Hanura

Margarito: Kursi Pimpinan Parlemen Harus Dipegang Pemilik Suara Terbanyak

 JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 02:52:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

RMOL. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendukung keinginan PDIP agar UU MD3 segera direvisi.
Menurut dia, UUD 1945 memang tak mengatur soal berapa banyak pimpinan parlemen dan siapa saja yang boleh memimpinnya.

Namun, pembuat hukum dapat didasarkan pada kesepakatan sebuah rasionalitas. Makanya, MD3 yang ada saat itu perlu direvisi agar sesuai dengan aspek rasionalitas.

"Pihak yang berhak menduduki atau mendapatkannya kursi pimpinan parlemen adalah pemilik suara terbanyak dalam pemilihan umum. Fraksi terbesar atau partai pemenang harus jadi pimpinan. Itulah rasionalis demokratisnya,” ujar Margarito di Jakarta, Kamis (12/10).

Karenanya, dia mendorong agar fraksi-fraksi di DPR kembali pada azas proforsional, mengusung paradigma dan praktek politik berkeadaban.

"Demokrasi kita sehat kalau pemilik kursi paling banyak menjadi pimpinan. Itu mesti dilembagakan di UU MD3. Itu harus jadi prinsip untuk Pemilu berikutnya,” tandasnya. [sam]


Komentar Pembaca
SBY Prabowo Tidak Bicara Politik Di RSPAD
Anies Pastikan Tak Maju Pilpres

Anies Pastikan Tak Maju Pilpres

, 18 JULI 2018 , 15:00:00

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00