Verified

Menteri Khusus Pesantren, Perlukah?

Diusulkan Kiai Madura

Politik  SELASA, 10 OKTOBER 2017 , 11:19:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Khusus Pesantren, Perlukah?

Foto/Net

RMOL. Perkembangan pondok pesantren di Indonesia begitu pesat. Saking banyaknya, ada usulan agar Presiden Jokowi membentuk Kementerian Khusus Urusan Pesantren. Terkait ini, sikap warganet terbelah. Ada yang setuju, tapi tak sedikit yang menganggap pos itu tidak perlu.
Jokowi menghadiri acara di Ponpes Al-Karimiyah, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Minggu (8/10). Pimpinan Pondok Pesantren KH Busyro Karim yang juga Bupati Sumenep mengusulkan dibentuknya kementerian Pondok Pesantren.

"Dengan banyaknya pondok pesantren, kami usulkan dari desa kecil ini, perlunya menteri pondok pesantren, karena bicara ponpes pasti bicara pendidikan karakter, peningkatan skill, keutuhan bangsa dan negara, tidak hanya yang tradisional tapi juga ada yang modern. Wajar jika ada yang khusus mengurus pondok pesantren," ujar Busyro kepada Jokowi.

Menanggapi usulan ini, Jokowi akan memperhitungkannya dulu. Dia lantas mencontohkan penetapan Hari Santri Nasional. Hari Santri awalnya hanya berupa usulan kiai dan ulama. Perhitungan dan pembahasan dilakukan dengan berbagai pihak seperti ulama dan kiai dan akhirnya Hari Santri resmi ditetapkan 22 Oktober.

"Itu menjadi masukan bagi saya. Dihitung-hitung. Memang semuanya harus dikalkulasi. Tapi, apakah perlu menteri pondok pesantren atau tidak ya dihitung dulu. Waktu saya putuskan Hari Santri, itu juga masukan dari kiai di pondok pesantren. Setelah itu baru kita putuskan," terang eks Walikota Solo ini.

Apalagi jumlah santri di Indonesia semakin banyak. "Saya dapat informasi jumlah santri di seluruh Indonesia ada sembilan juta. Sangat banyak jadi memang harus ada yang ngurusi atau memperhatikan mereka," imbuh Jokowi.

Namun, saat kembali ditegaskan apa benar-benar akan dipertimbangkan, Jokowi belum dapat memastikan. "Ini tidak saya jawab di sini," tandasnya.

Di Twitter, berita ini jadi perbincangan. Sebagian besar netizen menilai kementerian ini tak perlu ada. Akun @ milano_ariel komentar. "Kementerian Agama sepertinya sudah cukup pak @jokowi, maksimalkan saja kinerja kementerian yang sudah ada," kicaunya. Akun @ngamarudin menimpali. "Gak perlu menteri, Dirjen di Depag atau kemendikbud cukup lah," cuit dia, disamber @TrisyantoEdy. "Mungkin bukan menteri, bisa juga suatu lembaga khusus yg menangani pesantren pak @jokowi."

Berbeda, akun @ArryWijay4 menilai ada udang di balik batu dengan pernyataan Jokowi. "Kampanye 2014 ngusulin Hari Santri, sekarang menjelang kampanye 2019 gagasannya Menteri Khusus Pesantren," cuit dia disambut @PresidenRelawan. "Keliatan sekali keinginan Jokowi terpilih kembali di 2019 & sah-sah saja melakukan upaya merangkul ulama. Sayangnya kurang ikhlas karena politik." @ImamJumhuri mengamini. "Bila ingin mendapat ikan banyak, tebar pula umpan dan kail yang banyak," kicaunya.

Sementara, akun @TriyogiHW mendukung usulan ini. "Perlu menteri pondok pesantren. Dengan 9 juta jumlah santri," kicaunya. Akun @winkleranifah memberis saran. "Sebagai rakyat yang cinta NKRI bersatu, boleh saya usul. Bila Pak Presiden setuju dan Menteri Pondok Pesantren, bisakah diambil dari NU sebagai ormas islam yang solid menjaga Islam Nusantara dan Pancasila," cuit dia. Akun @ solor_ meluruskan. "Yang usul Pak Kiai kok yang disalahain Pak Jokowi," kicaunya, merespons netizen yang mengkritik.

Di Facebook, perbincangan usulan soal menteri khusus pesantren juga ramai. Akun Faqih Mubarok menyindir. "Menteri khusus urusan pesantren. Pesantren khusus untuk menteri. Tel gatel," tulis dia disambut Treznoise Blackustadz heran. "Mosok onok cuk? Ngurusi gudik karo cibuk pecah ta?"

Senada, Alfadino Iskandar menilai ini agak berlebihan. "Sampai Mentri ngurus pesantren, dari kementrian agama kan bisa pak," tulis dia serupa dengan Juadi Sarimo. "Kok kurang sreg saya. Tolong menteri agama dan menteri pendidikan bisa dioptimalkan. Ayu Rachma justru menilai ribet.  Entar pembengkakan dana. Ujung-ujungnya jadi beban rakyat lagi. Semoga pak Presiden bisa mempertimbangkan usulan rakyatnya bukan usulan satu golongan aja." Senada, akun Farid Solo Wajdi menilai harus ada kementerian untuk golongan lainnya. "Jika betul-betul ada maka akan ada juga sejenis Menteri Gereja, Menteri Kuil, menteri vihara dll," tulisnya.

Sementara, Arsudin Muhammad Sisstra menilai, banyak hal yang lebih penting dipikirkan dan dikalkulasikan Jokowi. "Menteri khusus urus rakyat saja pak. Rakyat sekarang semakin susah, pengangguran terus bertambah," katanya. ***

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Sigit Diperiksa KPK

Sigit Diperiksa KPK

, 20 OKTOBER 2017 , 03:50:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00