Hanura

Luhut Vs Sandi Siapa Menang?

 KAMIS, 19 OKTOBER 2017 , 10:03:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Luhut Vs Sandi Siapa Menang?

Prof. Tjipta Lesmana/Net

DARI sekian banyak janji pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno waktu kampanye Pilgub DKI, pembatalan proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah yang paling “hot”. Anies dan Sandi yang kini menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ketika itu ulang-ulang menegaskan akan membatalkan mega proyek itu dengan alasan proyek itu tidak pro-rakyat. "Untuk siapa tempat itu?" tanya Sandi hanya sehari setelah disumpah sebagai Wakil Gubernur.
Pertanyaan "Untuk siapa tempat itu?" mengandung meta-meaning sangat kuat, dan jelas. Pertanyaan ini, dari perspektif komunikasi, juga sangat erat kaitannya dengan jargon "pribumi" yang meluncur dari mulut Anies Baswedan dalam pidatonya di Balai Kota hanya beberapa jam setelah dilantik Presiden Jokowi di Istana. Jargon tersebut spontan mengundang kontroversi panas di medsos, juga di media massa.

Di mata Anies-Sandi, mega-proyek reklamasi jelas hanya untuk kepentingan pengusaha besar, bukan kepentingan rakyat, lebih tepatnya bukan untuk kepentingan kaum pribumi. Silakan Anda kemudian menghubungkannya dengan kalimat demi kalimat yang meluncur dari mulut sang Gubernur ketika berpidato di depan Balai Kota.....

Padahal menurut Prof. Emil Salim, tidak ada yang keliru dengan proyek Reklamasi. Apa alasan Pak Emil? "Reklamasi memberi banyak manfaat. Reklamasi di Teluk Jakarta perlu dilakukan untuk tempat menghimpun air tawar yang lama-kelamaan akan langka, menambah luas daratan Ibu Kota dan untuk memperluas pelabuhan Tanjung Priok." Dalam diskusi terbuka tahun lalu yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief, ekonom yang sangat dihormati oleh segenap akademisi ekonomi Indonesia karena kepiawaian dan integritasnya itu juga mengingatkan semua pihak bahwa pantai utara pulau Jawa menampung lumur dari beberapa sungai sehingga dibutuhkan semacam giant sea wall dengan cara reklamasi untuk membendung kenaikan permukaan air laut."

Prof. Emil, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden SBY, tidak main-main dengan pendapatnya itu. Di depan sekian banyak pemangku kepentingan, ia seperti memberikan kuliah panjang-lebar tentang proyek Reklamasi yang menjadi kontroversial sejak Jokowi menjabat Gubernur DKI. Tentu saja, kepiawaian Pak Emil berdasarkan hasil kajiannya yang dalam tentang mega proyek itu.

Proyek Reklamasi sudah berumur 20 tahun lebih, berawal dari keluarnya Keputusan Presiden No 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara. Sejak itu, proyek ini berjalan maju-mundur dan selalu mengundang kontroversi panas antara pihak yang pro dan anti. Peraturan pun silih-berganti diterbitkan pemerintah, termasuk pemerintah Pemda DKI. Ada sekitar 20 pulau yang hendak dibangun di perairan Utara kota Jakarta itu. Sebagian besar dikerjakan oleh perusahaan swasta berskala "besar", termasuk perusahan milik keluarga Cendana. PT Pembangunan Jaya Ancol milik Pemda DKI bekerjasama dengan PT Manggala Krida Yudha milik keluarga Cendana menggarap beberapa pulau.

Yang paling kontroversial adalah proyek reklamasi Pulau G milik seorang taipan besar. Kasus Reklamasi Pulau G ini pula yang kemudian membuka kasus korupsi yang menyeret seorang anggota DPRD DKI. Saya tidak tahu persis kenapa dari 20 pulau yang hendak dibangun, Pulau G yang menjadi sasaran tembak paling "panas". Kasus Pulau G sempat dibawa ke pengadilan. Rizal Ramli pun ketika menjabat Menko Maritim serta-merta memerintahkan penghentian Reklamasi Pulau G selamanya!

Berdasarkan hasil kerja Tim antar-departemen bentukan kantor Menko Maritim, pengembang proyek Pulau G dituding melakukan banyak pelanggaran. Terjadilah cekcok keras antara Pak RR dan Pak Basuki, Gubernur Jakarta saat itu (Juli 2016). Basuki sewot dan bertanya: "Kenapa cuma Pulau G [yang dihentikan proyeknya]? Karena Pulau G itu ada MoU dengan PLN dan PGN. PLN dan PGN tidak pernah ribut kalau dipindahin. Alasannya cuma kabel, ya kurang kuat!"

