Hanura

Pemerintah Belum Hadir Di Pesantren, PBNU Desak RUU LPKP Disahkan

 SELASA, 24 OKTOBER 2017 , 18:16:00 WIB | LAPORAN:

RMOL. Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) mendesak Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk memuluskan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) yang tengah bergulir di parlemen.
Ketua PBNU KH. Robikhin Emhas mengakui saat ini pemerintah belum memberi kontribusi nyata untuk lingkungan pesantren dan madrasah.

"Kami PBNU mendukung sepenuhnya dan mempercayakan kepada PKB. Langkah perjuangan Fraksi PKB di parlemen terhadap RUU tersebut," kata Robikhin di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (24/10).

Menurutnya, PBNU percaya bahwa PKB akan menjalankan tugas politik sebagai perpanjangan tangan NU di parlemen. RUU LPKP rencananya akan menjadi bahasan prioritas dalam batsaul matsail di Munas NU November mendatang.

Di tempat yang sama, inisiator RUU LPKP Taufik R. Abdullah mengakui masukan PBNU sangat penting karena menyangkut tanggung jawab negara yang hingga saat ini belum hadir di ponpes dan lembaga pendidikan madrasah.

"Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan pemerintah wajib menjalani mandat undang-undang. Apalagi pesantren adalah lembaga pendidikan tertua yang sudah banyak memberi kontribusi bagi NKRI," jelas anggota DPR RI Fraksi PKB ini.

Turut hadir di Gedung PBNU diantaranya anggota Fraksi PKB KH. An'im F Machrus, Ketua Komisi VIII Malik Haramain, Ketua Komisi Batsaul Matsail Munas NU KH. Mujin Qolyubi, KH. Marsudi Suhud dan KH. Arifin Zunaedi. [wah]


Komentar Pembaca
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

, 22 JUNI 2018 , 11:00:00

Rachmawati: Ada Deal Politik Di SP3 Kasus Sukma
Foto Skuad Cendana

Foto Skuad Cendana

, 15 JUNI 2018 , 18:53:00

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

, 15 JUNI 2018 , 13:04:00

Kebersamaan Di Hari Raya

Kebersamaan Di Hari Raya

, 15 JUNI 2018 , 08:43:00