Kades Bisa Terintimidasi Jika Polisi Ikut Awasi Dana Desa

MoU ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Jumat (20/10).

"Itu akan memberi peluang mengintimidasi para kepala desa. Di sisi lain, MoU itu merupakan instrumen dari kepentingan kelompok politik tertentu menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Oleh karena itu, kita tolak," ujar Ketua Umum Apdesi Sindawa Tarang kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/10).

Sindawa menjelaskan bahwa dana desa merupakan amanat UU 6/2014 tentang Desa. Artinya, siapa pun pemimpin negeri ini wajib mengalokasikan dana desa setiap tahunnya.

Sementara audit dana desa sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan di daerah-daerah pun turut mengawasi dana desa dengan ketat.

"Bila kemudian Polri ikut campur, itu akan mengintimidasi para kepala desa. Sebentar-sebentar kepala desa disambangi oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan MoU itu, sehingga akan mengintimidasi dan mengganggu kinerja pemerintah desa," jelas mantan kepala desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Menurutnya, MoU tiga menteri itu tidak ada dasar hukumnya dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Jadi, MoU itu tak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu saya mengimbau para kepala desa di seluruh Indonesia jangan ada yang mau menyerahkan dokumen pemerintah desa ke oknum kepolisian," tegas doktor bidang hukum ini.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa ST itu menengarai, MoU tersebut justru dapat menjadi instrumen bagi kepentingan kelompok politik tertentu untuk memenangkan kandidat dalam Pilkada 2018 dan Pemilu/Pilpres 2019.

"Caranya dengan menekan kepala desa melalui oknum-oknum polisi," tukasnya. [ian]