Verified

Peran Partai Islam Dalam Pembangunan Nasional

Politik  JUM'AT, 06 OKTOBER 2017 , 17:54:00 WIB | OLEH: DJAN FARIDZ

Peran Partai Islam Dalam Pembangunan Nasional
FIRMAN ALLAH SWT dalam Al Quran Surat Al Mauun:
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya. dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (Q.S. 107:1-7)

Bagi umat Islam, mengikuti Al Quran adalah wajib hukumnya. Ayat Al Quran diatas menunjukkan bagaimana perintah tentang kewajiban memberi makan orang miskin. Miskin dalam bahasa kehidupan berarti kekurangan secara material.

Dalam Islam, ini masuk dalam zona ibadah Zakat. Ibadah inilah yang menjamin berputarnya harta dari kaum kaya kepada para miskin, sesuai dengan perintah Al Quran.

Perputaran harta itu tak lepas dari kondisi ekonomi umat. Ketika perekonomian umat terpuruk, maka perputaran harta menjadi tidak stabil. Dan ini berimbas pada perputaran ibadah Zakat tadi. Oleh karenanya kesejahteraan umat juga menjadi bahasa wajib dalam Islam.

Dalam konteks Negara Republik Indonesia, kesejahteraan umat tak bisa dilepaskan dari pembangunan nasional. Dari sanalah tolok ukur kesejahteraan bisa terbangun.

Upaya peningkatan pembangunan nasional, tentu harus distandarisasi pada kebijakan yang bertitik tolak untuk kesejahteraan umat. Dalam bahasa negara bangsa, inilah yang disebut welfare state (negara kesejahteraan).

Ciri khusus welfare state adalah berkurangnya orang miskin dalam suatu negara. Yang ditandai pula dengan perputaran harta secara merata, sesuai azas Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Penjaminan itu bisa terwujud dengan kebijakan (policy) yang mumpuni, yang berorientasi pada kesejahteraan umat dan warga secara umum.

Nah, karena korelasi antara pembangunan nasional dan kesejahteraan umat sangat relevan, maka diperlukan institusi yang menjaga itu. Lembaga atau institusi yang menjamin terwujudnya hal demikian tak lain Partai Politik, sebagai lembaga perwakilan warga dalam negara demokrasi.

Montesquei, pencetus Trias Politica, sudah mewanti-wanti bahwa peranan legislatif sebagai lembaga kontrol bagi eksekutif dan yudikatif. Partai politik merupakan elemen dari legislatif, yang berfungsi mengawasi kinerja eksekutif dan yudikatif.

Pembangunan nasional tentu merupakan prakarsa dan kinerja dari eksekutif. Policy terhadap sebuah kebijakan lahir dari institusi tersebut. Oleh karena itu, untuk terwujudnya kesejahteraan umat, tentu mau tidak mau, mesti diwakili oleh Partai yang mewakili kepentingan umat Islam. Hal ini demi menjaga stabilitas ekonomi agar juga mengarah pada kesejahteraan umat.

Demikian pentingnya partai Islam, yang mewakili kepentingan umat Islam secara keseluruhan, disitulah letak arah tujuan PPP. Karena semenjak didirkan, PPP merupakan partai yang terus konsisten mewakili kepentingan umat Islam.

Walau kemudian mengalami goncangan dengan hadirnya sejumlah partai berbasis umat, tapi PPP tetap tak goyah. Ditambah situasi kini, partai yang semestinya satu nafas, seperti PKS, PKB, dan PAN, sudah mendeklarasikan sebagai partai tengah.

Artinya secara garis politik, hanya PPP yang tetap konsisten berada pada basis azas Islam. Inilah satu-satunya saluran bagi umat, untuk mewakili kepentingan umat Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat Islam.

Merujuk hal itulah tentu upaya penguatan posisi politik PPP sangat diperlukan. Karena berada dalam PPP, bukan sekedar sebagai “pekerja partai”, melainkan sebagai “pelayan umat Islam”. Inilah yang membedakan status PPP dengan partai lainnya.