Sebetulnya bukan hanya Pulau G yang diotak-atik oleh Pak RR, tapi kantor Menko Maritim akhirnya meluncurkan moratorium proyek Reklamasi. Hentikan sementara pembangunan semua pulau, dan lakukan penelitian ulang secara saksama. Begitu perintah Rizal Ramli. Tentu, kebijakan Pak RR mengundang sewot banyak pihak. Syahdan, keputusan Presiden Jokowi mencopot RR sebagai Menko Maritim, terutama, dikabarkan karena sikap menteri yang satu ini yang terkesan menyerang habis-habisan kebijakan Basuki Tjahaja Purnama. Klimaks serangan frontal itu terjadi dalam acara talkshow di sebuah stasiun televisi. Belum selesai acara tersebut, RR pun dipanggil ke Istana. Dalam pertemuan yang hanya beberapa menit, Presiden menyampaikan keputusan memberhentikan RR sebagai Menko Maritim. Rizal Ramli digantikan oleh Menko Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan. Dua sosok ini, tentu, punya latarbelakang pendidikan, pengalaman kerja dan paradigma yang sangat berbeda. Yang satu ekonom kondang lulusan Amerika tetapi benci sekali ajaran Neo-liberalisme, yang satu lagi Jenderal Kopassus yang kemudian beralih sebagai pengusaha kaya. Yang satu berorientasi pada kaum "Marhaen", satunya lagi dekat dengan kalangan pengusaha besar. Teori Interaksi Simbolik dalam ilmu Komunikasi mengajarkan paradigma, atau world view seseorang terhadap berbagai masalah banyak ditentukan/ dipengaruhi dengan siapa ia banyak berinteraksi.

Tidak heran, hanya dalam hitungan hari setelah duduk di kursi Menko Maritim, Luhut Panjaitan sudah mengeluarkan pernyataan yang keras: Moratorium proyek Reklamasi akan segera dicabut! Jelas sekali, ribetnya masalah Reklamasi Teluk Jakarta, terutama disebabkan kepentingan sempit yang melilit pihak-pihak otoritas, termasuk DPRD. Bukan kepentingan luas seperti yang dipaparkan oleh Prof. Emil Salim yang dinomor-satukan, tetapi kepentingan sempit alias fulus...... Setelah kita mempunyai Gubernur dan Wakil Gubernur baru, ada lagi tambahan faktor pelik yang bakal menambah ruwet masalah proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sekali-sekali tidak boleh melihat soal Reklamasi dari kacamata kuda yang buruk: seolah proyek ini hanya untuk kepentingan cukong, sama sekali tidak menambah kesejahteraan bagi rakyat jelata. Di balik Reklamasi, sesungguhnya ada manfaat yang jauh lebih strategis, yakni untuk membendung banjir bandang bagi kota Jakarta asalkan proyek ini didesain dan dikelola secara benar sebagaimana dikatakan oleh Prof. Emil Salim berdasarkan Tim Kajian yang juga melibatkan Pak Emil Salim.

Luhut dan Sandi tidak boleh bersikap ngotot. Keduanya harus cool-down, jangan "sok jagoan". Jangan bersikap "Pokoknya, pokoknya.......!" Di atas keduanya, ada lagi pihak yang jauh lebih berkuasa, yaitu Presiden Jokowi. Betul kata Rizal Ramli, di mana-mana soal reklamasi itu menjadi kewenangan pemerintah Pusat. Apalagi proyek itu berlokasi di Utara perairan Jakarta, Ibukota Republik Indonesia.

Kepada Wakil Gubernur pun perlu diingatkan, para pengemban selama ini sudah menggelontorkan triliunan rupiah untuk mengerjakan Reklamasi, dan mereka sudah mengantongi izin resmi dari pihak otoritas. Di mana wajah pemerintah Indonesia jika mega bisnis yang sudah berjalan legal cukup lama tiba-tiba distop dan dihentikan total? Kebijakan menghentikan total proyek Reklamasi, jelas, memberikan pukulan mematikan bagi kalangan bisnis. Dan hal ini PASTI akan menimbulkan iklim investasi sangat buruk bagi kalangan usaha, termasuk investor asing. Sebagai pebisnis, Sandiaga Uno pasti lebih tahu dalam hal ini! ***

Prof. Tjipta Lesmana
Dosen Universitas Budi Luhur

Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00