tidak setop sampai di sini (teguran)," beber Oscar.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyayangkan keputusan Menkes. Mesti ada sanksi tegas dijatuhkan kepada rumah sakit. "Saya kira seharusnya Kemenkes sudah dapat memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit. Jangan justru menyerahkan kepada Dinkes DKI. Ini seperti buang badan, buang tanggung jawab," ujarnya kepada Rakyat Merdeka tadi malam.

Menurutnya, sanksi yang dikeluarkan Kemenkes dengan sanksi dikeluarkan Dinkes tentu beda bobot dan tanggapan oleh rumah sakit. "Cukup melukai perasaan rakyat dengan tidak adanya sanksi dari Kemenkes selama ini kepada rumah sakiy yang sering menolak pasien, Jangan membuat rakyat makin tidak percaya dengan sanksi yang tidak jelas seperti ini," sesalnya.

Di Twitter, tweeps banyak yang kecewa dengan sanksi ini. Akun @ kuyupmenggigil menyindir. "Nyawa vs teguran.Sungguh adil," cuitnya, diamini @royke_sekoh. "Emang nyawa orang gak berharga apa." Akun @bapak_naira menimpali. "Kalau urusan sama nyawa mohon bapak kesampingkan dulu dilemanya, biar ngak ada lagi Debora-Debora selanjutnya," kicaunya.

Akun @PutraJayaHS sangat kecewa. "Kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa kok hanya diberi Sanksi Teguran tertulis? Kalau yang meninggal 'cucunya' Bu Menkes gimana?" cuitnya. Akun @omenromances menilai sanksi ini melukai perasaan rakyat miskin. "Kasus Debora, RS Mitra Keluarga cuma dikasih peringatan. Bu Nila F Moeloek benar-benar lukai hati rakyat. Ironi," kicau dia, diamini @majuwahid. "Setuju. Sanksi harus ada, untuk efek jera kedepannya," kicaunya.

Akun politisi Partai Demokrat @ dedeyusuf_1 berharap sanksi ini bisa menyadarkan rumah sakit lain. "Semoga sanksi yang diberikan Menkes cukup kuat untuk memberikan pesan, agar jangan ada RS yang menyepelekan pasien BPJS lagi," kicau dia disambut positif @hisabulumam. "Prediksi saya, daripada ijin dicabut, pada akhirnya jaringan RS mitra keluarga akan menerima pasien BPJS," cuitnya.

Menanggapi keberatan warga, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan, sanksi administrasi berupa teguran tertulis untuk Rumah sakiy Mitra Keluarga Kalideres dapat berubah setelah hasil audit medik keluar. "Sanksi (tertulis) itu kan sudah jatuh sebagai sanksi, tetapi bisa berubah apabila audit mediknya berbeda. (Audit medik) nanti yang melakukan profesi," ujar Koesmedi di Balai Kota, kemarin. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
100%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Kesehatan Setnov Belum Stabil

Kesehatan Setnov Belum Stabil

, 22 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

, 21 SEPTEMBER 2017 , 21:00:00

HUT TNI 72

HUT TNI 72

, 22 SEPTEMBER 2017 , 05:10:00

Dukung Kemajuan Ekonomi Digital

Dukung Kemajuan Ekonomi Digital

, 22 SEPTEMBER 2017 , 00:35:00

Kunjungi Booth BCA Di Banking Expo

Kunjungi Booth BCA Di Banking Expo

, 22 SEPTEMBER 2017 , 01:23:00