Hanura

Bidang Hukum Hanura Datangi KPU Untuk Minta Bimbingan

 KAMIS, 07 DESEMBER 2017 , 01:04:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Bidang Hukum Hanura Datangi KPU Untuk Minta Bimbingan

Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang mengibarkan bendera/Net

RMOL. Pengurus DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Hanura menemui Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di lantai dua Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (6/12) .
Pertemuan pegurus partai Hanura dengan KPU untuk lebih mensinergikan antara Hanura dengan KPU dan mengundan komisioner KPU untuk menjadi pembicra dalam kegiatan sosialisasi kepala daerah yang diusung oleh Hanura.

"Ketua Umum kami pak Osman Sapta selalu menegaskan untuk mengikuti sistem taat azas, SOP, dan bagaimana kita supaya jangan menyakiti hati rakyat," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Didi Apriadi seperti diberitakan kantorberitapemilu.com.

Didi menambahkan dengan adanya kerjasama antara Partai Hanura dengan KPU, Bawaslu dan MK, diharapkan kader Hanura dapat mengerti lebih mendalam tahapan pemilu. Dengan begitu, hasil yang didapat dari partai Hanura akan jauh lebih baik dan kader juga lebih berkualitas serta potensi kecurangan dialami partai akan lebih sedikit.

Menurut Didi, pasca pemilu banyak terjadi sengketa pengaduan. Untuk menghindari hal itu, jugalah butuh pendalaman aturan main pada pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan kepada setiap kader Hanura.

Didi mengatakan hal ini dilakukan karena partainya mendukung demokrasi serta pemilu yang berkualitas. Partai Hanura, sambung Didi, juga membuka layanan email pengaduan terkait dengan masalah yang mungkin terlupakan oleh KPU maupun Bawaslu.

"Intinya Bidang Hukum kami akan membantu bagaimana supaya demokrasi di Indonesia lebih bermutu dan berkualitas," tutup Didi.

Kedatangan perwakilan Hanura tersebut, bertepatan dengan tahapan penelitian administrasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019.

Sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, penelitian administrasi berlangsung sejak tanggal 17 Oktober hingga 15 Desember mendatang.

Sebelumnya, KPU telah menyelesaikan tahapan pendaftaran parpol peserta Pemilu, 3-16 Oktober 2017. Termasuk menjalani proses persidangan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan beberapa parpol.

Selanjutnya, masih ada tahapan verfikasi faktual kepengurusan di tingkat pusat dan provinsi tanggal 15 Desember 2017 hingga 3 Januari 2018. Serta, verfikasi faktual kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, 15 Desember 2017 hingga 5 Februari 2018.

Kemudian, rekapitulasi hasil verifikasi faktual akan diselenggarakan tanggal 6-17 Februari 2018. Sebelum KPU mengumumkan parpol peserta pemilu tanggal 18-20 Februari 2018 mendatang. [nes]

Komentar Pembaca
Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

Rocky Gerung - Pembangunan (Bag.5)

, 17 MEI 2018 , 20:00:00

Rocky Gerung - Kelincahan Berfikir (Bag.4)
Prabowo Datangi Parlemen

Prabowo Datangi Parlemen

, 16 MEI 2018 , 17:38:00

Terima Alumni 212

Terima Alumni 212

, 16 MEI 2018 , 18:06:00

Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00