Sebagai “pelayan umat Islam”, tentu kader-kader PPP tak bisa dilepaskan dari tanggungjawab ‘keIslamannya’ dalam menjalankan roda kepartaian. Sementara dibanding partai politik lainnya, cenderung berbasis pada “pekerja partai” yang berimbas pada peayanan pada partainya semata.

Hal ini tentu tak mendorong kesejahteraan semua warga negara. Melainkan terbentuknya poros ekonomi yang mengarah pada “kesejahteraan” suatu golongan tertentu semata.

Karena di PPP, sudah terjalin ikatan yang kuat. Bahwa PPP tak bisa dilepaskan dari umat Islam. Maka siapapun yang bertindak mewakili PPP, baik dalam ranah eksekutif, legislatif, maupun yang duduk kemudian di yudikatif, tetap bekerja demi kepentingan umat Islam.
Bukan demi kepentingan PPP semata. Inilah yang bisa menjamin stabilitas pembangunan nasional mengarah pada kepentingan umat Islam.

Hal inilah agenda besar PPP yang dikedepankan demi kesejahteraan umat. Karena fakta menunjukkan, terjadi ketimpangan yang besar dalam perekonomian umat Islam dibanding dengan lainnya. Jalur untuk melakukan penyamarataan ekonomi itu tentu harus berlandas konstitusional.

Metode konstitusionalnya adalah dengan melakukan penguatan pada PPP hingga bisa mengawal policy eksekutif dalam menentukan arah pembangunan nasional. Dengan begitu maka segala upaya monopoli perekonomian pada etnis tertentu atau golongan tertentu, bisa dikontrol secara kuat.

Tatkala PPP sebagai partai umat Islam memiliki kekuatan politik yang kuat, tentu menjadi check and balances system yang bagus dalam pemerintahan. Apalagi jika PPP berhasil menjadi mayoritas dalam pemerintahan. Ini berarti umat Islam yang menjadi mayoritas di sana. Bukan lagi atas nama PPP semata.

Penguatan PPP tentu mengarah pada penguatan posisi umat Islam. Ketika umat memiliki partai yang kuat dan perwakilan yang kuat, maka segala kepentingan dan suara umat bisa tersalurkan.

Dengan logika inilah PPP, disatu sisi, menjadi ancaman serius bagi partai lain yang tidak mengkhehendaki kebangkitan umat Islam. Upaya membelah PPP, masih terus dilakukan dalam rangka melemahkan umat Islam.

Gairah kebangkitan ekonomi umat Islam, tak lagi hanya disuarakan di pinggir jalan. Karena gairah itu harus disuarakan dalam ruang-ruang kebijakan nasional. Umat Islam tidak bisa hanya semata membentuk ritel bisnis kecil-kecilan ditengah derasnya arus kapitalisme raksasa. Melainkan harus diwakili oleh kebijakan yang pro-umat.

Dengan begitu maka pembangunan nasional bisa mengarah pada kebijakan umat Islam. Jika hal itu bisa terwujud maka kesejahteraan umat dan tersalurnya harta dari kaum kaya ke para faqir miskin akan mudah dijalankan. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahuwataala dalam Al Quran dimaksud.

Inilah jalur politik agar umat Islam bisa kembali berjaya. Terlebih menguasai sektor perekonomian yang dirumuskan dalam pembangunan nasional. Tidak ada jalan lain selain menguatkan sisi politik umat lebih dulu. Penguatan politik itu tentu diwakili dengan penguatan partai politik umat Islam.

PPP kini menjadi satu-satunya tumpuan umat Islam sebagai entitas remi perwakilan politiknya. Karena PPP yang secara formil dan materil masih menggunakan Islam sebagai azas tunggal kepartaian. Inilah kontrak politik antara PPP dan umat Islam yang tak pernah terputus.

Demikianlah hal ini saya sampaikan. Semoga kesadaran kita semua membangun kekuatan umat melalui partai politik yang kuat bisa menyatu padu. [***]

Penulis adalah Ketua Umum DPP PPP





Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
50%
Kocak
Kocak
50%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00