Verified

Penolakan KPK Hadiri Rapat Pansus Bisa Sebabkan Senjata Makan Tuan

Politik  JUM'AT, 22 SEPTEMBER 2017 , 02:13:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

Penolakan KPK Hadiri Rapat Pansus Bisa Sebabkan Senjata Makan Tuan

Bamsoet/net

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak hadir dalam rapat dengan Pansus Hak Angket KPK di DPR, Rabu lalu, dengan alasan sedang mengajukan peninjauan ulang (judicial review) UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, alasan tersebut tidak bisa diterima oleh Pansus Hak Angket.
‎"Pansus Hak Angket KPK menyesalkan ketidakhadiran KPK dalam memenuhi undangan Pansus di DPR. Padahal, rapat itu penting untuk mengklarifikasi sejumlah temuan mengenai kondisi internal yang terjadi di KPK," ucap Anggota Pansus Hak Angket Bambang Soesatyo, Kamis (21/9).

Menurutnya, ketidakhadiran pimpinan KPK dengan alasan menjadi pihak yang terkait dengan judicial review di MK telah memberikan contoh yang kurang elok bagi rakyat dalam hal kepatuhan berbangsa dalam negara hukum. Penolakan tersebut bisa menjadi senjata makan tuan, alias merugikan KPK sendiri di kemudian hari.

"Penolakan tersebut bisa menjadi preseden buruk. Sebab, hal itu bisa dilakukan oleh siapa pun yang kelak jika dipanggil KPK, menolak hadir dengan alasan yang kurang lebih sama. Termasuk alasan yang bisa dipakai Setya Novanto untuk menolak hadir memenuhi panggilan KPK karena menjadi pihak yang terkait langsung dengan proses praperadilan yang sedang berlangsung di Pengadilan Jakarta Selatan," ucapnya.

Bukan itu saja. Kata Bambang, hal itu juga bisa ditiru seseorang yang ditersangkakan KPK. ‎Orang tersebut dapat menolak panggilan KPK dengan alasan sedang mengajukan judicial review ke MK atas pasal yang disangkakan kepadanya.

"Kalau yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa atau ditahan, orang tersebut bisa menolak dan menulis surat dengan isi yang mirip dengan surat KPK ke DPR itu. Alasannya juga sama, tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena yang bersangkutan telah menjadi pihak dalam perkara judicial review pasal tersebut di MK," katanya.

Kalau hal ini sampai terjadi, tentu tidak akan mengenakkan ‎bagi KPK. KPK bisa kesulitan untuk menghadapinya. "Kalau ada surat jawaban seperti itu, apakah KPK akan menggunakan panggilan paksa terhadap tersangka tersebut?," tanya Bambang.[san]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
100%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00