Hanura

Enam Catatan ICW Terkait Densus Tipikor Polri

 SABTU, 21 OKTOBER 2017 , 17:31:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Enam Catatan ICW Terkait Densus Tipikor Polri

Foto/Net

RMOL. Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan enam catatan yang harus diperhatikan DPR RI bersama pemerintah terkait pembentukan Densus Tipikor Polri.
Pertama, pembentukan Densus Tipikor belum melewati kajian akademik secara komperhensif. Namun hingga saat ini ICW belum melihat publikasi dari pemerintah terkait kajian tersebut.

"Sampai sekarang kan belum ada kajian akademik yang disampaikan ke publik," ujar Koordinator Divisi Monitoring Peradilan dan Hukum ICW Emerson Yuntho dalam diskusi perspketif Indonesia bertajuk "Perlukah Densus Tipikor" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10).

Selanjutnya, pembetukan Densus Tipikor belum memiliki landasan hukum yang kuat. Hal itulah jugalah yang menyebabkan belum adanya kejelasan dalam ruang lingkup kerja Densus Tipikor.

Bahkan publik menduga, pembentukan Densus Tipikor untuk menyaingi kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan.


"Pembacaan publik bahwa ini mirip-mirip sama KPK nih," ujar Emerson.

Ketiga, para penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan masih sulit diukur independensinya. Hal itu, menurut Emerson lantaran selama ini, program kedua lembaga penegak hukum itu diawasi dan disetujui oleh lembaga politik seperti DPR.

Keempat, tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi melibatkan para politisi yang dikhawatirkan dapat mengintervensi penindakan yang dilakukan Densus Tipikor.

"Ketika penanganan korupsi kemudian menyentuh misalnya tanda kutip pihak-pihak yang dianggap jadi supporter, atau mendukung atau misalnya pimpinan parpol pertanyaannya apakah bisa se-independen itu?," ujarnya.

Catatan kelima, Emerson mengatakan, publik saat ini melihat pembentukan Densus Tipikor akan berujung pada pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih isu pembubaran KPK santer disuarakan oleh politisi di Senayan.

"Jadi idenya itu kayak idenya dukung Densus untuk menghentikan KPK," ungkap Emerson.

Terakhir dijelaskannya bahwa kerja Densus Tipikor nantinya akan terhambat dengan Undang-Undang. Tiap langkah mereka, misalkan penyadapan harus meminta izin pengadilan. Untuk itu, menurut Emerson kerja Densus Tipikor tidak akan leluasa sebagaimana kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. [nes]

Komentar Pembaca
SBY Prabowo Tidak Bicara Politik Di RSPAD
Anies Pastikan Tak Maju Pilpres

Anies Pastikan Tak Maju Pilpres

, 18 JULI 2018 , 15:00:00

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00