Hanura

Azis Layu Sebelum Mekar

Dipilih Novanto Jadi Ketua DPR

 SENIN, 11 DESEMBER 2017 , 09:25:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Azis Layu Sebelum Mekar

Setya Novanto/Net

RMOL. Manuver Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR dan menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya, berbuah polemik baru. Banyak anggota Golkar yang menolak keputusan Novanto ini karena dianggap ilegal. Langkah Aziz ke kursi Ketua DPR pun layu sebelum mekar.
Kabar Novanto mundur dari kursi Ketua DPRdan menunjuk Aziz awalnya seperti angin lalu. Tak jelas kebenarannya. Belakangan sejumlah pengurus teras Beringin membenarkan kabar ini.

Kemarin, Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Mahyudin ikut memastikan bahwa surat penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR sudah diteken Novanto beberapa hari lalu. "Sekarang lagi diproses, mungkin sebentar lagi dilantik," kata Mahyudin, di sela kunker di Kalimantan Timur, kemarin.

Mahyudin menilai penunjukan sebagai hak perogratif ketua umum. Dan menurut dia, saat ini Novanto masih Ketum Golkar yang sah dan jabatan ketua DPRmemang jatah Golkar. "Apalagi ini kondisinya kan nggak normal, bukan kondisi biasa, jadi sah-sah saja," katanya. Dalam kondisi normal, kata dia, mungkin saja Novanto membawa persoalan itu dalam rapat DPP Golkar. Namun, lanjutnya, itu pun untuk kepentingan demokratisasi di partai.

Wakil Ketua MPR ini yakin penunjukan Azis sudah dipertimbangkan secara matang. Ia pun menilai Aziz mempunyai kapasitas dan kapabilitas melihat rekam jejaknya yang pernah jadi ketua Komisi III DPR dan sekarang Ketua Banggar. "Wajar kalau sekarang naik jadi ketua DPR," ujarnya.

Bagaimana tanggapan Aziz?, Aziz menyatakan sebagai kader harus siap menerima tugas apapun. Termasuk jika ditugaskan sebagai Ketua DPR. Ia membenarkan bahwa Novanto menunjuknya sebagai Ketua DPR. Ia juga mengaku sudah melihat langsung surat yang berkop DPP, ditandatangani Novanto sebagai Ketum Golkar dan dikirimkan ke Fraksi Golkar. Meski diteken Novanto dari dalam tahanan KPK, Aziz memastikan surat itu sah.

Selanjutnya, Aziz menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada sesuai dengan tata tertib di DPR. "Mudah-mudahan tidak ada halangan," begitu kata Aziz.

Sejumlah pengurus elite Golkar menolak penunjukan Aziz dan menganggap manuver Novanto ilegal. Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan penunjukan itu bertentangan dengan AD/ ART Partai Golkar Pasal 27 AD/ART tentang tata cara DPP mengangkat dan menetapkan serta memberhentikan alat kelengkapan dewan. Ia juga mengutip pasal 19 yang menyebutkan bahwa DPP itu sifatnya kolektif kolegial. "Artinya tidak bisa diputuskan sendiri hanya oleh Ketua Umum. Tidak boleh Ketua Umum memutuskan sendiri. Ini AD/ ART hukum yang tertinggi di Partai," kata Ace, kemarin malam.

Agar mencerminkan kolektif kolegial, menurutnya keputusan strategis Partai harus diambil dalam rapat pleno. Termasuk soal memilih Ketua DPR. Selain itu, Ace mengingatkan kembali, semua pengurus DPP sudah sepakat dalam Rapat pleno pada akhir November lalu, bahwa terkait pergantian ketua DPR itu menunggu praperadilan.

Hal senada disampaikan Kordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar, Airlangga Hartarto. Menurut caketum Golkar itu, sewajarnya penunjukan ketua DPR pengganti Novanto dilakukan setelah Munaslub. "Ini tentu tidak sesuai juga dengan mekanisme yang biasa berlaku di DPR," ujar Airlangga di Hotel Manhattan, Jakarta, kemarin.

Politikus Golkar Ade Komarudin ikut prihatin dengan kondisi Golkar saat ini. Menurut dia, jika elite Golkar masih-main dengan kepentingan masing-masing, masalah Golkar tak akan kunjung selesai. Malah tambah runyam. Agar Golkar tak lagi gonjang ganjing, Ade menilai butuh ketua umum yang mampu menyelamatkan partai itu. Ia berharap selambat-lambatnya tanggal 20 Desember perlu digelar Munaslub. Sebelum menggelar Munaslub, DPP perlu menggelar rapat pleno.

Apabila tidak ada munaslub, dia menilai, akan terganggu soliditas partai menghadapi Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019. Ia melihat Munaslub dapat terselenggara karena sudah mendapatkan dukungan dari 2/3 lebih anggota dan hampir seluruh ormas meminta supaya munaslub digelar. "Ini penting karena berkaitan agenda nasional politik," kata Ade, kemarin.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah menyatakan penunjukan ketua baru tersebut tidak bisa dibenarkan. Dia bilang, berdasarkan undang-undang MD3 penggantian ketua memang harus dari Golkar. Namun sambungnya, tidak dibenarkan jika Novanto menyertakan nama siapa orang dari Golkar tersebut.

Alasannya, karena sudah ditentukannya pelaksana tugas (plt) pengganti Novanto. Sehingga jabatan sebagai Ketua DPR tersebut sudah tidak lagi diemban Novanto. "Sudah ada Plt yang berwenang jadi bukan Setya Novanto (yang menunjuk)," katanya Ubedillah, kemarin.

Namun lanjut Ubedillah, mengenai surat pengunduran diri tetap sah. Sedangkan pengajuan nama tidak bisa dibenarkan. "Tidak bisa, Setnov seenaknya kalau begitu. Harus melalui mekanisme organisasi politik," ucapnya.   ***


Komentar Pembaca
Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

Jadi Presiden, Ini Program Rizal Ramli

, 21 APRIL 2018 , 11:00:00

Wujudkan Pemikiran Bung Karno dan Kim Il Sung
Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

Spanduk #2019GantiPresiden Terbesar

, 19 APRIL 2018 , 01:12:00

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

Solidaritas Untuk Rocky Gerung

, 17 APRIL 2018 , 21:28:00

Di Tengah Cakra Buana

Di Tengah Cakra Buana

, 15 APRIL 2018 , 10:57:00