Hanura

Amnesty Internasional Desak TNI Ungkap Arsip Tragedi 1965

 JUM'AT, 20 OKTOBER 2017 , 20:28:00 WIB | LAPORAN: RANGGA DARMAWAN HARAHAP

Amnesty Internasional Desak TNI Ungkap Arsip Tragedi 1965

Usman Hamid

RMOL. Amnesty International Indonesia mendesak Tentara Nasional Indonesia untuk membuka arsip operasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 1965-1966. Hal ini untuk membuka indiksasi keterlibatan Amerika Serikat serta pelanggaran HAM pada era tersebut.
Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai upaya pengungkapan operasi TNI sepanjang tahun 1965-1966 tersebut untuk melengkapi dokumen kawat diplomat Amerika Serikat di Indonesia atas permintaan Nasional Security Archive (NSA).

Terlebih, pengungkapan ini untuk memperkuat putusan Panel Hakim International People's Tribunal (IPT) tahun1965, pada 20 Juli 2016 di Belanda.

Putusan Hakim IPT itu menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat, secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendorong faksi TNI AD Soeharto untuk melancarkan operasi penumpasan terhadap PKI dan ratusan ribu orang yang dituduh sebagai komunis dan secara bertahap menggulingkan pemerintahan Soekarno.

"Kita berharap bahwa TNI yang dalam dokumen tersebut banyak disebut-sebut, agar juga membuka arsip milik TNI," ujar Usman saat diwawancarai di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Lebih lanjut, Usman menjelaskan dari keputusan hakim dalam IPT 1965 juga mendesak pemerintah Indonesia membentuk komisi atau komite pengungkapan kebenaran dan klarifikasi sejarah.

Hal tersebut bertujuan menentukan langkah nyata dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 sampai 1966, yang diduga melibatkan TNI Angkatan Darat.

"Karena itu pembukaan dokumen dokumen dari arsip keamanan nasional Amerika sangat penting," ungkap Usman.

Sebelumnya, 39 dokumen yang memuat laporan berisi 30 ribu halaman terkait rekaman aktivitas kedutaan AS di Jakarta pada tahun 1964 sampai 1968, telah dipublikasikan pemerintah Amerika Serikat.

Hal tersebut kini telah menjadi pembicaraan publik karena menungkap narasi lain mengenai peristiwa pembunuhan massal era Presiden Soeharto pada 1965 sampai 1966.

Dalam dokumen itu tercatat sejumlah pembantaian massal mengatasnamakan perlawanan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi yang dianggap mendalangi pembunuhan jenderal pada peristiwa Gerakan 30 September.

Dalam laporan tersebut, nama Soeharto ternyata yang mendukung atau memerintahkan pembunuhan massal terhadap anggota PKI.

Pembunuhan massal terjadi di berbagai daerah, dari Medan Sumatera Utara hingga Nusa Tenggara Timur antara tahun 1965-1966.
Sejumlah dokumen juga menyebutkan bagaimana peran Angkatan Bersenjata Indonesia dalam pembunuhan massal itu, dengan melibatkan ormas keagamaan di Indonesia. [nes]

Komentar Pembaca
SBY Prabowo Tidak Bicara Politik Di RSPAD
Anies Pastikan Tak Maju Pilpres

Anies Pastikan Tak Maju Pilpres

, 18 JULI 2018 , 15:00:00

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00