Hanura

Fakta Apa Hoax?

Kata Puan, Kesejahteraan Rakyat Naik

 SELASA, 24 OKTOBER 2017 , 11:21:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Fakta Apa Hoax?

Puan Maharani/Net

RMOL. Menko Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani merilis tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang yang dia pimpin. Kata dia, kesejahteraan rakyat naik, daya beli juga naik. Bener nih Mbak Puan? Fakta apa hoax nih? Hehe....
 Kabar gembira itu disampaikan Puan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden Jakarta, kemarin. Cucu Proklamator itu berpijak dari kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 69,5 pada tahun 2015, 70,19 pada tahun 2016, dan 70,79 pada tahun 2017.

Kemudian, indeks Gini disebutkan mengalami tren penurunan dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,402 pada tahun 2015, 0,394 pada tahun 2016, dan 0,393 pada tahun 2017. Indeks Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Makin kecil angkanya, makin sempurna pemerataan pendapatan sebuah negara.

"Pertumbuhan IPM pada periode 2015-2016 mencapai 0,91 persen, di mana angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2015 yang hanya mencapai 0,78 persen. Atas capaian tersebut, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development," ujar Puan.

Penurunan Indeks Gini, kata Menko PMK, tercermin dari meningkatnya daya beli 40 persen masyarakat terbawah. Berdasarkan data Kemenko PMK, pengeluaran kelompok masyarakat tersebut meningkat dari 17,02 persen pada tahun 2016 menjadi 17,12 pada tahun 2017.

Naiknya nilai IPM dan turunnya Indeks Gini tersebut juga berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sedangkan selama periode 2015-2017, tingkat kemiskinan menurun dari 11,22 persen pada 2015 menjadi 10,86 persen pada 2016 dan 10,64 persen pada 2017.

"Program pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar adalah melalui bantuan pangan, kesehatan, jaminan akses pendidikan, subsidi, dan Program Keluarga Harapan. Program Bantuan Sosial Pemerintah tersebut dapat menyangga 26 sampai 30 persen pengeluaran rumah tangga masyarakat tidak mampu," pungkasnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun turut berkomentar menopang pernyataan Menko PMK. Khofifah mengklaim penurunan angka kemiskinan dan gini ratio (tingkat ketimpangan) di Indonesia dikarenakan adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan survei yang dirilis Kementerian Keuangan pada September 2017, PKH adalah jenis bantuan sosial yang memiliki dampak paling signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan gini ratio.

Jika dihubungkan dengan data Kemensos, katanya, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terus bertambah setiap tahunnya. Apabila di 2015 jumlah KPM hanya 3,5 juta, maka di 2016 dan 2017 jumlahnya ditambah sebanyak 2,5 juta sehingga total KPM mencapai 6 juta. Jumlah KPM pun ditargetkan terus bertambah, di mana pada 2018 pemerintah akan menambahnya hingga 10 juta KPM.

"Begitu juga dari sisi anggaran, jika tahun 2015 dialokasikan hanya sebesar Rp6,4 triliun, maka di 2016 dan 2017 jumlahnya berkali lipat masing-masing Rp7,7 triliun dan Rp11,3 triliun. Sementara 2018, pemerintah kembali menaikan hingga Rp17,3 triliun," ujarnya di Kantor Staf Presiden, Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, penyaluran bansos nontunai meminimalisir penyimpangan dalam penyaluran bansos seperti tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat kualitas dan tidak tepat harga.

Di lain sisi, soal ekonomi ini sempat diramaikan dengan prediksi terjadinya penurunan daya beli di masyarakat. Indikatornya, menurunnya omset tempat perbelanjaan hingga berujung gulung tikar seperti sepinya tempat pertokoan seperti sentra elektronik di Glodok, Jakarta.

Bahkan, Presiden Jokowi sempat menyebut kalau isu penurunan daya beli itu tidak benar atau bisa disebut hoax. Menurutnya, turunnya daya beli tidak bisa dilepaskan dari fenomena peralihan toko luring (offline) ke daring (online).

Nah, mana yang benar? Pengamat ekonomi sekaligus Rektor Universitas Paramadina menyatakan klaim pemerintah kesejahteraan meningkat benar, dan menurunnya daya beli masyarakat juga benar.

"Dua-duanya benar (fakta), lihat data BPS ada perbaikan, namun ada hal-hal di lapangan yang perlu diantisipasi pemerintah," ujar Firmanzah kepada Rakyat Merdeka.

Menilik data BPS, Firmanzah mengamini jika membaiknya angka IPM dan Indeks Gini merupakan fakta. Namun, harus dicermati bahwa kenaikan ini masih jauh dari ekspektasi pemerintah itu sendiri. Secara politik, wajar disebutkan peningkatan. "Tapi naiknya sedikit," kelakarnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus lebih sering ke masyarakat untuk melihat trend ekonomi yang terjadi. Saat ini, masyarakat cenderung berhati-hati dalam berbelanja sehingga terjadi kekhawatiran di lapangan sehingga muncul indikasi penurunan daya beli masyarakat.

"Ada juga tren PHK, misalnya apakah Jasa Marga akan mem-PHK karyawannya. Jadi semua indikator harus dilihat dengan lebih utuh. Soal publikasi kesejahteraan naik, wajar saja secara politik, Karena pemerintah pasti pakai data yang baik-baik," pungkasnya. ***


Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00