Verified

71 Persen Koperasi Cuma Papan Nama, UU Perkoperasian Harus Direvisi

Politik  SABTU, 16 SEPTEMBER 2017 , 01:28:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

RMOL. Wakil Ketua Komite IV DPD Ayi Hambali mengungkap hal yang mencengangkan mengenai kondisi koperasi-koperasi di Tanah Air. Dalam data yang dia miliki, sebanyak 71 persen koperasi di Indonesia ternyata hanya sebatas papan nama, tanpa ada kegiatan dan melakukan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan.
"Dalam reses kemarin, kami menemukan banyak koperasi yang tinggal papan nama, tidak ada kegiatannya. Bahkan, ada yang masih tercatat di Kanwil (Kantor Wilayah), tapi koperasinya sudah tidak ada," beber Ayi, Jumat (15/9).

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi Suroto mengamini kondisi tersebut. Dia mengakui memang banyak koperasi yang mati suri.

Dia juga mengungkap bahwa pertumbuhan dan perkembangan koperasi masih jauh dari harapan. Penyebabnya, paradigma perkoperasian masih jauh dari pengertian yang benar. Saat ini, tata kelola koperasi belum menempatkan manusia sebagai aspek utama.

"Diskriminasi tehadap koperasi juga masih terjadi dalam regulasi. Contohnya, di UU Rumah Sakit itu harus berbadan hukum PT (perseroan terbatas). Padahal, di Washington (Amerika Serikat), poliklinik dan Rumah Sakit bisa berdiri dan kepemilikannya atas nama koperasi," jelas Suroto, Jumat (15/9).

Dia pun meminta agar Pemerintah membuat kebijakan yang berpihak pada koperasi. Sebab, koperasi merupakan sokoguru dari ekonomi nasional. Selain itu, dia juga meminta Pemerintah merehabilitasi 71 persen koperasi yang sekadar papan nama.

Pakar Koperasi Institut Pertanian Bogor (IPB) Lukman Baga menambahkan, ketidakberpihakan regulasi tercermin dari pembatalan UU 17/2012 oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, UU dianggap cukup baik.

Dengan aturan yang ada sekarang, dia mendorong agar sejumlah pasal dalam UU 25/1992 tentang Perkoperasian digugat ke MK. Alasannya, beberapa aturan dalam UU tersebut belum memenuhi kebutuhan perkoperasian di Indonesia.

"Misalnya, pengembangan koperasi simpan pinjam (KSP). Jika aturannya memungkinkan, KSP bisa dikembangkan menjadi basis pembiayaan sektor riil, sehingga proses perputaran lebih besar. Namun, dana besar yang berputar dalam KSP dikembangkan dengan sistem bagi hasil, bukan sistem suku bunga," jelas dia.

Anggota Komite IV DPD Budiono mendukung gagasan revisi UU Perkoperasian. Ia menyoroti melimpahnya dana desa, tapi anggaran dalam jumlah besar itu tak bisa digunakan oleh koperasi.

"Dalam aturan yang ada, penggunaan dana desa harus melalui BUMDes berbentuk PT, koperasi tidak bisa masuk. Karenanya, harus ada skema atau regulasi yang memberi ruang bagi koperasi untuk mengelola dana tersebut," harap dia. [ian]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
100%

Komentar Pembaca
Panglima TNI Dipermalukan!

Panglima TNI Dipermalukan!

, 23 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea
Bahas Wacana Densus Tipikor

Bahas Wacana Densus Tipikor

, 22 OKTOBER 2017 , 00:25:00

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

, 22 OKTOBER 2017 , 01:33:00

Rider Photo Challenge

Rider Photo Challenge

, 22 OKTOBER 2017 , 21:09:00