Enam Catatan ICW Terkait Densus Tipikor Polri

Politik  SABTU, 21 OKTOBER 2017 , 17:31:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Enam Catatan ICW Terkait Densus Tipikor Polri

Foto/Net

RMOL. Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan enam catatan yang harus diperhatikan DPR RI bersama pemerintah terkait pembentukan Densus Tipikor Polri.
Pertama, pembentukan Densus Tipikor belum melewati kajian akademik secara komperhensif. Namun hingga saat ini ICW belum melihat publikasi dari pemerintah terkait kajian tersebut.

"Sampai sekarang kan belum ada kajian akademik yang disampaikan ke publik," ujar Koordinator Divisi Monitoring Peradilan dan Hukum ICW Emerson Yuntho dalam diskusi perspketif Indonesia bertajuk "Perlukah Densus Tipikor" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10).

Selanjutnya, pembetukan Densus Tipikor belum memiliki landasan hukum yang kuat. Hal itulah jugalah yang menyebabkan belum adanya kejelasan dalam ruang lingkup kerja Densus Tipikor.

Bahkan publik menduga, pembentukan Densus Tipikor untuk menyaingi kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan.


"Pembacaan publik bahwa ini mirip-mirip sama KPK nih," ujar Emerson.

Ketiga, para penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan masih sulit diukur independensinya. Hal itu, menurut Emerson lantaran selama ini, program kedua lembaga penegak hukum itu diawasi dan disetujui oleh lembaga politik seperti DPR.

Keempat, tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi melibatkan para politisi yang dikhawatirkan dapat mengintervensi penindakan yang dilakukan Densus Tipikor.

"Ketika penanganan korupsi kemudian menyentuh misalnya tanda kutip pihak-pihak yang dianggap jadi supporter, atau mendukung atau misalnya pimpinan parpol pertanyaannya apakah bisa se-independen itu?," ujarnya.

Catatan kelima, Emerson mengatakan, publik saat ini melihat pembentukan Densus Tipikor akan berujung pada pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih isu pembubaran KPK santer disuarakan oleh politisi di Senayan.

"Jadi idenya itu kayak idenya dukung Densus untuk menghentikan KPK," ungkap Emerson.

Terakhir dijelaskannya bahwa kerja Densus Tipikor nantinya akan terhambat dengan Undang-Undang. Tiap langkah mereka, misalkan penyadapan harus meminta izin pengadilan. Untuk itu, menurut Emerson kerja Densus Tipikor tidak akan leluasa sebagaimana kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. [nes]

Komentar Pembaca
AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

AM Fatwa Sang Pejuang Sejati

, 14 DESEMBER 2017 , 13:00:00

Romo Franz Magnis Suseno - Ibu Theresa (Part 4)
Prabowo Diapit Anies Dan Sudirman

Prabowo Diapit Anies Dan Sudirman

, 13 DESEMBER 2017 , 17:25:00

Mengantar Sang Bintang Rock

Mengantar Sang Bintang Rock

, 11 DESEMBER 2017 , 07:46:00

Mukernas Kosgoro

Mukernas Kosgoro

, 12 DESEMBER 2017 , 18:29:00

Penanganan Banjir Era Anies Lebih Keren Dari Era Ahok
Pencalonan Titiek Soeharto Mentok di Jokowi

Pencalonan Titiek Soeharto Mentok di Jokowi

Politik11 Desember 2017 04:03

Indonesia “Terjebak” Dalam Lilitan “Benang Kusut” OKI
Mbak Sri Sudahlah Stop Utang<i>!</i>

Mbak Sri Sudahlah Stop Utang!

Suara Publik13 Desember 2017 12:56

Emil Disarankan Mundur Daripada Dipecat

Emil Disarankan Mundur Daripada Dipecat

Politik12 Desember 2017 11:03