Hanura

Margarito: Kursi Pimpinan Parlemen Harus Dipegang Pemilik Suara Terbanyak

 JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 02:52:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

RMOL. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendukung keinginan PDIP agar UU MD3 segera direvisi.
Menurut dia, UUD 1945 memang tak mengatur soal berapa banyak pimpinan parlemen dan siapa saja yang boleh memimpinnya.

Namun, pembuat hukum dapat didasarkan pada kesepakatan sebuah rasionalitas. Makanya, MD3 yang ada saat itu perlu direvisi agar sesuai dengan aspek rasionalitas.

"Pihak yang berhak menduduki atau mendapatkannya kursi pimpinan parlemen adalah pemilik suara terbanyak dalam pemilihan umum. Fraksi terbesar atau partai pemenang harus jadi pimpinan. Itulah rasionalis demokratisnya,” ujar Margarito di Jakarta, Kamis (12/10).

Karenanya, dia mendorong agar fraksi-fraksi di DPR kembali pada azas proforsional, mengusung paradigma dan praktek politik berkeadaban.

"Demokrasi kita sehat kalau pemilik kursi paling banyak menjadi pimpinan. Itu mesti dilembagakan di UU MD3. Itu harus jadi prinsip untuk Pemilu berikutnya,” tandasnya. [sam]


Komentar Pembaca
25 Hal Tentang Menteri Amran

25 Hal Tentang Menteri Amran

, 19 APRIL 2018 , 17:00:00

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

, 19 APRIL 2018 , 11:00:00

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

, 12 APRIL 2018 , 18:15:00

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

, 12 APRIL 2018 , 03:52:00

Di Tengah Cakra Buana

Di Tengah Cakra Buana

, 15 APRIL 2018 , 10:57:00