Hanura

Keputusan MK Masukkan Penghayat Kepercayaan Berujung Revisi UU Dukcapil

 JUM'AT, 10 NOVEMBER 2017 , 11:56:00 WIB | LAPORAN: SWARA SETIA

RMOL. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memasukkan penghayat kepercayaan dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) berujung revisi UU Dukcapil.
Begitu dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII, Noor Ahmad saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jum'at (10/11)

"Memang betul dengan keputusan tersebut UU Dukcapil akan direvisi," ujarnya.

Sejauh ini, kata Noor, pihaknya belum menghubungi MK untuk membahas revisi UU Dukcapil tersebut.

"Belum (hubungi MK) ini masih reses  para anggota masih di daerah pilihan. Jadi belum bisa koordinasi langsung," tandasnya.

MK telah mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KTP.

Hal itu diatur dalam pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No  24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk.

Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. [sam]

Komentar Pembaca
Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

, 19 JUNI 2018 , 11:00:00

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

Indonesia Bukan Antek Beijing dan AS!

, 18 JUNI 2018 , 09:00:00

Foto Skuad Cendana

Foto Skuad Cendana

, 15 JUNI 2018 , 18:53:00

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

, 15 JUNI 2018 , 13:04:00

Jokowi Tanpa Pin Presiden

Jokowi Tanpa Pin Presiden

, 13 JUNI 2018 , 17:39:00