Keputusan MK Masukkan Penghayat Kepercayaan Berujung Revisi UU Dukcapil

 JUM'AT, 10 NOVEMBER 2017 , 11:56:00 WIB | LAPORAN: SWARA SETIA

RMOL. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memasukkan penghayat kepercayaan dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) berujung revisi UU Dukcapil.
Begitu dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII, Noor Ahmad saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jum'at (10/11)

"Memang betul dengan keputusan tersebut UU Dukcapil akan direvisi," ujarnya.

Sejauh ini, kata Noor, pihaknya belum menghubungi MK untuk membahas revisi UU Dukcapil tersebut.

"Belum (hubungi MK) ini masih reses  para anggota masih di daerah pilihan. Jadi belum bisa koordinasi langsung," tandasnya.

MK telah mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KTP.

Hal itu diatur dalam pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No  24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk.

Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. [sam]

Komentar Pembaca
JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

JK, Peng-Peng Di Balik Impor Beras

, 19 JANUARI 2018 , 21:00:00

Sri Mulyani Bikin Indonesia Rugi Ratusan Triliun
Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

Pertemuan Sahabat Lama Setelah 10 Tahun

, 18 JANUARI 2018 , 16:05:00

Desak Bamsoet Mundur

Desak Bamsoet Mundur

, 18 JANUARI 2018 , 21:29:00

Pelantikan KSAU Baru

Pelantikan KSAU Baru

, 18 JANUARI 2018 , 01:04:00