Kades Bisa Terintimidasi Jika Polisi Ikut Awasi Dana Desa
SENIN, 23 OKTOBER 2017 , 19:17:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
Foto/Net
RMOL. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menolak Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tiga kementerian/lembaga yang mengatur kerja sama pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.
![]() |
"Itu akan memberi peluang mengintimidasi para kepala desa. Di sisi lain, MoU itu merupakan instrumen dari kepentingan kelompok politik tertentu menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Oleh karena itu, kita tolak," ujar Ketua Umum Apdesi Sindawa Tarang kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/10).
Sindawa menjelaskan bahwa dana desa merupakan amanat UU 6/2014 tentang Desa. Artinya, siapa pun pemimpin negeri ini wajib mengalokasikan dana desa setiap tahunnya.
Sementara audit dana desa sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan di daerah-daerah pun turut mengawasi dana desa dengan ketat.
"Bila kemudian Polri ikut campur, itu akan mengintimidasi para kepala desa. Sebentar-sebentar kepala desa disambangi oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan MoU itu, sehingga akan mengintimidasi dan mengganggu kinerja pemerintah desa," jelas mantan kepala desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Menurutnya, MoU tiga menteri itu tidak ada dasar hukumnya dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.
"Jadi, MoU itu tak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu saya mengimbau para kepala desa di seluruh Indonesia jangan ada yang mau menyerahkan dokumen pemerintah desa ke oknum kepolisian," tegas doktor bidang hukum ini.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa ST itu menengarai, MoU tersebut justru dapat menjadi instrumen bagi kepentingan kelompok politik tertentu untuk memenangkan kandidat dalam Pilkada 2018 dan Pemilu/Pilpres 2019.
"Caranya dengan menekan kepala desa melalui oknum-oknum polisi," tukasnya. [ian]
Komentar Pembaca
Terima Usul PWI, DPR Langsung Mau Bikin UU ..
JUM'AT, 27 APRIL 2018
Agar Tidak Kebablasan DPR Minta Pemerintah ..
KAMIS, 26 APRIL 2018
Nama BG Masuk Daftar PDIP Untuk Cawapres Jo..
KAMIS, 26 APRIL 2018
Pemerintah Harus Audit Jembatan Tua di Jalu..
KAMIS, 26 APRIL 2018
Anies, Erdogan Dan Kepanikan Kaum Otak Diki..
KAMIS, 26 APRIL 2018
Dekati PKS, Fadli Zon: Jokowi Panik Hadapi ..
KAMIS, 26 APRIL 2018