Hanura

Margarito: Kursi Pimpinan Parlemen Harus Dipegang Pemilik Suara Terbanyak

 JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 02:52:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

RMOL. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendukung keinginan PDIP agar UU MD3 segera direvisi.
Menurut dia, UUD 1945 memang tak mengatur soal berapa banyak pimpinan parlemen dan siapa saja yang boleh memimpinnya.

Namun, pembuat hukum dapat didasarkan pada kesepakatan sebuah rasionalitas. Makanya, MD3 yang ada saat itu perlu direvisi agar sesuai dengan aspek rasionalitas.

"Pihak yang berhak menduduki atau mendapatkannya kursi pimpinan parlemen adalah pemilik suara terbanyak dalam pemilihan umum. Fraksi terbesar atau partai pemenang harus jadi pimpinan. Itulah rasionalis demokratisnya,” ujar Margarito di Jakarta, Kamis (12/10).

Karenanya, dia mendorong agar fraksi-fraksi di DPR kembali pada azas proforsional, mengusung paradigma dan praktek politik berkeadaban.

"Demokrasi kita sehat kalau pemilik kursi paling banyak menjadi pimpinan. Itu mesti dilembagakan di UU MD3. Itu harus jadi prinsip untuk Pemilu berikutnya,” tandasnya. [sam]


Komentar Pembaca
Stop Permanen Piala Presiden!

Stop Permanen Piala Presiden!

, 19 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Anies VS Jokowi Dalam Piala Presiden

Anies VS Jokowi Dalam Piala Presiden

, 19 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00